Ilustrasi (Photo by Mike Chai from Pexels)

Saat itu, masih dalam nuansa 17-an, sutradara Joko Anwar menyatakan kekecewaannya melalui Twitter. Sebab, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebarkan link ilegal dari film-film bernuansa kemerdekaan dan nasionalisme.

“Apakah benar ada seorang menteri @jokowi membagi-bagikan link film-film Indonesia di Youtube yang diupload secara ilegal? Kalau benar, ijinkan saya patah hati dan hilang harapan pemerintah Indonesia serius mendukung atau paham industri kreatif,” tutur Joko Anwar.

Dia juga bilang, “Gak ada gunanya kita merayakan 75 tahun merdeka kalau mengambil hak orang lain, apapun alasannya. Gak mungkin juga mengedukasi rakyat tentang HAKI kalau pemerintahnya aja gak paham.”

Pak menteri langsung meminta maaf. Dia telah mengontak langsung Joko Anwar dan menyanggupi permintaan maaf secara tertulis kalau memang dibutuhkan.

Baca juga: Nasionalisme yang Bukan Kaleng-kaleng

Yang menarik dari fenomena itu justru abstraksinya. Ada dua hal yang bisa dianalisis. Pertama, menteri sebagai pelaksana pemerintahan berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui film-film bernuansa nasionalistik dan patriotistik agar bisa dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kedua, film-film tersebut adalah komoditas dari industri kebudayaan.

Di sini saya menyebutnya industri kebudayaan – istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Jerman, Theodor Adorno – ketimbang industri kreatif. Istilah industri kebudayaan menerangkan bagaimana seni sebagai produk budaya bergeser dari sistem patronasi (disponsori oleh pemerintah/kerajaan) menjadi komoditas yang dicetak oleh sebuah industri.

Semenjak ditemukan alat rekam dan alat cetak, kebudayaan mengalami industrialisasi – yang lahirnya sedikit lebih terlambat ketimbang industri lain seperti tekstil. Seni sudah berubah menjadi komoditas ekonomi yang masif. Seni dicetak dan diproduksi secara massal.

Baca juga: Seumpama Nietzsche Hidup Lagi dan Jadi Dosen di Indonesia

Untuk memastikan tidak terjadi kebocoran keuntungan dalam proses produksi, maka dibangun nilai-nilai etis yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dimana yang tidak mampu atau mau membayar, tidak berhak untuk mengonsumsinya. Lalu, bila ingin mengonsumsi sebuah film untuk meningkatkan rasa nasionalisme saja harus membayar, apakah film-film seperti ini seharusnya dipatronasi oleh negara? Tidak semudah itu.

Hubungan seni dan ideologi memiliki catatan gelap dalam sejarah dunia. Pada pemerintahan fasis Nazi yang ultranasionalis, misalnya, seni yang dipatronasi negara menjadi alat untuk memelihara ideologi negara. Tidak boleh ada pemikiran atau gagasan lain selain apa yang sudah di-endorse negara. Hal itu terjadi di bawah Kementerian Propaganda Nazi yang dipimpin Goebbels, yang memanfaatkan dan mensponsori ideologi mereka melalui media-media seni seperti film, musik, teater, sastra, dan sebagainya.

Baca juga: Musisi Terbiasa Didengar, kalau Masuk Birokrasi Yakin Mau Mendengar?

Hal yang senada sebenarnya pernah terjadi di Indonesia, misalnya dengan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang dijadikan justifikasi salah satu peristiwa genosida terbesar dalam sejarah dunia.

Lantas, bagaimana seharusnya menyikapi fenomena film-film ideologis tersebut? Perlu disadari bahwa hampir tidak ada realitas lain di luar pasar. Ideologi pun, tidak bisa dihindari, ikut-ikutan menjadi barang dagangan dan kita harus membayar hak ekonomi para seniman pemelihara ideologi-ideologi tersebut. Itulah realitas yang harus kita terima dan kita rengkuh pada hari ini.

Tidak heran, bagi orang yang tidak membayar, realitas yang mereka terima adalah film seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang gratis dikonsumsi dan diadakan acara nobar di mana-mana.

Artikel populer: Di Balik Misteri Perawan Kubur dan Neo-McCarthyisme

Saya malah kasihan dengan pak menteri. Dia pikir sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, dia lupa bahwa itu tidak dapat dilakukan secara gratis. Negara wajib membayar hal-hak tim pembuat film, sehingga karya tersebut dapat dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia. Usaha untuk memberikan pendidikan yang sama untuk semua orang adalah sebuah keinginan yang membatalkan dirinya sendiri.

Pasal 31 Ayat 1 UUD 45 berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Namun, jika hak warga negara untuk mengonsumsi film-film tersebut tidak sama, hanya yang mau dan mampu membayar yang memiliki hak untuk mengonsumsi, maka film-film itu bukan bersifat pendidikan. Bisa jadi sekadar hiburan atau pemenuhan kebutuhan identitas belaka.

Nasionalisme dijual, tapi siapa yang mampu membeli?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini