Semisal Indonesian Idol Dikelola oleh Pemerintah

Semisal Indonesian Idol Dikelola oleh Pemerintah

Ilustrasi (Image by Kevin McIver from Pixabay)

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kembali digelar. Seperti pada musim sebelumnya, sejak tahap audisi sudah muncul bibit-bibit idola baru yang menarik minat penonton. Salah satunya adalah Keisya Levronka yang menyanyikan lagu Fiersa Besari berjudul “Celengan Rindu”. Tiga dari lima juri adalah orang Jawa Timur (Ari Lasso, Maia Estianty, dan Anang Hermansyah) spontan berkomentar dengan bahasa Jawa untuk memuji Keisya yang asli Malang.

Roaming? Tenang, ada terjemahannya, kok. Indonesian Idol musim kesepuluh ini diprediksi bakalan seperti film Yowis Ben.

Di samping itu, ada juga peserta audisi yang menghibur dengan tingkah lucunya, yaitu Adi Sihotang. Bukannya langsung bernyanyi, Adi justru berpuisi, lantas melakukan stand up comedy. Ini merupakan sebuah gebrakan sekaligus sindiran untuk konsep Indonesian Idol itu sendiri. Nama ajangnya bermakna idola Indonesia, tapi hanya berfokus pada kompetisi menyanyi. Apakah yang patut jadi idola Indonesia hanya dari kalangan penyanyi saja?

Adi Sihotang yang berasal dari Sumatera Utara punya marga yang sama dengan salah satu juri, yakni Judika Sihotang. Ketika dua juri berkata, “Yes!”, dua lagi berseru, “No!”, Judika jadi penentunya. Akhirnya, proses penjurian pun diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum adat sehingga menimbulkan efek haru.

Begitulah seharusnya program yang menyandang nama Indonesia. Walaupun format Idol merupakan waralaba FremantleMedia yang diadaptasi di berbagai negara, kontennya tetap memuat kearifan lokal masing-masing negara.

Baca juga: Jika MasterChef Kolaborasi dengan Pesbukers, The Master, dan Sinetron Azab

Selama ini, Indonesian Idol diselenggarakan oleh swasta melalui stasiun televisi asuhan Hary Tanoesoedibjo. Saya membayangkan, mungkin akan lebih ‘Indonesia’ lagi kalau programnya dikelola oleh pemerintah.

Ide tentang pemerintah menyelenggarakan acara realitas ini pernah dituturkan dalam film The Hunger Games. Diceritakan, Capitol menyelenggarakan acara tahunan yang mengambil sepasang peserta dari setiap distrik. Acara ini menjadi harapan bagi rakyat untuk mengubah nasib.

Sementara, peserta Indonesian Idol ingin mendapatkan kesempatan agar bakatnya dilihat satu Indonesia. Lalu, bisa berkecimpung di dunia musik secara profesional dan ujung-ujungnya meraih kemapanan dari situ.

Indonesian Idol sebetulnya punya mitos yang unik. Salah satunya adalah mitos tentang runner up bakalan lebih terkenal daripada juaranya. Hal ini dibuktikan oleh ketenaran Judika, Delon, Citra Scholastika, dan Gisella Anastasia. Mereka semua pulang dari grand final tidak bawa piala. Begitu terjun ke dunia hiburan, bisa bertahan lama.

Baca juga: Seumpama Jokowi Merekrut YouTubers Jadi Menteri

Namun, seandainya pemerintah menjalankan program Indonesian Idol di bawah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sudah semestinya juara pertama yang bakal mendapatkan kemasyhuran. Salah satunya akan dibuatkan lagu kemenangan, misalnya oleh Pak SBY, sang mantan presiden yang piawai menciptakan tembang.

Penentuan sang idola tak hanya tentang talenta, tapi juga dipilih secara demokratis. Audisinya pun akan digelar secara serentak dan merata sampai ke pelosok negeri seperti halnya pemilu. Dengan demikian, juaranya nanti sah dipilih oleh rakyat.

Setelah itu, juaranya bisa juga diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan digaji tiap bulan. Nantinya, sang idola mewakili wajah Indonesia di mata dunia melalui kontes-kontes berskala internasional. Demi memuluskan sang idola di kancah mancanegara, akan ada aturan bahwa bernyanyi di luar negeri wajib pakai lagu berbahasa Indonesia. (Bye, bye, Rich Brian!)

Dan, untuk menjaga popularitasnya di media sosial, bisa dikerahkan buzzer-buzzer untuk terus mengangkat pamor sang juara. Keseharian sang idola pun akan diliput oleh stasiun televisi yang berafiliasi dengan rezim pemerintahan.

Baca juga: Meramal Nasib YouTubers, jika KPI Awasi Konten Digital

Sementara itu, ketika tahap kompetisi, bisa dibayangkan juri-jurinya berasal dari kalangan politisi dan pejabat. Semisal, Pak Wiranto (cepat pulih, Pak…). Sebagai penyanyi, skill Pak Wiranto cukup mumpuni. Bahkan, beliau pernah menelurkan sebuah album bertajuk Untukmu Indonesiaku. Dalam urusan tarik suara, Pak Wiranto sudah veteran.

Sebagai menteri, Pak Wiranto pernah berkomentar tentang karhutla di Riau yang menurutnya tak separah yang diberitakan. Seumpama jadi juri, mungkin nada komentarnya akan sama ketika menemukan peserta undangan yang sudah terkenal di YouTube. “Suaranya tak se-‘wah’ cover lagu yang diviralkan.”

Lalu, politikus lain yang belakangan viral terkait RKUHP, Pak Yasonna Laoly, bisa jadi ikut berkomentar, “Teknik bernyanyinya nggak ada ekse eske ekske eksklusif-eksklusifnya.”

Artikel populer: Mari Buktikan Siapa Sebetulnya yang Menang, TV atau YouTube?

Nah, sebetulnya yang wajib ada di kursi juri adalah Presiden Joko Widodo. Setidaknya sebagai juri tamu. Sebab, dengan adanya Pak Jokowi, pemberian golden ticket (tiket simbolis bahwa peserta lolos audisi) bisa diganti dengan pemberian sepeda. Kebayang kan, kata-kata yang bakal diucapkan beliau kepada peserta? “Sana, ambil sepedanya.”

Jadi, sekiranya pemerintah menjalankan program Indonesian Idol, tampaknya bakal sukses mengorbitkan idola kebanggaan Indonesia. Kalau tidak, Fahri Hamzah akan melayangkan kritik keras, seperti ketika menyikapi kisruh KPK. Kan runyam, semisal doi bilang begini, “Bubarkan saja Indonesian Idol! Buat apa ada Indonesian Idol, tapi banyak tokoh masyarakat yang perilakunya tidak patut diteladani, apalagi dijadikan idola?!”

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.