Catatan Wartawan tentang Film The Post

Catatan Wartawan tentang Film The Post

Ilustrasi (Denny Müller/Unsplash)

Kalaupun ada aktivitas produktif yang bisa saya lakukan di hari libur, itu adalah menonton film. Ada satu film menarik yang saya tonton akhir pekan lalu, yang masih relevan dengan profesi saya sebagai wartawan dan dunia pers kita pada umumnya.

Adalah The Post, sebuah film yang mengisahkan tentang bagaimana pers memproduksi sebuah berita. Film ini berdasar kisah nyata ketika koran The Washington Post memberitakan skandal pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon yang menutupi fakta soal Perang Vietnam.

Daniel Ellsberg, seorang mantan tentara, membawa kabur ribuan lembar fotokopi dokumen dengan label ‘sangat rahasia’ dari pemerintah untuk diungkap ke publik. Dokumen ini diberikan kepada koran The New York Times.

Berita mengenai isi dokumen ini pun tayang dan menjadi headline koran tersebut. Namun, sialnya, koran itu kemudian ‘dipersekusi’ oleh pemerintah karena dinilai mengancam keamanan nasional.

Singkat cerita, koran saingan mereka, The Washington Post, akhirnya mendapatkan juga 4.000 halaman dokumen rahasia pemerintah Amerika dari sumber yang sama. Masalahnya, Kejaksaan Agung telah melarang dokumen itu untuk diterbitkan.

Mempublikasikan liputan tentangnya tak hanya mengancam keberlangsungan media tersebut, melainkan juga bisa membuat pihak yang terlibat dipenjara.

Di sinilah, film The Post mulai menarik. Ada dua karakter dominan yang muncul, Ben Bradlee selaku pemimpin redaksi yang idealis dan Kay Graham sebagai pemilik media yang berada dalam kegamangan.

Di satu sisi, pemilik media berusaha menjaga kedekatannya dengan pemerintah untuk keberlangsungan medianya. Di sisi lain, pemimpin redaksi ingin agar mereka tetap menayangkan berita tentang skandal pemerintah tersebut.

Mereka berdua sebenarnya sama-sama ingin media ini maju, tapi dengan cara yang berbeda. Ben bersikap bodo amat dengan represi pemerintah, sementara Kay khawatir korannya bangkrut dan karyawannya tidak bisa makan.

Film ini semacam memberi gambaran tentang betapa sulitnya proses menerbitkan sebuah berita. Bahkan ketika materi ‘basah’ sudah didapatkan, memilih untuk menerbitkan atau tidak pun bukanlah hal yang mudah.

Okay, sekarang saya akan memberitahu kalian tentang perasaan apa yang berkecamuk selama menonton film The Post. Jujur, saya merasa iri!

The Post (20th Century Fox)

Setidaknya, ada beberapa hal yang saya catat dan bisa memperkuat alasan untuk iri pada kejadian-kejadian di film besutan Steven Spielberg ini.

Sebagai orang yang bekerja di media cetak, tentu saja saya ingin hidup pada masa seperti yang ada dalam film tersebut. Masa dimana orang-orang masih membaca dan memperbincangkan media-media cetak, alih-alih media yang hanya memuat berita dari satu sisi dan  minim verifikasi.

Bukan, saya tidak sedang bicara bahwa media cetak adalah model media yang lebih baik dari media daring atau online. Sekarang di Indonesia, mulai bermunculan media online dengan model berita yang mengedepankan data dan verifikasi yang ketat. Dan, itu bagus.

Tapi coba lihat kecenderungannya, kebanyakan dari kita masih lebih suka memperbincangkan berita dari satu sumber yang wawancaranya dilakukan dengan metode doorstop. Kerap kali, si narasumber sedang bicara asal-asalan saja.

Ucapan si narasumber kemudian diproduksi dengan kecepatan tinggi – beberapa media online bahkan menerapkan standar pembuatan berita selama 3-5 menit – untuk dibaca masyarakat. Kemudian, berita ini jadi bahan gunjingan, perdebatan, bahkan peluru untuk ditembakkan kepada lawan politik.

Itulah makanya, kita kerap menemukan berita serupa di beberapa media yang berbeda. Mereka tidak melakukan copy paste, tapi mereka memang meliput isu itu bersama-sama dengan sistem ‘pantulan’.

Media cetak pun mulai mengalami degradasi, beberapa dari mereka malah ikut-ikutan cara seperti ini. Bedanya, media cetak melakukannya dengan metode ‘menjahit’. Dari satu doorstop ke doorstop lain, dengan isu yang didasarkan pada ucapan asal-asalan si narasumber pada doorstop sebelumnya.

Di mana letak panggung belakang, ketika kita semua hanya menyorot keriuhan di panggung depan dalam membuat berita?

Apakah ini semata kesalahan reporter di lapangan? Tentu tidak bisa dikatakan sepenuhnya seperti itu. Pameo yang ada di kalangan militer sebenarnya berlaku juga di sini, tidak ada prajurit yang salah karena keputusan ada di tangan jenderal.

Mereka berlaku seperti itu ya karena kebanyakan bos media yang ada sekarang menuntut kecepatan dan sering meminta reporternya untuk menggarap isu yang sedang ramai di mana-mana. Akhirnya, penggarapan berita jadi seperti supir angkot nyari penumpang, kejar setoran belaka. Berita investigatif? Nanti-nanti dulu deh…

Dan itu, salah satu hal yang membuat saya iri dengan keadaan yang ditunjukkan dalam film The Post. Lihatlah bagaimana media-media bersaing menunjukkan eksklusifitas mereka, alih-alih menggarap berita yang sama antara satu dengan lainnya.

The Post (20th Century Fox)

Maka, ketika ada satu momen dimana banyak koran memberitakan hal yang sama, itu jadi keanehan tersendiri. Ben dan Kay senang dengan alasan pragmatis saja: media saya akan aman, karena jika dituntut kita akan dituntut bersama-sama.

Kemudian, tentu saja, saya iri melihat bagaimana Ben sebagai seorang pemimpin redaksi begitu ngotot mempertahankan argumennya untuk menayangkan berita tanpa menghiraukan tekanan dari pemerintah dan direksi lain di tempat dia bekerja.

Coba kita bandingkan dengan keadaan di sini sekarang…

Dandhy Laksono pernah menulis, berhentilah mengira bahwa pertemuan para pemimpin redaksi media dengan Setya Novanto atau dengan para elit lainnya itu demi ‘keberimbangan’ dalam jurnalistik.

Para pemred ini, lanjut Dhandy, memang senang kongkow. Ketika berdiri sendiri di hadapan pemodal, sebagian mereka hanyalah pekerja yang kadung punya gaya hidup tinggi dan siap menukar prinsip ‘keberimbangan jurnalisme’ dengan jabatan atau sumber nafkahnya.

Coba bayangkan, jika keadaan seperti yang dituliskan Dandhy ini memang benar adanya? Bagaimana kita mau berbicara soal kebebasan pers saat pemimpin redaksi pun terjebak dalam kubangan kepentingan pemodal dan elit pemerintah. Mengerikan ya?

Tapi percayalah, tidak semua pemred seperti itu. Sebut saja mereka yang seperti ini sebagai oknum. Harapan, tentu saja selalu ada. Setidaknya saat kita sudah mulai menyadari hal itu dan berusaha untuk mengubahnya.

Seusai menonton film The Post, saya membuka Twitter. Di sana, saya menemukan tweet dari seorang pemimpin redaksi media. Dia menulis, “Pemilik media, jurnalis, dan mereka yang masih menganggap urusan publik jauh di atas kepentingan pribadi, tontonlah: The Post.”

Saya menyetujui tweet dia, tapi saya kira masih kurang lengkap. Selain jurnalis, pemred, dan pemilik media, film ini juga sangat layak ditonton oleh anggota parlemen, pejabat pemerintahan, menteri, dan bahkan sampai ke level presiden.

Siapa tahu, gara-gara itu, kita bisa lebih lanjut mendiskusikan pasal-pasal ‘penghinaan’ dan ‘merendahkan’ itu.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.