Ilustrasi militer. (Image by Amber Clay from Pixabay)

Alutsista adalah salah satu ukuran kekuatan militer sebuah negara. Jenisnya bermacam-macam, misalnya kapal selam. Tahun 2021, kekuatan militer Indonesia di-ranking oleh Global Firepower berada pada urutan ke-16 di dunia. Artinya, negara ini terbilang cukup powerful dari segi pertahanan negara, apalagi di kawasan Asia Tenggara. Anggaran militernya pun nggak kurang-kurang amat.

Lantas, apa kegunaan kekuatan militer? Jawaban teoritisnya lebih pas dipaparkan oleh para sarjanawan Universitas Pertahanan (Unhan), kampus militer idaman lulusan sarjana.

Sebagai bekas mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) yang tidak sukses di bidangnya, saya sekadar mau berbagi pandangan. Di level global, para penggiat studi HI mazhab realis percaya bahwa kekuatan militer adalah penunjang diplomasi. Fungsinya sebagai deterrent effect, semacam efek gertak untuk memuluskan negosiasi. Hasil negosiasinya seperti apa, rakyat tidak perlu tahu.

Baca juga: Untukmu yang Suka Tanya atau Pamer Jurusan Kuliah

Sedangkan di level nasional, kekuatan militer terkadang cenderung berfungsi untuk memerangi rakyatnya sendiri. Negara kerap menolak proposal kesejahteraan yang diajukan oleh rakyatnya dalam demonstrasi, malah mengirim tentara dan polisi untuk membubarkannya. Sering kali warga sipil jadi korban.

Loh.. loh.. kok gitu? Bukankah negara melalui kekuatan militer wajib melindungi segenap bangsa? Sebagai contoh, kapal selam berpatroli menjaga kedaulatan maritim demi melindungi sumber daya laut dari para pencuri supaya nelayan bisa mengail banyak dan hidup bahagia.

Oh ya, jangan lupakan program konservasi lingkungan. Filmnya Dandhy Laksono berjudul Pulau Plastik kayaknya mengungkap betapa ngerinya sampah plastik di lautan, dan mungkin mengungkap hal-hal politis di balik itu.

Lagi pula, kalau memang berniat menyejahterakan nelayan, kenapa abai terhadap ketimpangan rantai nilai komoditasnya? Percuma bisa tangkap ikan banyak-banyak, kalau kualitas hidup petani gurem tetap tidak layak.

Baca juga: Serial Attack on Titan: Bagaimana Penguasa Mengubur Masa Lalu dan Memicu Siklus Kekerasan

Memandang Indonesia dari kacamata global sebagai aktor negara memang tampak begitu heroik, menyelamatkan sumber daya di perairan. Tapi, ketika kita ilhami lebih jauh, bukankah itu semata-mata untuk menjaga kekuatan komoditas ekspor Indonesia? Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, agar diperhitungkan posisinya dalam kompetisi perdagangan internasional. Lalu, siapa yang menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi ini? Segelintir orang-orang kaya.

Jadi… saya kira negara tidak begitu peduli, kecuali pada unsur-unsur yang menyangkut kedaulatan negara, yaitu hal-hal yang termaktub dalam konsep kedaulatan Westphalia – sebuah konsep kedaulatan modern yang menjadi tonggak lahirnya negara-negara modern.

Dalam kajian hubungan internasional, konsep kedaulatan negara modern memang selalu merujuk pada Perjanjian Damai Westphalia 1648. Kedaulatan Westphalia ini menyatakan bahwa sebuah negara punya tiga unsur: sentralisasi pemerintahan di bawah pemimpin, penciptaan batas teritorial, dan pengakuan kedaulatan satu sama lain dalam komunitas internasional.

Baca juga: Milenial Mau Bertani Di Mana? Harvest Moon?

Penjelasan mantapnya ada di buku Asal-Usul Kedaulatan karya Hizkia Yosie Polimpung. Kalau minim anggaran buku, bisa mengunduh karya ilmiahnya di sini. Saya kutip saja poin besar yang dipermasalahkan dalam tesis tersebut, yaitu konsep kedaulatan Westphalia memiliki masalah pada legitimasi berbasis teritorial.

Konon, dengan menjaga teritorialnya, maka negara menjaga pula keamanan rakyatnya dari segala bentuk ancaman. NKRI harga mati lazim dipopulerkan dalam penguatan persepsi ini, yang diimbangi dengan penciptaan lawan-lawannya seperti hantu komunisme dan khilafah islamiyah.

Pemerintah juga mati-matian menugaskan para prajurit setiap kali ada gerakan rakyat yang menolak pembangunan bandara ataupun industri ekstraktif. Kelompok masyarakat yang ingin menjaga basis teritorialnya dari ancaman ekologis itu dipandang negara sebagai ancaman rencana pembangunan. Sementara, pembakaran lahan berhektare-hektare tidak dianggap sebagai ancaman. Konsep kedaulatan negara modern tidak mengakomodir penguasaan teritorial sebuah lahan oleh kelompok warganya.

Di situlah, kekuatan militer ada untuk menumpas dua jenis ancaman, yaitu ancaman internal (dari dalam negara) dan eksternal (dari luar negara).

Artikel populer: Selamat Datang di “Republik Rakyat TikTok”

Selain dimensi militerisme, narsisme kedaulatan negara juga punya instrumennya dalam dimensi pembangunan, yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunannya menjadikan infrastruktur sebagai koentji. Kita menyaksikan negara kekeuh membangun infrastruktur dan industri ekstraktif sampai ke lahan-lahan warga. Tentara dan polisi bahkan sering dikirim untuk menghalau penolakan warga.

Kalaupun negara menyusun program-program sosial, barangkali itu sebagai penguatan aktualisasi kedaulatannya belaka. Karena signifikansi program tersebut toh tidak sungguh-sungguh dievaluasi dalam praktiknya. Misalnya, kenapa data penerima bansos selalu amburadul? Padahal, ASN-ASN yang menyusun mekanisme verval data kemiskinan tidaklah segoblok saya. Mereka diseleksi ketat lewat tahap SKD dengan passing grade tinggi.

Akhir kata, atas nama kemanusiaan, saya turut berduka atas insan-insan yang gugur di dalam perut KRI Nanggala, syahid demi misi kedaulatan negara. Meski dari lubuk hati saya terbesit tanya, siapa yang lebih menikmati kedaulatan negara?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini