Ilustrasi (Image by Gisela Merkuur from Pixabay)

Jangan nyinyir atau skeptis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, kata para anggota DPR pengusul RUU tersebut. Yah, gimana dong, baca drafnya bikin emosi jiwa. Kok bisa RUU yang juga diinisiasi oleh politikus perempuan itu isinya malah mendegradasi peran perempuan? Itu RUU Ketahanan Keluarga untuk siapa sih?

Lo aja kali sama keluarga-keluarga lo!

RUU Ketahanan Keluarga ternyata satu dari 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Saat ini dalam tahap harmonisasi. Hello… Bapak-ibu anggota dewan yang terhormat, apa kabar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)? Meski masuk Prolegnas juga, belum ada pergerakan sama sekali nehh!

Pengesahan RUU PKS jelas lebih dibutuhkan karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. RUU Ketahanan Keluarga? Sudah bapuk sejak dalam draf. Isinya tentang gambaran ‘keluarga ideal’ ala text book yang biasa diajarkan di SD jaman doeloe.

Cek lagi deh, masa ada pasal yang mengatur kewajiban suami istri, bahwa suami harus mencari nafkah, sedangkan istri mengurus keperluan rumah. Serasa baca buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD: “Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar, Budi berangkat ke sekolah.”

Baca juga: Mengapa Harus Minder Jadi Bapak-bapak Rumahan? Lihatlah Bagaimana Saya Mendobrak Kultur

Bagaimana jika keadaan memaksa untuk berbagi peran sebaliknya: ibu pergi ke kantor, ayah pergi ke pasar? Atau, ayah dan ibu harus bahu membahu mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga? Belum lagi kalau ternyata orangtua tunggal, entah karena kematian atau perceraian.

Mending bikin peraturan tentang subsidi daycare saja biar harganya terjangkau, gitu. Kita harus realistis, kan?

Lalu, perkara kamar anak dan orangtua. Ya iyalah, Pak, Bu, semua keluarga sih maunya begitu. Punya rumah besar dengan ventilasi yang cukup, kamar yang memadai untuk semua anggota keluarga. Kayak keluarga Park di film Parasite. Btw, bapak-ibu udah nonton filmnya, belum? Dapet Oscar, lho.

Nyatanya banyak masyarakat kita yang justru hidup seperti keluarga Kim. Hidup di kontrakan yang sempit atau rumah RSSSSSSSS alias Rumah Sangat Sederhana Sekali Sehingga Selonjoran Saja Syusah Syekali.

Belum lagi, kalau kita ngomongin adat dan budaya setiap daerah yang berbeda. Seperti mereka yang masih tinggal di rumah Honai, bagaimana coba? Apa iya, mereka bisa melanggar peraturan kalau RUU Ketahanan Keluarga disahkan jadi UU?

Lagi pula, kalau alasannya untuk menghindari kejahatan incest, apa para pengusul RUU nggak riset dulu bahwa itu terjadi karena otak pelakunya yang bermasalah, bukan perkara tempatnya.

Baca juga: ‘Daycare’ Bukan Semata tentang Menitipkan Lagi Titipan dari Tuhan

RUU Ketahanan Keluarga ini memang konyol banget deh, apalagi saat membaca beberapa pasal tentang kewajiban anak dan orangtua. Iya, ada loh pasal yang menyebutkan tentang hak serta kewajiban anak dan orangtua. Mulai dari pasal 98 sampai pasal 119, lumayan banyak kan?

Padahal, beberapa klausul seperti tentang hak pengasuhan anak sudah ada di Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain, pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga nyaris tak ada yang baru, karena sudah tercantum dalam undang-undang yang masih berlaku dan menjadi patokan para penegak hukum. RUU tersebut bahkan malah memperparahnya karena cenderung mengatur-atur ruang privat warga.

Perkara anak wajib menghormati dan mencintai orangtuanya. Ini menjadi perkara wajib, lho. Itu berarti, apapun kondisi psikologis yang terjadi antara anak dan orangtua, anak tetap wajib menghormati orangtuanya. Lah, bagaimana kalau orangtua menelantarkan anaknya atau orangtua yang melakukan kejahatan incest kepada anaknya? Wajib dihormati??

Sama konyolnya dengan pembahasan ASI di pasal-pasal tersebut. Bukan hanya tentang kewajiban orangtua memberikan ASI eksklusif pada bayinya, tapi juga tentang bagaimana donor ASI yang harus mencantumkan identitas lengkap, termasuk apa agamanya. Hehehe.

Oh ya, hampir lupa, RUU ini juga mengurusi aktivitas ranjang kita. Pasal 25 mengatur kewajiban istri yang bisa bermakna bias. Disebutkan bahwa istri wajib memenuhi hak-hak suami sesuai norma agama. Salah satunya, tentu perihal hubungan seksual.

Baca juga: Bagaimana kalau Menikah dengan Upah Seuprit, tapi Tuntutan Sosial Selangit?

Mau nanya aja nih, dalam situasi tertentu, boleh nggak istri menolak hubungan badan dengan suami? Sebab, keyakinan dalam masyarakat kita, istri tidak boleh menolak. Kalau menolak, akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh.

Duh, bisa sia-sia edukasi tentang pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) ini, kalau RUU Ketahanan Keluarga disahkan. Kedudukan seorang perempuan sebagai istri dalam ikatan perkawinan juga terancam.

Ini bahkan belum menyentuh pasal-pasal yang tak kalah bias, misalnya tentang perilaku dan orientasi seksual. Bahwa aktivitas masokhisme dilarang. Homoseksual juga dilarang, karena dianggap penyimpangan seksual.

Dan, keluarga wajib melaporkan kepada pemerintah, jika ada anggota keluarganya yang berperilaku dan memiliki orientasi seksual seperti itu. Katanya bisa diobati atau diterapi. Keren, kan?

Apa iya, para anggota dewan yang terhormat nggak tahu kalau terkadang masokhisme ini juga perkara consent karena memiliki kesamaan desire di antara mereka?

Sementara, perkara orientasi seksual, ini jelas bukan sebuah penyakit. Berulang kali dibahas dalam dunia kesehatan bahwa genetik mereka berbeda. Orientasi seksual bukan sesuatu yang bisa ‘disembuhkan’, karena memang bukan penyakit yang timbul akibat virus, bakteri, atau lainnya.

Ada banyak jenis orientasi seksual, tak hanya lesbian atau gay saja. Ada androseksual, panseksual, queer, biseksual, autoseksual, demiseksual, aseksual, gineseksual, dan lain-lain. Apa iya, semuanya bakal ‘disembuhkan’? Oh ya, kalau begitu yang heteroseksual juga harus ‘disembuhkan’ dong, kan sama-sama orientasi seksual?

Artikel populer: Wahai Suami, kok Ngebet Banget Sampai Istri Sendiri Diperkosa?

Kalaupun ada kasus-kasus kejahatan seksual, seperti sodomi pada anak, itu bukan karena orientasi seksual, melainkan pelakunya yang bermasalah. Sama halnya dengan laki-laki yang memperkosa seorang perempuan. Itu jelas bukan orientasi seksualnya, tapi perilaku jahat si pelaku. Masih ingat jargon “The Rape is You”?

Dan, yang paling absurd dari pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga adalah aturan mengenai sperma dan ovum. Kita tidak boleh merdeka atas sperma dan ovum kita sendiri. Kebangetan nggak sih sampai perkara sperma dan ovum saja direcoki?!

Pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk memperoleh keturunan. Sedangkan pada pasal 32 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan surogasi (ibu pengganti) untuk memperoleh keturunan.

Duh, udah nggak tahu lagi mesti komentar apa saking absudnya ini RUU. Ini sudah di luar nalar, sebab ini semestinya hak personal setiap manusia. Sama halnya dengan hak untuk hidup merdeka dan beragama, ini adalah hak asasi manusia. Sepanjang pelaksanaan hak tersebut tidak mengganggu atau melanggar hak orang lain, apa salahnya?

Saya pikir bapak-ibu anggota dewan terhormat yang mencetuskan RUU Ketahanan Keluarga ini sama sekali awam tentang kondisi riil masyarakat. Mereka menafikkan keberagaman masyarakat kita, termasuk keberadaan kelompok rentan dan marjinal.

Lantas, apa makna ‘ketahanan’ dalam RUU tersebut? Yang ada malah jadi tahanan.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini