Ilustrasi perpustakaan kampus (Image by carolmalmeida03 from Pixabay)

Setelah tulisan berjudul “Alerta, Alerta! Para Aktivis Cabul di Sekeliling Kita” tayang di Voxpop, saya menerima cukup banyak ungkapan terima kasih, juga tak sedikit cemooh.

“Kau itu terkesan over simplifikasi, Da. Kalau ada satu aktivis yang cabul, itu oknum sajalah. Nggak usah dibikin heboh,” tulisnya melalui pesan WA. Hal pertama yang saya lakukan setelah membaca pesan itu adalah memblokir kontak si pengirim.

Jika diberi kesempatan untuk mengubah satu kata di kamus, saya akan memilih kata “oknum” untuk mengembalikan ia pada makna asalnya. Anda bisa membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma di Majalah Tempo edisi 24 Agustus 2004 berjudul “Oknum dalam Politik Bahasa”. Oknum adalah kata yang paling tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan dalam sejarahnya ia dilestarikan oleh Orde Baru sebagai upaya untuk melestarikan kekuasaan.

Saya membenci kata “oknum” dan selama ia masih dimanfaatkan sebagai tameng, oknum tetap layak dibenci. Jika Orba melalui politik bahasanya telah menyematkan kata itu untuk aparat yang menyeleweng, kita justru memakainya secara sembarang. Kepada Youtubers yang menjadikan ojek daring sebagai bahan lelucon, kepada pentolan ormas yang sering marah-marah, untuk aktivis yang cabul, juga dosen yang mesum.

Baca juga: Auto-kepincut dengan Aktivis Mahasiswa? Hey, Tunggu Dulu!

“Oknum” dosen mesum adalah salah satu yang paling memprihatinkan. Kita bisa melihat bagaimana kampus, yang konon lahir dari latar belakang tradisi intelektual, tak sedikit yang justru melanggengkan kekerasan seksual melalui perangkat bahasa – juga sekelumit cara yang tak kalah ‘aduhai’.

Sila ketik “oknum dosen cabul” di mesin pencari, hasilnya akan sama seperti perbedaan poin antara MU dan Liverpool di Liga Inggris, alias buanyaaaak banget.

Dalam kondisi seperti ini, para penyintas semakin menderita karena kerap diabaikan, lembaga – yang mestinya bertanggung jawab – justru lepas tangan, sementara pelaku seolah terbebaskan. (Baca dalam mode berima seperti Najwa Shihab)

Penggunaan kata “oknum” sebagai jurus cuci tangan adalah satu cara, cara lainnya masih bejibun. Kampus sepertinya sudah tidak aman dari ancaman penjahat kelamin. Jika kita terus abai, bisa jadi kampus menjadi tempat bagi orang-orang yang cuma berpikir selangkangan, bukan lagi tempat berbagi pemikiran yang membebaskan.

Baca juga: Bilang Suka Sama Suka, Nyatanya Memperkosa

Itulah sebabnya mengapa fenomena ini serupa gunung es, yang hanya bisa ditaklukkan oleh Elsa Frozen yang punya cukup keberanian untuk melapor bisa dihitung jari. Terlebih, lembaga yang diharapkan tak menjamin rasa aman. Lagi pula, kekerasan tak melulu tentang kalkulasi, bukan tentang seberapa banyak jumlah manusia yang menjadi korban, toh?

Semisal, kampus terkenal di Yogyakarta. Setelah memberi harapan untuk menandatangani perjanjian anti kekerasan seksual, eh mereka malah berkilah. Padahal, apa sulitnya membubuhkan tanda tangan di atas materai demi sesuatu yang ujung-ujungnya menjaga nama baik kampus pula? Telah banyak yang bersuara, bahwa satu korban terlalu banyak.

Menjengkelkan, memang, cara-cara yang njlimet dan birokratis semacam ini, selalu punya tendensi untuk mengelabui. Padahal, fakta di lapangan sudah jelas, persoalannya sebatas siap atau tidak siap untuk menggerakkan sedikit hati nurani dan empati.

Baca juga: Saya Melabrak Pelaku Pelecehan di Jalan dan Masyarakat Lebih Banyak Diam

Kampus lain tak kalah ‘lucu’. Sebagai langkah antisipasi, alih-alih mengkaji dan mengimplementasikan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 5494 Tahun 2019 yang disahkan pada Oktober lalu, mereka malah abai dan tenggelam dalam kesibukan yang apa-apalah itu. Tidak ada satu pun sosialisasi atau upaya untuk membuat SOP.

Sebagai payung hukum, surat keputusan ini sangat penting dan berharga. Ia mencakup banyak hal. Mulai dari prosedur pencegahan kekerasan seksual, monitoring dan evaluasi penanganan kasus, mekanisme rujukan, pengadaan ruang pelayanan dan pengaduan korban kekerasan seksual, hingga pelayanan pemulihan.

Tidak ada satu pun yang berani bersuara. Mahasiswanya sibuk dengan PEMIRA, berlomba-lomba dalam agenda politis. Dosennya sibuk dengan kepentingan akreditasi, saling berlomba untuk berdiri di tingkat tertinggi. SK seperti janji mantan, hanya angin lalu.

Artikel populer: Pleidoi Mahasiswa untuk Dosen yang Tergila-gila dengan Etika saat ‘Chatting’

Jika demikian, apa pentingnya belajar di satu perguruan tinggi yang abai terhadap hak-hak elementer para mahasiswanya? Lebih baik kita berguru pada Tong Sam Chong, siapa tahu bisa menjadi Sun Go Kong.

Ya gimana, boro-boro jaminan keselamatan, yang tampil lebih dominan adalah ancaman dan ancaman. Saya bisa menjadi korban, pacar saya bisa menjadi korban, kalian pun bisa menjadi korban. Mungkin ini hanya soal giliran.

Pada titik ini, saya rasanya ingin memodifikasi puisi Subagio Sastrowardoyo; Yang kita bisa hanya membekaskan telapak kaki, dalam, sangat dalam, ke pasir, lalu cepat lari sebelum semuanya kena gilir!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini