Ilustrasi musisi. (Image by StockSnap from Pixabay)

Presiden Jokowi telah meneken PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pertimbangan dari pemberlakuan PP Royalti ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait hak ekonomi dari karya musik.

Namun, karena hobi bangsa ini adalah beradu argumen secara tidak sopan hingga berlarut-larut, maka timbul pro dan kontra. Ada yang mendukung atas nama apresiasi musisi, ada yang kontra karena khawatir akan memberatkan UMKM yang hendak menyiarkan lagu di tempat usaha mereka – bahkan mengasumsikan pengamen jalanan nanti bisa saja ditodong untuk bayar royalti dari lagu yang dimainkannya.

Padahal, kalau memang tempat usaha seperti kafe, mal, dan toko tidak ingin membayar royalti, masih banyak musik-musik public license. Misalnya, musik-musik tradisional Indonesia dan musik klasik barat. Ini justru bisa menguntungkan bangsa Indonesia sendiri, jika banyak tempat umum ataupun komersial yang memperdengarkan musik gamelan, talempong, gambang kromong, dan sebagainya. Apa yang salah? Ketimbang jalan-jalan ke toko buku yang kita dengar selalu tiupan saksofon Kenny G. Yah, itung-itung ikut mengapresiasi musik Indonesia.

Konon, pemberlakuan PP Royalti ini juga mempertimbangkan pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti hak cipta yang sebelumnya secara umum diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara hukum, HAKI disebut sebagai hak cipta – walaupun saya lebih suka istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual karena lebih memiliki muatan filosofis.

Baca juga: Ternyata Musik Bukan Ekspresi Budaya yang Universal, Bukan pula Bahasa Universal

Merujuk pada pasal 4 UU No 28/2014, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua hal, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral dijabarkan pada pasal 5, yaitu hak si pencipta untuk namanya disebut atau dicantumkan sebagai pencipta dari karya tersebut dan melekat secara abadi.

Sementara, hak ekonomi dijabarkan pada pasal 8, yakni hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Ini berarti pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan imbalan secara ekonomi ketika karya tersebut diterbitkan atau digandakan dari segala bentuknya.

Kekayaan intelektual juga merupakan bentuk kekayaan

Hak atas kekayaan intelektual seperti yang tersurat pada namanya merupakan salah satu bentuk kekayaan. Dalam sistem kapitalistik yang dianut dunia pada hari ini, kekayaan bukanlah hal untuk dibagi-bagikan sama rata dan sama rasa ke semua orang. Kekayaan adalah privilese yang memang hanya dimiliki sebagian orang – yang kadang diromantisir dengan pembenaran etis, yaitu orang-orang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan sebagainya.

Baca juga: Merasa Berdosa karena Berlagak Indie

Kekayaan juga bisa diwariskan, itulah kenapa UU No 28 Tahun 2014 tidak hanya bicara pencipta, tapi juga pemegang hak cipta serta mengatur tentang pengalihan hak ekonomi kepada ahli waris. Dengan adanya UU tersebut, pencipta lagu mempunyai kuasa untuk mewariskan hak ekonominya kepada anak ataupun istri, tergantung bunyi surat wasiatnya.

Sayangnya, pembuat UU masih belum sepenuhnya menerima kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan karena hak ekonomi ada masanya. Dalam kurun waktu 50 tahun (pasal 27), secara otomatis hak ekonomi atas sebuah karya akan menjadi terbuka terhadap publik, walaupun hak moral bersifat abadi.

Seharusnya kalau memang konsisten menganggap kekayaan intelektual sebagai kekayaan layaknya emas dan harta materiil lainnya, hak ekonomi pemegang hak cipta bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Kalau seorang juragan empang bisa mewarisi hartanya kepada anak dan cucunya sampai tujuh turunan, kenapa seorang juragan lagu tidak bisa melakukan hal yang sama?

Industrialisasi musik

UU Hak Cipta yang melindungi hak ekonomi dan industri musik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa penegakan UU tersebut, industri musik tidak memiliki jaminan terhadap basis material yang men-support mereka.

Baca juga: Dengarkanlah, Wahai Kaum Indie Snob, Telah Datang Peringatan yang Nyata Bagimu

Sebelum adanya industrialisasi musik, penyajian karya di-support sistem sponsor oleh patron-patron yang notabene adalah bangsawan, institusi keagamaan, dan negara. Namun, sejak tergerusnya feodalisme dan sistem bergeser ke kapitalisme dan masuk ke revolusi industri, lahirlah industri yang membuat musik menjadi komoditas, tidak lagi sekadar simbol-simbol kebudayaan. Itulah kenapa lagu-lagu yang meliputi lagu nasional atau lagu liturgi keagamaan yang sepaket dengan ibadah tidak secara langsung memiliki hak ekonomi.

Banyak orang yang gagal dalam melihat musik sebagai komoditas industri seperti halnya alat-alat elektronik ataupun pakaian dalam. Namun yang membedakan produk industri kebudayaan dengan yang lain adalah dari nilainya yang bersifat artifisial, maka produk industri kebudayaan bisa dikategorikan sebagai komoditas fetish, yaitu komoditas yang dipercaya memiliki nilai. Nilai guna pada musik yang merupakan kebutuhan tersier dikonstruk sedemikian rupa, sehingga seakan memiliki nilai guna.

Seperti kata Andy Warhol, seorang pencetus seni populer, bahwa seniman pada dasarnya menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat.

Pada dasarnya, pencipta lagu adalah seorang pedagang dengan lagu ciptaannya sebagai barang dagangan. Menggunakan narasi etis “apresiasi musisi” untuk menegakkan hak ekonomi dari HAKI menunjukkan bahwa apresiasi dalam kacamata industri diukur dengan uang.

Artikel populer: Selamat Datang di Pasar Kaget Nasionalisme, Saudara-saudari Sekalian!

Sebenarnya tidak ada masalah mengukur penghargaan dengan uang, karena memang seperti itu cara masyarakat mengukur nilai dalam sistem pasar. Mungkin banyak orang masih merasa berdosa bila mengukur sesuatu dengan uang. Akibatnya jadi malu-malu kucing untuk menggunakan uang sebagai ukuran penghargaan. Ada perkataan Andy Warhol yang lain soal ini: “Being good in bussiness is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good busisness is the best art”. Maka dari itu, Andy Warhol menyebut galerinya sebagai ‘The Factory‘, yakni pabrik dimana komoditas massal dicetak.

Sebenarnya saya sendiri tidak setuju bila penegakan UU ini disebut sebagai “apresiasi terhadap musisi”. Musisi mempunyai lingkup yang sangat luas tidak hanya pencipta lagu. Guru musik, penyanyi kondangan, sampai pengamen di pinggir jalan pun dapat dikategorikan sebagai musisi. Mereka tentu tidak mendapat keuntungan secara langsung dengan urusan royalti ini. Tapi okelah, anggap saja ini sebuah prosesi peletakan batu pertama.

Namun, jangan senang dulu, walaupun UU ini seakan memberikan angin semriwing terhadap masa depan pencipta lagu. Sebab, tanpa instrumen penegakan hukum yang kuat, segala macam UU dan PP hanya akan jadi senilai kertas gorengan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini