Ilustrasi (Unsplash)

Jauh hari sebelum suhu politik Indonesia memanas, saya membeli tiket konser untuk akhir pekan. Tapi rasanya jadi aneh, membayangkan saya jingkrak-jingkrak dalam kerumunan massa konser saat anak-anak muda lainnya sedang kejar-kejaran sama polisi dalam kerumunan massa aksi. Pun sangat konyol, seandainya membagikan story lagi nonton konser di tengah gelombang instastory berisi seruan solidaritas.

Banyak hal membuat warga berkabung, salah satunya karena membayangkan nelayan tua di Sulawesi Tenggara yang tiba-tiba menerima jenazah anaknya dengan luka tembakan di dada.

Ternyata, ada duka yang lebih dalam dari patah hati, yakni patahnya demokrasi. Hukum yang menjamin hak berpendapat sebagai warga negara, tidak lagi berguna di tengah beringasnya negara.

Alih-alih menindak pelaku atas meninggalnya teman-teman yang tergabung dalam massa aksi, negara justru menangkap warganya yang mendukung keadilan. Alih-alih mengusut kasus terbunuhnya kawan-kawan yang terlibat dalam aksi menolak RUU koplak, negara justru sewenang-wenang menindak warganya yang tak pernah membunuh siapapun.

Baca juga: Pak Jokowi, Saya Titip Surat Ini, Surat untuk Kaum Oligarki

Di jalan raya, anak-anak muda hanya bermodal nyali dan pengeras suara sebagai senjata demokrasi, tapi negara melawannya dengan juru pukul, tembak, dan guyuran gas air mata. Di dunia maya, netizen hanya memakai gambar untuk mengabarkan fakta, tapi negara memakai UU ITE untuk menangkap warganya.

Siapa yang lebih kriminal, negara atau warganya?

Kabarnya, pejabat negara bilang demonstrasi tak lagi relevan. Padahal, pengesahan RUU ngawur itu hanya ditunda, bukan batal. Itu pun hanya beberapa. Lha, memang di ruang politik apa rakyat bisa bersuara? Tak mungkin di ruang rapat DPR, kan?

Aksi mahasiswa menolak RUU koplak. (tribunnews.com)

Karena bangku sidang di DPR hanya cukup menampung delegasi-delegasi partai yang terbentuk dalam fraksi-fraksi. Tidak ada kursi untuk perwakilan rakyat Papua, serikat buruh, serikat janda, serikat mahasiswa, dan serikat-serikat lainnya.

Konon, partai politik memang diposisikan sebagai saluran agregasi kepentingan rakyat, tapi itu bualan teori semata. Partai politik selama ini berperan sebagai dewan perwakilan elit partai, bukan rakyat.

Baca juga: Kenapa Omongan Orang yang Dicap SJW ‘Kiri’ Suka Ngegas?

Rakyat dipermainkan lewat pemberian hak pilih dalam semesta pemilu. Dikiranya kita cukup puas dengan menyumbang aspirasi yang berwujud tinta jari. Padahal, rakyat tidaklah sedungu itu. Kita selalu riuh bertanya, itukah rupa demokrasi?

Hingga akhirnya luapan emosi tumpah ruah dalam gelombang massa aksi. Tapi, aksi massa sebagai satu-satunya ruang politik yang tersisa untuk rakyat ini pun juga direpresi secara brutal. Jadi, mesti lewat saluran apa rakyat menyalurkan tuntutan?

Selain sholat ghaib untuk wafatnya mahasiswa Universitas Halu Oleo, Himawan Randy dan Muh Yusuf Kardawi, mungkin kita juga perlu sholat ghaib berjamaah untuk matinya demokrasi.

Monmaap, jika tulisan ini tidak santai. Rasanya susah untuk kabar-kabar yang terlalu memilukan. Awalnya, saya ingin nulis tentang corak aktivisme masa kini yang receh, ceria, namun mengena. Saya kagum betapa kreatif teman-teman aktivis sekarang merangkai diksi-diksi perlawanan dalam nuansa perlawakan. Jika dulu diksi-diksi kritik sosial mengutip-ngutip sajak Wiji Thukul, kini diksi-diksi perlawanan dikreasikan dengan sajak-sajak Didi Kempot.

Baca juga: Spongebob Itu Pendidikan Politik Paling Asyik, yang Apatis Jadi Ikut Aksi

Tapi, gagasan merayakan aktivisme populer semacam itu seketika buyar tatkala melihat video-video kekerasan oleh aparat saat menangani aksi. Kabar yang begitu tentu lebih pas diwartakan dengan sajak-sajak Soe Hok Gie ketimbang mas Didi.

Saya pernah jenuh dengan agenda aktivisme yang terlalu khidmat dan tegang, diiringi lagu-lagu perjuangan yang sudah usang. Tapi, kini rasanya kok susah membayangkan sebuah perlawanan yang begitu riang. Ternyata aktivisme bercorak orde baru juga masih diperlukan, apalagi untuk melawan orde paling baru.

Bentrok mahasiswa dan aparat. (tempo.co)

Seandainya seluruh aksi massa berjalan damai dengan canda tawa, mungkinkah krisis politik nasional kita tampak senyata dan segamblang saat ini? Seandainya yang diteriakkan anak-anak STM itu bukan “Ayo, ayo… Gua gak gentar!” atau “Buku gua basah, anjeng!”, melainkan “Ambyaaar pak polisi, ambyaaar”, mungkinkah ketegangan politik meningkat seperti sekarang?

Canda tawa memang manis, tapi apakah yang manis-manis cukup lantang untuk bisa didengar? Aksi damai kedengaran begitu beradab, tapi pada akhirnya sebuah aksi harus tetap pada hakikatnya sebagai wujud konfrontasi. Gerakan tanpa kekerasan Gandhi sekalipun, tetap merupakan sebuah gerakan konfrontasi.

Artikel populer: Jika Protagonis di Film-film Ini Ikut Demo Bareng Mahasiswa

Perlawanan di Seattle, Amerika tahun 1999 butuh berhari-hari menjaga ketegangan dengan aparat sampai bisa membatalkan agenda perundingan WTO. Baru-baru ini, gelombang perlawanan di Hong Kong juga tidak terlepas dari konfrontasi antara massa aksi dan aparat hingga RUU Ekstradisi akhirnya dicabut.

Untuk sebuah agenda politik yang mendesak, demonstrasi dan ketegangan ternyata berada dalam satu keping koin. Mengharapkan terselenggaranya demonstrasi yang kalem untuk menolak RUU bermasalah yang ujug-ujug akan disahkan menjadi tidak masuk akal.

Dalam demonstrasi, tindakan represif aparat juga tidak akan menuai jera, justru membuat suara protes berlipat ganda. Maka, hormat saya setinggi-tingginya untuk kawan-kawan demonstran, baik yang telah gugur dan yang masih bertempur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini