Ilustrasi (Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Setelah naik turun cantik, iuran BPJS Kesehatan konon akan disamaratakan. Tak ada lagi kelas satu, dua, atau tiga. Cita-cita pemerintah tampak mulia, yaitu ingin membuat peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan fasilitas yang adil dan setara. Apakah ini berarti mimpi Karl Marx akan terwujud melalui BPJS Kesehatan tanpa kelas?

Belakangan, banyak drama terkait pelarangan buku dan pembubaran diskusi yang dianggap kiri, tapi masa sih pemerintah kini mencoba untuk mengambil jalur kekiri-kirian? Melalui penghapusan kelas pada fasilitas BPJS Kesehatan, pemerintah seolah ingin masyarakat mendapatkan hak yang sama.

Wacana seperti itu tentunya layak untuk dikaji dan menjadi bahan diskusi. Sayangnya, wacana itu tenggelam oleh isu tentang new normal dan konspirasi terkait wabah Covid-19. Kurang ajar betul tuh elit gombal, eh global. Niat mulia pemerintah jadi tidak banyak dibahas dan diperhatikan oleh masyarakat secara luas. Sungguh, pengalihan isu terhadap kerja-kerja pemerintah!

Baca juga: Kehidupan Asmara dan Panduan Kencan di Era New Normal

Sebagai anggota BPJS Kesehatan yang sudah lelah ditarik ulur harapannya oleh pemerintah, rasanya ingin sekali menyampaikan sambat pendapat di sini. Saya tidak sepenuhnya menolak bila iuran kelas 1 dan 2 dinaikkan secara berkala. Tapi kalau langsung naik 100%, terasa sesak betul nafas ini. Mbok ya, naiknya pelan-pelan. Sedikit-sedikit tapi istiqomah gitu.

Kenaikan tentunya bisa dimaklumi bilamana manajemen dan pelayanan yang diberikan juga mengalami perbaikan. Selain itu, kenaikan tarif iuran juga tentunya tidak bermasalah apabila kesejahteraan pekerja lepas juga dipikirkan oleh pemerintah. Sayangnya, UU Ketenagakerjaan tidak banyak melindungi nasib-nasib buruh tak berpenghasilan tetap seperti saya. Cuma namanya saja yang keren karena keminggris, freelancer!

Ya sudah, nggak apa-apa. Sambat kali ini fokus pada BPJS Kesehatan saja. Intinya, kenaikan iuran yang langsung tinggi itu memberatkan, Pak, Bu. Tapi, ada saja yang bilang, “Ya nggak apa-apa tho, bayar iuran tiap bulan tapi nggak pernah dipakai. Itu artinya kamu dikasih nikmat sehat. Justru kamu bisa bantu orang-orang yang bener-bener butuh dengan cara subsidi silang.”

Preeetttt!!!

Baca juga: Selamat Datang! Barisan Pelamar Kerja yang Tak Punya Akses dan Peluang

Gini ya, gaes… Sebagai warga negara, kita bayar iuran BPJS Kesehatan dengan harapan kelak menjadi jaminan fasilitas kesehatan. Betul begitu? Kalaupun bisa untuk subsidi silang, ya Alhamdulillah. Tapi kalau kita malah tidak bisa menikmati uang iuran kita karena beragam keribetan di lapangan, misalnya, ya buat apa? Masa sih harus sok-sokan bantu orang lain? Padahal, diri sendiri saja masih sangat membutuhkan.

Hingga akhirnya terpaksa mengalah dengan mengeluarkan tambahan uang agar bisa mendapatkan faskes yang benar-benar dibutuhkan. Terus, bangga gitu bisa membiarkan Kartu Indonesia Sehat nganggur di dompet karena jarang banget dipake? Kalau gaji kayak stafsus milenial sih nggak masalah. Setiap bulan bisa donasi ke BPJS Kesehatan sambil tetap punya asuransi swasta kalau sewaktu-waktu memerlukan fasilitas kesehatan.

Jika memang pada dasarnya program BPJS Kesehatan merupakan program subsidi silang, alih-alih asuransi yang diberikan oleh negara, saya rela untuk turun kelas saja.

Baca juga: Kriteria untuk Pengganti Stafsus Milenial yang Mundur

Eh tapi, pemerintah kan sedang mewacanakan penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan? Alih-alih untuk memberikan fasilitas yang adil dan setara, wacana ini tampaknya sebagai respons pemerintah yang melihat para peserta BPJS Kesehatan cenderung memutuskan untuk turun kelas. Terlebih, di masa pagebluk.

Orang-orang yang pemasukannya berkurang bahkan hilang sebagai dampak pandemi tentu berpikir keras untuk membayar iuran, apalagi jumlahnya naik. Kan, lebih penting beli beras dulu.

“Halo gaes… BPJS Kesehatan tuh udah defisit banyak lho. Banyak anggota yang mangkir bayar iuran, tapi nggak tahu diri untuk pake faskes buat operasi. Kita harus tahu diri untuk tetap disiplin bayar iuran. Kalau semua pada turun kelas, yang ada anggarannya akan tetap defisit.” Begitu kata buzzer juru bicara non-official.

Heran ya, kenapa sih kayaknya rakyat selalu salah? Coba pikir lagi deh. Salah satu akar pemasalahan mengapa BPJS Kesehatan selalu defisit adalah struktur iuran yang masih di bawah perhitungan aktuaria atau underpriced. Jadi, iuran terlalu kecil dengan manfaat yang terlalu banyak, pesertanya pun banyak. Lah, memang selama ini siapa yang ngitung? Kita-kita??

Artikel populer: Kita pun Menanggung Dosa Sosial, lantas Kapan Ditebus?

Kalau solusinya cuma dengan menaikkan iuran, saya juga bisa jadi bos BPJS Kesehatan. Digaji dengan uang rakyat, kalau tetap defisit tinggal naikkan lagi iuran dari rakyat. Simpel. Begitu, kan?

Kalau sekarang, rasanya kayak pemerintah yang punya utang, tapi lagi-lagi kita yang disuruh bayar. Sedih, tapi tak bisa berlinang air mata.

Nah, jika sudah begini, wacana BPJS Kesehatan tanpa kelas jadi terasa utopis. Pun, saya jadi berpikir bahwa untuk bisa bertahan hidup secara sehat di negeri ini, nggak boleh melarat dan banyak sambat. Pokoknya kerja, kerja, kerja!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini