Ilustrasi pekerja. (Photo by Andri from Pexels)

Setiap 1 Mei, jutaan kelas pekerja di seluruh dunia merayakan harinya. Semula (1860-1886) menuntut hak yang terampas, pengurangan jam kerja, dan upah layak. Hingga tiba kondisi berubah menjadi petaka, bom meledak, peluru aparat bermuntahan, demonstran berjatuhan. Lapangan Haymarket, Chicago, mencekam. Pemimpin buruh ditangkap dan digantung. Tragedi itu terus dikenang, perjuangannya menjadi simbol bahwa apa yang terjadi pada buruh hari ini, tak lepas dari perjuangan buruh masa lalu.

Semua yang makan dan menggantungkan hidup dari upah bekerja adalah kelas pekerja. Persetan dengan ‘politisasi bahasa’ kelas pekerja menjadi buruh, lalu dipoles menjadi karyawan, atau freelancer, mitra kerja, bahkan pekerja lepas alias kuli.

Dosen yang menggantungkan hidupnya dari mengajar, guru yang mendidik, jurnalis pemburu berita, sopir angkutan umum, pengemudi ojek online, pekerja kasar di pabrik, pekerja informal di warung makan, pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri, petani tak bersawah yang menjual tenaganya kepada pemilik sawah, serta masih banyak lagi lainnya adalah kelas pekerja.

Baca juga: Pemilik Modal Bukan, Bos juga Bukan, tapi Nyinyirin Buruh

Satu hal yang perlu dicatat bahwa setiap yang bertahan hidup melalui pertukaran kerja dan menjual tenaga kerja di pasar tenaga kerja adalah kelas pekerja. Semua pekerjaan kelas pekerja merujuk pada satu kebutuhan dasar; makan. Persoalan ekonomi adalah problem basis struktural. Sekalipun Tariq Ramadan dalam bukunya The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism menyatakan bahwa tidak ada orang yang mampu hidup tanpa keyakinan, kepercayaan, dan akal. Namun, tetap saja, orang yang ‘yakin, percaya, dan berakal’ masih butuh makan.

Orang hidup butuh makan, meski hidup bukan untuk makan. Yang dimakan dari hasil kerja. Andai tak bekerja, maka tak ada yang dimakan. Kira-kira begitu undang-undang kehidupan.

Negeri ini negeri kaya; sawah terbentang, ladang terhampar, hasil isi laut melimpah ruah, tanam batang tumbuh singkong, lempar biji tumbuh pepaya, menelantarkan kangkung malah tambah menyebar, tak ada beras masih ada singkong, singkong tak cukup masih ada jagung, jagung menipis masih ada sagu.

Tetapi, semua beranjak berubah. Kekayaan negeri sebagai mata air kehidupan berubah menjadi air mata kenestapaan. Mandat dan amanat untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” yang semestinya menjadi tanggung jawab negara hanya indah sebagai jargon.

Baca juga: Ketika Stand Up Comedian Jadi Bos dan Chat soal Pekerjaan ke Karyawan

Keuntungan dari kekayaan alam hanya mengalir ke segelintir orang. Hutan sebagai paru-paru dunia diganti ladang sawit, hamparan sawah dan ladang di kaki bukit disulap menjadi hotel berbintang dan wisata modern, mata air diswastanisasi, pulau dan keindahan pantai diprivatisasi. Semua demi dan atas nama ‘keuntungan’, ‘laba’, ‘nilai lebih’, dan ‘uang’. Fenomena ini menyerupai apa yang Vilfredo Pareto wanti-wanti, bahwa berhati-hatilah jika “20% dari populasi sudah menguasai 80% dari tanah yang ada (sebuah kabar buruk)”.

Orang desa berbondong-bondong pindah ke kota, sebab tanah di desa dikuasai orang kota. Orang desa menggolangkan tenaganya di kota, sementara orang kota berinvestasi tanah di desa. Kota menjadi padat penduduk, desa hanya berisi orang-orang tua.

Atas nama ‘kepentingan umum’, penggusuran dilakukan. Atas nama ‘ketertiban umum’, ketakutan ditebar. Kesejahteraan dan perdamaian hanya milik si tuan pemilik modal besar, bos dari puluhan pabrik, dan pemegang saham gabungan.

Kecerdasan terbaik hanya milik mereka yang berakses pada pendidikan. Ongkos pendidikan terbaik yang melambung tinggi bukan pilihan tepat bagi anak pekerja informal dan buruh kasar pinggiran. Sekalipun ada yang berhasil, itu hanya 1:1.000. Apakah ini problem motivasi? Bukan! Ini masalah struktural. Kurang keras apa kelas pekerja, jika dibandingkan anggota dewan kita yang lucu-lucu?

Baca juga: Status Karyawan Kontrak Bisa Sampai 5 Tahun, Ini Dampaknya

Pemilik modal merdeka melakukan banyak hal. Agak sulit buat mengkiaskannya, tapi drama Korea berjudul Vagabond dan Vincenzo kayaknya bisa membantu. Seolah hidup di atas hukum dan setiap tersangkut permasalahan hukum seakan bisa diselesaikan dengan financial dan social capital. Wajah penegakan hukum garang ke rakyat biasa, namun santun pada yang berpunya.

Di bawah bayang-bayang kapitalis predatoris, hukum bukan sekadar alat mencipta keadilan tapi dengan kepemilikan si predator, hukum bisa membidik pada apa yang dikehendaki. Kapitalis predatoris berdiri di atas tingginya angka kemiskinan, jutaan kelas pekerja, petani bebas yang menggarap tanah milik perusahaan asing. Kapitalis asing diseru untuk berinvestasi di tanah ini, sementara di sini sudah tersedia barisan pekerja yang siap diupah murah. Sekalipun berhasil keluar dari bayang-bayang asing, toh sama saja kalau masuk ke lobang penjajah dari bangsa sendiri.

Masalah upah murah buruh dan nasib social security kelas pekerja bukanlah yang utama bagi pemerintahan negara yang populer oleh sikap inkonsistensi. Di tataran struktural, liberalisasi pasar tenaga kerja dibuatkan alat pembenaran (legal-yuridis) lewat aturan. Semangat kolektif kelas pekerja terpaksa bertekuk lutut dalam undang-undang cipta lapangan kerja. Langit harapan hidup berkecukupan dan waktu kerja lebih humanis berubah menjadi mendung nestapa. Liberalisasi pasar tenaga kerja mendesak banyak orang-seorang untuk keluar dari urusan domestik, dan sebisa mungkin bersiap untuk menjadi pasukan tenaga kerja cadangan.

Artikel populer: Cerita-cerita Pekerja NGO, dari Masalah Upah Hingga Percintaan

Pada tataran institusi, corak padat modal di tubuh institusi negara mereduksi segalanya pada sumber dana. Kekuasaan berkiblat pada seberapa banyak dana yang dipunya, institusi-institusi yang merupakan kepanjangan tangan dari ‘penyambung lidah rakyat’ kian menunjukkan wajah aslinya, seperti ‘politik wani piro‘ atau ‘politik ayo sikat, mumpung berkuasa’.

Sementara, dalam tataran kultural, generasi muda dididik untuk menguasai cara kerja teknis. Kemampuan kerja teknis meningkat, sedangkan kedalaman etis untuk memahami ‘mengapa harus menjual tenaga kerja’ menurun.

Akhirnya, dalam suasana silang sengkarut ini, kekuasaan tak ubahnya komprador bagi segelintir pemegang sumber-sumber produksi (oligarki). Kelas menengah sekadar kurir, sementara kelas pekerja berada di bawah piramida dan menopang segalanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini