Ilustrasi. (Image by Dean Moriarty from Pixabay)

Belakangan ini, kita sering menemukan pengakuan korban kekerasan seksual yang viral di media sosial. Media pengakuan biasanya berupa infografis hingga video. Kemudian, disertai ajakan untuk turut membagikan dan membuat pengakuan korban menjadi viral.

Sayangnya, media yang tersebar tidak dilengkapi dengan siaran pers, apalagi jika korban belum mendapatkan pendampingan hukum.

Tujuan dari ajakan itu lebih cenderung untuk mempermalukan dan memberi sanksi sosial kepada pelaku, tapi kita sering lupa satu hal yang sangat penting, yakni memastikan korban aman secara fisik maupun digital. Ini didorong oleh rasa marah kepada pelaku dan empati kepada korban. Tentunya perasaan itu wajar saja.

Baca juga: Mengantre Viral: Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Namun, jika sudah viral, lantas apa? Apakah korban akan pulih? Apakah dia akan mendapatkan keadilan? Tidak semudah itu.

Asal menyebarkan saja bukanlah solusi dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Penyebaran pengakuan korban tanpa siaran pers yang dikeluarkan bersama pendamping hukum dapat membuat korban makin rentan dan menimbulkan berbagai reaksi yang tak diinginkan, seperti doxing atau penyebaran identitas korban. Akibatnya, korban malah diteror dan diintimidasi secara fisik dan digital.

Baca juga: Mengapa Perempuan Sering Bikin ‘Thread’ tentang Pengalaman Kekerasan Seksual

“Lho, bukankah korban punya hak bersuara?”

Tentu saja korban punya hak bersuara, tapi sayangnya hari ini belum ada instrumen hukum yang dapat melindungi korban dari berbagai ancaman. UU ITE bisa saja digunakan untuk menjerat korban. Biasanya korban dituduh melakukan pencemaran nama baik. Apalagi kalau pelaku adalah orang berpengaruh dan punya kuasa plus kaya, sering kali korban menjadi makin tak berdaya.

Ya, jika saja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual – yang kini diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual – disahkan, maka korban yang speak up bakal terlindungi dari kemungkinan terjadinya kriminalisasi. Tapi nyatanya sampai hari ini tak kunjung disahkan.

Baca juga: Influencer di Dunia Siber: Sedikit Blunder, Jatuhnya Abuse of Power

Lantas, bagaimana jika kita ingin membantu korban agar kasusnya bisa mendapatkan perhatian publik?

Fokusnya bukan pada perhatian publik, namun memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan selama proses pelaporan.

Kita bisa menawarkan dan mendampingi korban agar mendapatkan pendampingan hukum, psikolog, dan keamanan (fisik maupun digital). Pendampingan hukum sangat diperlukan agar korban bisa memproses laporannya ke polisi. Jika prosesnya sudah berjalan, semua tergantung pada korban apakah dia menginginkan kasusnya naik ke media atau tidak.

Tentunya ini harus dengan menggunakan siaran pers yang ditulis dengan penuh pertimbangan. Dari yang sudah-sudah, korban yang didampingi secara hukum akan lebih merasa aman ketimbang dengan korban yang tidak didampingi.

Artikel populer: Bangga Pernah Tidur dengan Banyak Perempuan?

Kita pernah menyaksikan kasus Baiq Nuril yang malah dijerat UU ITE lantaran membagikan rekaman mesum yang dilakukan oleh kepala sekolah di tempat ia bekerja. Padahal, Baiq Nuril adalah korban, namun ia sempat dijadikan sebagai tersangka.

Pada akhirnya Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari presiden. Bayangkan, korban kekerasan seksual sampai membutuhkan amnesti supaya bisa lolos dari hukuman penjara. Lantas, bagaimana dengan ribuan korban lainnya?

Saya paham, kita menjadi sangat emosi ketika mendengar tentang kasus kekerasan seksual. Banyak dari kita yang ingin buru-buru membuat kasus tersebut viral untuk membantu korban. Namun, viral bukanlah solusi dan bukan langkah yang melulu tepat. Sudah begitu ada jejak digital. Mari lebih bijak…

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini