Ilustrasi perempuan. (Photo by M. on Unsplash)

Belum lama ini ramai soal childfree sebagai pilihan hidup. Tapi ya, kalau hanya sebatas tentang pilihan, nyatanya tak semua orang punya pilihan. Kok bisa? Karena tidak semua orang punya pilihan kontrasepsi.

Bukankah kalau tidak ingin memiliki anak ataupun mengatur kapan mau punya anak dan mencegah kehamilan tak direncanakan, perlu pengetahuan tentang kontrasepsi yang aman? Belum lagi soal uang dan dukungan keluarga. Hanya segelintir orang yang bisa memiliki pilihan itu.

Bagaimana dengan remaja perempuan yang tidak memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi aman, masih bergantung pada orangtua, dan mengalami kehamilan tak direncanakan? Apakah dia punya pilihan untuk tidak memiliki anak? Pasti tidak punya pilihan.

Baca juga: Salahkah Perempuan Lajang ke Dokter Kandungan?

Pertama, dia tidak punya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Kedua, tak punya uang untuk membeli kontrasepsi atau bahkan untuk mengakhiri kehamilannya. Ketiga, tidak memiliki dukungan keluarga. Akibatnya dia tidak tahu harus ke mana ketika mengalami kehamilan tak direncanakan. Otomatis pilihan untuk tak punya anak saat itu hilang karena minim akses atau bahkan tidak ada akses sama sekali.

Jadi, masalahnya bukan semata-mata tentang pilihan, tapi juga persoalan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang bebas dari diskriminasi.

Hingga hari ini, masih ada perempuan lajang yang dipersulit ketika ingin berkonsultasi tentang kesehatan reproduksinya. Perempuan dijegal ketika ingin mengonsumsi obat untuk mengatasi permasalahan organ reproduksinya, lantaran dia belum menikah. Alasannya nanti perempuan bisa berhubungan seksual sesukanya. Padahal, obat tersebut bisa digunakan untuk mengurangi gejala yang dialami tubuh saat menstruasi.

Baca juga: Orang Berhak Punya Pasangan dan Anak, Sebagaimana Mereka yang Melajang dan Tak Ingin Punya Anak

Belum lagi, kehamilan tak direncanakan atau KTD yang dialami oleh anak dan remaja perempuan. Ketika mereka hamil, solusinya selalu dengan pernikahan. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak bisa kembali bersekolah. Apakah mereka punya pilihan selain dinikahkan? Sering kali tidak.

Sedihnya lagi, jika kita menghakimi perempuan yang punya banyak anak. Kenapa yang dihakimi adalah perempuan? Bukankah lelaki juga bertanggung jawab untuk turut memakai kontrasepsi?

Jika memang lelaki tidak ingin memiliki anak seumur hidup, seharusnya dia yang memakai kontrasepsi atau bahkan melakukan vasektomi. Mengapa pula tanggung jawab memakai kontrasepsi hanya pada perempuan?

Hak terhadap akses kesehatan reproduksi, terutama perihal kontrasepsi, masih diselimuti oleh mitos-mitos seperti ketakutan terhadap infertilitas. Kontrasepsi dianggap bisa mempengaruhi kesuburan. Padahal, fungsi dari kontrasepsi untuk mencegah pembuahan. Tidak ada hubungan secara langsung dengan ketidaksuburan.

Baca juga: Seks Tidak Mesti Hamil, sekalipun Menikah

Mitos-mitos ini digunakan untuk membodohi perempuan agar tidak mengakses kontrasepsi. Lagi-lagi, upaya perempuan untuk mencari tahu tentang kontrasepsi yang tepat, dihalangi. Apalagi umumnya riset tentang kontrasepsi banyak ditulis dalam Bahasa Inggris. Pengetahuan ini adalah akses yang mana tidak semua orang miliki.

Begitu pula dengan perempuan yang berada dalam relasi tak setara. Lelaki yang suka mengontrol tubuh perempuan akan melakukan segala cara agar istrinya tidak memasang kontrasepsi. Ia akan menggunakan segala macam tafsiran agar tubuh perempuan bisa dikendalikan sedemikian rupa.

Bayangkan jika dalam pernikahan, seorang perempuan terjebak dalam hubungan manipulatif seperti itu, dimana perempuan dipaksa untuk mengandung anak. Tentu ada banyak perempuan yang menyesal punya anak, tapi tidak mau membicarakannya secara terang-terangan, karena takut akan respons penuh kebencian dari keluarga dan masyarakat.

Artikel populer: Bagaimana kalau Pacaran, lalu Berhubungan Seks, terus Ujung-ujungnya Kandas?

Dalam kondisi tersebut, perempuan tidak tahu bahwa dia memiliki pilihan, apalagi pilihan tersebut selalu diikuti dengan ancaman dosa dan neraka. Dia tak memiliki tingkat kesadaran dan kekritisan seperti orang-orang yang sudah paham bagaimana mengakses kontrasepsi.

Bahkan jika perempuan sudah memiliki anak dan merasa cukup dengan satu anak, dokter masih enggan untuk melakukan kontrasepsi permanen seperti tubektomi.

Padahal, akses atas pengetahuan dan layanan kesehatan non-diskriminatif ini adalah hak, namun banyak yang belum bisa mendapatkannya. Semacam dikondisikan oleh sistem dan lingkungan untuk tidak memiliki pilihan.

Jadi, daripada memusingkan pilihan hidup orang, mending kita mengkritisi persoalan akses dan layanan kesehatan reproduksi. Bagaimana itu bisa setara, berkualitas, dan bebas dari diskriminasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini