Ilustrasi. (Photo by fikry anshor on Unsplash)

Kamu pernah denger koruptor ngemis-ngemis supaya hukumannya diringanin, dengan alasan punya anak kecil? Alasan klise banget sih, dan sering kali dilontarkan oleh mantan pejabat perempuan maupun laki-laki yang terjerat kasus korupsi.

Yang perempuan, alasan memiliki anak dijadikan untuk mengemis rasa kasihan dari hakim. Stereotip gender digunakan agar hukumannya diringankan. Ada yang akhirnya dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara, setelah meminta maaf dan posisinya sebagai ibu dari anak yang masih balita, sehingga dianggap layak untuk mengasuh.

Alasan ‘anak yang masih kecil’ juga digunakan oleh mantan menteri yang menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial. Bahkan ia sempat berharap divonis bebas, sebelum dijatuhi hukuman yang dinilai ringan, lantaran ia sering dicaci-maki netizen.

Sebelumnya, ada juga mantan menteri dalam kasus korupsi ekspor benih lobster yang hukumannya ringan. Ia pun sempat meminta untuk dibebaskan, dengan alasan memiliki istri soleha dan 3 anak.

Baca juga: Ada Terdakwa Korupsi Minta Bebas? Biasalaahhhh…

Para lelaki tersebut menggunakan alasan anak karena dalam keluarga heteronormatif, lelaki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga apa pun yang mereka lakukan maunya dimaklumi.

Yup, alasan punya anak yang katanya masih membutuhkan kasih sayang kerap dijadikan ‘cara ninja’ untuk mendapatkan keringanan hukuman. Tapi, apakah mereka benar-benar mengasuh anak? Hmmm…

Kalau memang benar mengasuh anak, seharusnya mereka berpikir panjang ketika mau korupsi. Ia akan teringat anaknya, masa uang hasil nilep buat anak? Belum lagi kalau ketahuan, kan anak juga yang menderita akibat ulah bapak-ibunya itu.

Lagi pula, apa iya para koruptor punya waktu mengasuh anak, kalau waktunya habis digunakan untuk lobi-lobi dan upeti?

Oh ya, hampir lupa. Mereka kan punya banyak uang yang mampu mempekerjakan pengasuh untuk mengurus anak-anak mereka. Satu anak bisa satu hingga dua pengasuh. Dengan begitu, mereka juga tak perlu repot-repot memikirkan soal day care atau tempat penitipan anak.

Baca juga: Ibarat Virus yang Enggan Pergi, Apakah Pandemi Korupsi Bisa Berhenti dengan Hukuman Mati?

Tidak seperti jutaan orangtua lainnya yang kebingungan harus menitipkan anaknya di mana, ketika mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Kebingungan bagaimana membayar day care yang kapaaannnn sih bisa disubsidi negara?!

Di tengah pandemi, banyak orangtua yang mesti bekerja di luar rumah terpaksa mengajak anaknya. Contohnya, beberapa sopir ojek online. Karena anak tak bisa ditinggal, mereka membonceng anak sambil mengantar pesanan makanan. Hanya makanan atau barang, tidak bisa mengantar penumpang, karena ada anak di belakang.

Bahkan sebelum pandemi, sering kali orangtua tunggal yang bekerja sebagai sopir angkutan umum mengajak anaknya ikut menyusuri jalanan yang berliku kayak kehidupan. Yang paling umum adalah menitipkan anak ke kakek-neneknya, saudara, ataupun tetangga.

Kita seharusnya marah pada orang-orang yang mengambil hak hidup anak-anak kita, bukan malah menyalahkan orang-orang yang tak ingin punya anak. Kita juga tidak bisa menyalahkan orangtua yang memiliki anak, tapi tak bisa memberikan yang terbaik. Ini karena uang kita dikorupsi, hak anak-anak kita untuk hidup layak dicuri.

Baca juga: Nggak Mau Punya Anak Dulu Bukan Pesimis, Justru Optimis

Bayangkan kalau tidak dikorupsi, bisa jadi ada anggaran yang cukup untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak kita. Negara pun bisa menyubsidi day care, sehingga orangtua tak lagi kebingungan soal mengurus anak ketika bekerja di luar rumah mencari nafkah yang halalll.

Itulah mengapa alasan ‘punya anak kecil’ yang dipakai oleh para koruptor supaya bisa dibebaskan atau dikurangi hukumannya sangatlah tidak logis dan egois. Uang kita yang mereka gasak bisa digunakan untuk menghidupi dan memberikan akses kesehatan, pendidikan, dan menjamin jutaan anak Indonesia untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat nan layak.

Misalnya saat pandemi. Ketika bansos dikorupsi, berarti ada orangtua yang tidak dapat bansos, atau dikurangi jatah dan kualitasnya. Di situ, anak-anak dari orangtua penerima bansos juga dirampas haknya.

Artikel populer: Animasi Marvel “What If…?” dan Indonesia di Semesta Alternatif

Selain itu, keringanan hukuman bagi koruptor juga berbanding terbalik dengan orang-orang miskin yang disidang karena mencuri buah di halaman orang, bahkan ketika buah itu sudah jatuh ke tanah. Padahal, mereka tidak memiliki sumber penghidupan yang layak, beda banget sama bapak-ibu pejabat.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan menyebutkan bahwa tidak ada standar pertimbangan meringankan dari majelis hakim ketika menyidangkan terdakwa kasus korupsi, sehingga anak selalu dijadikan alasan oleh terdakwa untuk mengasihani dirinya.

Padahal, kita tahu, ada begitu banyak anak di negeri ini yang bisa terlantar karena ulah pejabat yang korup. Lagi pula, kalau memang peduli dengan anak-anak, seharusnya berpikir juga soal hak hidup layak anak-anak lainnya. Apalagi, kalau mereka adalah pejabat publik.

Sayang anak… sayang anak… tapi korup.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini