Surat untuk Caleg Perempuan, Jangan Berhenti di Kamu!

Surat untuk Caleg Perempuan, Jangan Berhenti di Kamu!

Ilustrasi (Miguel Bruna via Unsplash)

Yth, Para Caleg Perempuan

Apa kabar?

Sepi.

Oh bukan, maksudnya bukan sepi program. Bagaimana bisa sepi program, kan masa kampanye sedang berlangsung hingga April 2019. Pasti karena sibuk banget blusukan ke pelosok, jadi terkesan nggak kelihatan.

Setahu saya, Bu, Mbak – saya panggilnya Ibu aja ya, kan calon anggota dewan yang terhormat – jumlah caleg perempuan itu banyak, lho. Kalau saya intip data KPU, jumlah caleg perempuan mencapai 3.194 orang dari total caleg yang sebanyak 7.968. Sisanya 4.774 adalah caleg laki-laki.

Itu berarti, porsi caleg perempuan tembus 40% atau melampaui kuota 30% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Mantul, mantap betul!

Tapi begini, Bu… Dari sekian banyak caleg dan program, nggak banyak yang terlihat betul-betul memperjuangkan aspirasi perempuan secara nyata. Maaf, sekedar mengingatkan. Sekedar atau sekadar, sih?

Surat ini sebetulnya bukan untuk mengatur bagaimana perempuan harus bersikap atau ideologi apa yang harus ia usung. Tapi, terus terang, saya dan teman-teman perempuan lainnya resah. Duh…

Memang, belakangan muncul segelintir caleg perempuan yang vokal nan kritis. Mereka bahkan sering tampil di TV, berdebat dengan laki-laki tua yang tampaknya tidak tahu-menahu akar permasalahan. Namun, isu yang diusungnya masih jauh dari kegelisahan anak muda dan dewasa, terutama perempuan.

Sebagai penggagas beberapa gerakan di media sosial, saya pun kebingungan mencari caleg – nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga – yang fokus menyuarakan isu-isu perempuan terkini, termasuk kelompok minoritas dan marjinal.

Baca juga: 7 ‘Setan’ Perempuan yang Bikin Kaki-kaki Patriarkis Bergetar

Setelah cari tahu sana-sini, akhirnya dapet juga. Tapi, Bu, hanya lima nama baru. Bisa dibilang mereka terus mendorong dan mengkampanyekan isu-isu perempuan dan kaum marjinal.

Sayangnya, masih ada sayangnya nih, mereka kurang mendapatkan sorotan media. Karena itu, sudah menjadi tugas saya sebagai perempuan harapan bangsa, asiiik, untuk mendukung mereka supaya lolos ke Senayan.

Tapi, apa respons masyarakat?

Beberapa saat setelah diunggah ke media sosial, banyak yang menghujat unggahan tersebut karena latar belakang partai mereka. Lha, bukankah yang paling penting adalah program kerja para caleg?

Dan, caleg-caleg tersebut tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota DPR tanpa rekomendasi partai politik. Begitu kan, Bu?

Saya sebetulnya iri melihat sejumlah perempuan di Amerika sana yang merebut kursi kongres dan senat, berjuang dengan ideologi dan isu-isu yang relevan, seperti isu perempuan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Misalnya Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, dan Rashida Tlaib.

Coba deh, cari tahu tentang mereka. Nggak perlu jalan-jalan kok, eh kunjungan kerja nantinya. Sekarang juga bisa, suruh Google aja.

Saat ini memang ada beberapa caleg perempuan yang mengusung isu yang sama. Namun, yang terjadi adalah menggunakan isu anti-korupsi dan lain-lain untuk menyerang lawan politiknya. Itu kan mau enak sendiri agar elektabilitasnya naik.

Isu anti-korupsi memang penting, isu kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual juga sama pentingnya. Mengapa tidak serius diadvokasi?

Isu ini serius, lho.

Kalau menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, selama 2012-2017, ada sebanyak 3.000 sampai 6.500 kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahun di negeri kita ini. Kalau 6.500 kasus, berarti sehari ada sekitar 18 kasus. Atau, setiap empat jam, ada tiga kasus kekerasan seksual.

Baca juga: Kuatnya Budaya “Victim Blaming” Hambat Gerakan #MeToo di Indonesia

Jargon nasionalis dan agamis tidak akan ada artinya, jika program yang diusung tidak berupaya memperbaiki masalah sosial yang dialami perempuan.

Padahal, isu perempuan seperti kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan kesenjangan dalam pekerjaan, bisa menguatkan basis di masyarakat. Mengapa? Ya karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Kalau berdasarkan DPT 2019 yang ditetapkan KPU kan ada sebanyak 185.732.093 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 92.802.671 dan pemilih perempuan 92.929.422. Pemilih perempuan lebih banyak 126.751.

Dan, isu perempuan bukan cuma urusan dapur! Bukan cuma emak-emak bisa masak apa dengan duit Rp 50.000. Apalagi cuma urusan pete ditenteng atau dipasang di kepala. Yang ngomong juga orang kaya, sosialita, yang mendadak masuk pasar becek pas mau pilpres atau pilkada aja.

Isu perempuan yang strategis dan mendesak itu banyak. Bagaimana bisa masak dengan tenang, kalau setelah itu masih harus dibebani pekerjaan karena tak ada pembagian peran dalam rumah tangga? Belum lagi istri sering dimarahi, dipukuli.

Menurut catatan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi. Selama 2017, terdapat 348 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, yang didominasi KDRT dan pelecehan di dunia siber.

Jadi, Ibu-ibu caleg yang terhormat, dengarkan suara kami. Sebab, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kalian untuk memperjuangkan isu penting ini. Jangan sampai kekerasan seksual terjadi pada keluarga kita terlebih dahulu, baru bergerak.

Artikel populer: Meski Tampak Progresif, Hipster Bisa juga Dilihat sebagai Penjajah Modern

Mungkin ada yang berpikir, kenapa tidak saya saja yang jadi caleg? Well… Kalau diberikan kesempatan untuk mengabdi dan mewakili perempuan di parlemen, saya bersedia saja. Tapi, itu butuh dana yang tidak sedikit.

Justru, karena saya tidak punya dana yang cukup, saya ingin sekali ada perwakilan atau caleg yang cukup dikenal masyarakat ikut mengusung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Apalagi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tak kunjung dibahas. DPR lebih sibuk ngurusin dana haji, yang kabarnya dipakai oleh Arab Saudi untuk membiayai perang di Yaman.

Saya dan teman-teman ingin sekali para caleg komit mengabdi untuk kemanusiaan ketimbang saling serang dengan identitas politik semacam nasionalis, religius, moderat, bla bla bla.

Manuver politik seperti itu tidak memberikan harapan kepada kami. Yang ada malah bikin kisruh, masyarakat pun terbelah. Tidakkah lebih baik menyapa dan mendengarkan aspirasi yang lebih riil?

Sangat disesalkan, saat pawai menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada 8 Desember 2018, tidak ada caleg-caleg terutama perempuan yang ikut. Bukan maksud mempolitisir isu, tapi kalau memang ingin mewakili kami, kenapa tidak sama-sama berjuang?

Yah, kalau takut elektabilitas turun karena ikut mengusung isu-isu soal ketertindasan perempuan, maka kalian bukanlah wakil kami. Dan, kalian hanya sebatas buih-buih di lautan. Sekali lagi, maaf, sekadar mengingatkan.

Tabik!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.