Ilustrasi musik. (Photo by Mann Quang from Pexels)

“Menimbang bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multi dimensional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.”

Demikian tertulis dalam Keppres No 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional. Di Indonesia, Hari Musik Nasional dirayakan setiap 9 Maret. Dicanangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono a.k.a. SBY yang ketika itu menjadi presiden.

Tapi, ada dua hal yang mesti disorot.

Pertama, musik bukanlah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional. Kedua, musik tidak selalu merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan tidak selalu bermaksud dalam pembangunan nasional.

Ekspresi Budaya

Ekspresi budaya tidak pernah bersifat universal karena untuk memahami budaya tertentu, seseorang terkadang harus terjun langsung menghidupi kebudayaan tersebut. Seseorang yang sudah asing terhadap pola hidup kebudayaan tertentu tidak akan mampu mengekspresikannya, kecuali hanya menjadi cultural appropriation.

Penggunaan kebaya pada hari ini, misalnya, hanya terjadi di event-event tertentu dan tidak konsisten dipakai dalam keseharian. Belum lagi, budaya tak hanya terikat dengan kesukuan, tapi juga hierarki. Memakai kostum atau hiasan kepala tertentu, misalnya, hanya boleh digunakan oleh seseorang yang ditinggikan di suku tersebut dan kadang akan menjadi tidak elok di mata budayawan konservatif bila dipakai oleh sembarang orang.

Baca juga: Mengapa Orang Tua Benci dengan Musik Baru?

Pada akhirnya, kalimat dalam keppres tadi membatalkan dirinya sendiri. Intensi untuk memelihara budaya tertentu paradoks dengan universalitas ekspresi budaya. Jika menganggap budaya bersifat universal, maka tidak masalah sebuah budaya mati dalam kompetisi, lalu digantikan budaya yang lebih kuat. Lantas, untuk apa budaya tertentu dipertahankan, bila semuanya berujung pada kuburan kebudayaan yang kita sebut museum?

Mungkin yang dimaksud musik sebagai ekspresi budaya yang universal berhubungan dengan jargon “Musik adalah bahasa universal”. Namun, dalam hal ini, musik bukanlah bahasa yang universal. Sebuah catutan dari buku The Heritage of Musical Style karya Donald H. van Ess:

“Musik bukanlah bahasa universal; kalaupun ya, sistem mikrotonal yang kompleks dari India akan mudah dipahami oleh barat dan kerangka berpikir komponis modern dalam menulis lagu akan mudah diterima oleh pemikir timur.”

Kecurigaan saya, jargon “Musik adalah bahasa universal” adalah jargon yang diciptakan oleh industri musik. Karena industri punya orientasi pasar, maka dituntut untuk menciptakan produk yang universal dan bisa diterima oleh semua kalangan, tidak seperti musik tradisional yang terikat tradisi dan nilai-nilai kesukuan. Industri perlu menyajikan kepada masyarakat perihal bentuk kesenian yang melampaui suku, kebangsaan, dan tradisi.

Baca juga: Merasa Berdosa karena Berlagak Indie

Industri, Seni, dan Politik

Pertanyaan lain adalah ketika tanggal lahir versi pertama Wage Rudolf diabadikan menjadi Hari Musik Nasional. Hal ini malah memunculkan konflik antara mendorong industrialisasi atau mendorong apresiasi terhadap musik kebangsaan. Wage Rudolf bukan seorang industrialis yang punya orientasi musik hiburan seperti yang umum dalam komoditas industri. Dia adalah komponis musik kebangsaan, yaitu musik yang tidak memiliki orientasi pasar.

Pada dasarnya, musik nasional memiliki mindset yang sama dengan musik tradisional, dimana membawakan musik jenis tersebut dengan kaidah-kaidah baku. Mars dan himne adalah contoh jenis musik yang biasanya ada pada musik nasional, kebangsaan, dan musik patriot, yang biasa disebut sebagai aubade. Itulah mengapa kita tak akan pernah menemukan band yang berisi drumset dan gitar listrik dalam pelaksanaan upacara bendera.

Lagi pula, dunia sudah melewati masa-masa perang dunia dan perang dingin, dimana narasi ideologi sangat kuat dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politis (tidak selalu bersifat negatif). Pada masa-masa itu, bentuk kesenian memang dianggap penting untuk memelihara semangat ideologi dan perjuangan. Dalam konteks Indonesia adalah nasionalisme.

Baca juga: Ternyata Lagu Peradaban .Feast Lebih Keras dari Musik Metal?

Saya pikir, masih banyak yang belum bisa mengabstraksi dengan jelas antara musik industri sebagai komoditas dan musik nasional. Musik nasional tidak bersifat universal alias terikat dengan narasi kebangsaan, seperti halnya musik tradisional yang terikat dengan narasi kesukuan. Sementara, musik populer tidak terikat narasi-narasi tersebut. Musik populer berbicara tentang tema-tema keseharian dan tidak dibawakan secara ‘serius’.

Dan, Hari Musik Nasional didorong oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta dan Rekaman Musik Indonesia (PAPPRI), sebuah lembaga yang secara terang-terangan memiliki orientasi industri dan pasar.

Prof. Dieter Mack, seorang etnomusikolog Jerman yang lama mengajar dan melakukan penelitian di Indonesia, dalam kata pengantarnya berjudul Musik di Antara Seni dan Politik: Sebuah Dilema Abadi dari buku Ismail Marzuki: Musik, Tanah Air, dan Cinta – menuliskan:

“Selama kita masih terus menerus membicarakan soal ‘seni musik nasional membawakan kepribadian Indonesia’, selama itu pula budaya musik Indonesia tidak akan berkembang. Mengapa? Karena seni adalah ekspresi seseorang, kelompok kecil, dan kadang-kadang kelompok etnis tertentu. Dia tidak akan bisa menjadi ekspresi bangsa modern, apalagi bangsa yang memiliki keanekaragaman seperti Indonesia.”

Artikel populer: Obrolan dengan Ukhti-ukhti Penikmat Musik Punk

Dari rujukan tersebut, kita bisa melihat bahwa Hari Musik Nasional merupakan penggambaran masyarakat Indonesia yang masih tenggelam pada euforia ideologi. Sejarah dunia sudah melampaui gaya-gaya tersebut.

Di samping itu, produk industri kebudayaan adalah produk yang melampaui konsep bangsa, kecuali memang ingin dipaksakan oleh sistem tertentu yang bersifat sentralistik atau bahkan otoriter.

Sementara, dalam sistem pasar terbuka yang menuntut persaingan, musik-musik industri dari Indonesia bisa saja kalah saing dengan musik dari Amerika, Inggris, Jepang, dan Korea. Itu sudah menjadi risiko dalam sistem kompetisi bahwa akan selalu ada yang kalah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini