Soal Perkawinan Anak di Bawah Umur, yang Katanya Tak Bisa Dilarang

Soal Perkawinan Anak di Bawah Umur, yang Katanya Tak Bisa Dilarang

Ilustrasi anak remaja (Tobias Brockow via Pixabay)

Seorang hakim Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dikutip The Jakarta Post, menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat melarang orang menikah, termasuk anak di bawah umur. Sebab, katanya, menikah adalah hak setiap individu, dan itu adalah hak asasi manusia.

Sementara itu, banyak deklarasi, konvensi, serta hukum internasional yang justru melihat perkawinan usia anak sebagai pelanggaran hak asasi anak.

Perkawinan usia anak dilihat sebagai halangan bagi anak-anak, terutama anak perempuan, untuk mendapatkan hak atas kesehatan, pendidikan, kesetaraan, serta kehidupan yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

Hak-hak tersebut diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak (CRC), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional lainnya yang sebagian besar diratifikasi oleh Indonesia.

Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai perkawinan formal atau persatuan informal yang dilakukan oleh individu sebelum mencapai usia tertentu, yaitu usia yang secara formal ditetapkan sebagai usia belum dewasa. Umumnya di bawah 18 tahun.

Secara umum, dalam skala global, perkawinan usia anak sering kali dilatarbelakangi oleh ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan ketidakamanan. Dalam masyarakat yang patriarkis, anak perempuan kerap dilihat sebagai beban keluarga. Sebab itu, perkawinan dilihat sebagai sarana untuk memindahkan beban tersebut.

Selain itu, ada juga yang menggunakan perkawinan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui mahar. Dalam kasus kemiskinan akut, bahkan si anak sendiri juga melihat perkawinan sebagai jalan keluar.

Baca juga: Kenapa sih Apapun Masalahnya, Menikah Solusinya?

Sementara, dalam situasi yang kurang aman, angka perkawinan usia anak dapat meningkat sejalan dengan krisis kemanusiaan, seperti situasi konflik atau keadaan setelah bencana.

Dalam situasi-situasi yang berada di luar kendali, banyak keluarga melihat perkawinan anak di bawah umur sebagai mekanisme penanggulangan dalam menghadapi kemiskinan dan kekerasan.

Perkawinan anak perempuan juga sering dilihat sebagai cara untuk mengontrol seksualitas perempuan, sekaligus melindungi keluarga dari rasa malu atas kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Banyak orang dewasa lebih suka menikahi anak perempuan di bawah umur, karena dianggap lebih penurut dan belum berani beropini. Sikap submisif dari anak perempuan ini kemudian membuat mereka menjadi lebih rentan atas kekerasan fisik dan mental dalam rumah tangga dibandingkan dengan perempuan dewasa. Meski perempuan dewasa juga sering mengalami hal serupa.

Lebih dari itu, secara alamiah, anak di bawah umur sering kali belum siap untuk dibuahi. Karena itu, mereka yang berhubungan seksual sebelum usia 17 tahun terpapar risiko kanker serviks dua kali lebih besar dibandingkan mereka yang pertama kali berhubungan seksual setelah berusia 25 tahun. Hal ini belum termasuk peningkatan risiko penyakit menular seksual, termasuk HIV dan AIDS.

Kehamilan dalam usia remaja atau lebih muda juga cenderung berakibat pada kematian ibu dan bayi, atau kelainan atas bayi yang dikandung. Bahkan, kehamilan dan komplikasi pada masa kehamilan serta melahirkan terhitung sebagai pembunuh terbesar bagi remaja berusia 15 hingga 19 tahun di seluruh dunia.

Baca juga: Ayolah, Banyak yang Lebih Penting daripada Kebelet Kawin dan Ngurusin Orang Pacaran

Terlebih, kebanyakan anak perempuan yang terperangkap dalam pernikahan akan otomatis mengambil peran sebagai ibu rumah tangga. Artinya, ia akan kehilangan akses terhadap pendidikan, masa bermain, atau kesempatan memiliki pekerjaan yang layak untuk memperbaiki status ekonomi dan sosialnya kelak.

Berdasarkan data Unicef 2017, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar angka absolut perkawinan usia anak di dunia. Indonesia berada di peringkat delapan, disusul Filipina di peringkat 12 dan Thailand di peringkat 19.

Perkawinan usia anak di Indonesia lebih sering terjadi di daerah pedesaan. Secara nasional, Sulawesi Barat tercatat sebagai daerah dengan angka perkawinan usia anak tertinggi. Sebagian masyarakat menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya, tanpa memperhatikan dampak dan konsekuensi yang akan diterima si anak.

Praktik perkawinan usia anak di Indonesia sebagian besar didorong oleh sejumlah faktor sosio-ekonomi yang melingkupi anak perempuan, termasuk kemiskinan, ketergantungan ekonomi, insentif keuangan dan praktik mahar, serta kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Sebagian besar persoalan perkawinan usia anak yang kerap dibahas memang merujuk pada anak perempuan di bawah umur, yang dinikahi oleh orang yang jauh lebih dewasa. Setiap dua detik, satu anak perempuan dikawinkan atau setara dengan 12 juta anak perempuan setiap tahun.

Padahal, perkawinan usia anak juga menimpa anak laki-laki dalam skala yang jauh lebih rendah. Dari lima perkawinan anak di bawah umur, satu di antaranya terjadi pada anak laki-laki.

Artikel populer: Menikah, tapi Nggak Mau Punya Anak, Boleh kan?

Lantas, bagaimana kalau kedua mempelai adalah anak di bawah umur yang memutuskan tanpa paksaan orang dewasa? Di sinilah, peran edukasi dan kursus perkawinan menjadi penting. Remaja perlu mengetahui risiko, kewajiban, serta konsekuensi menikah muda agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, peran orang tua juga sangat penting. Dalam usia yang bahkan untuk mengikuti karya wisata saja masih membutuhkan izin orang tua, apakah orang tua akan melepas mereka begitu saja untuk berumah tangga?

Ucapan hakim MA, yang dikutip The Jakarta Post bisa jadi benar, kita memang tidak bisa melarang atau memaksa membatalkan perkawinan apabila hal tersebut tidak melanggar hukum. Persoalannya, hukum kita tidak berpihak pada hak anak, terutama anak perempuan.

Seperti kata pepatah, if you know better, you can do better. Karena itu, menghentikan perkawinan anak di bawah umur memang tidak bisa semata-mata melarang mereka untuk menikah. Dalam konteks ini, negara harus hadir.

Negara bisa melakukan intervensi sistemik seperti penanggulangan konflik dan bencana alam yang terpadu, pengentasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, edukasi, kesetaraan gender, dan kenaikan batas minimum usia menikah.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.