Ilustrasi pandemi (Image by Engin Akyurt from Pixabay)

Diahhadi Setyonaluri, Researcher at the Lembaga Demografi Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia

Rachmat Reksa Samudra, Peneliti, Universitas Indonesia

***

Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada kelompok komunitas rentan di seluruh dunia, dan perempuan miskin adalah salah satu kelompok yang paling menderita.

Perempuan Indonesia menanggung beban pekerjaan tanpa dibayar, seperti mengasuh anak, karena adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat Indonesia dan diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja.

Beban ini menjadi berkali lipat ketika pandemi. Keterbatasan untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan memperparah beban tersebut.

Penelitian kami yang terakhir menunjukkan bagaimana perempuan, terutama perempuan miskin, menjadi lebih menderita karena pandemi Covid-19. Pandemi mengancam kesehatan mereka dan merugikan mereka secara ekonomi.

Perempuan lebih rentan tertular Covid-19

Meskipun kemungkinan laki-laki meninggal karena Covid-19 lebih besar, Covid-19 sama-sama mengancam perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat membuat perempuan memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi Covid-19 karena adanya bias gender dalam kepemilikan aset kendaraan.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih patriarkis, perempuan lebih sering menggunakan transportasi publik daripada laki-laki karena perempuan tidak memiliki kendaraan milik mereka sendiri.

Baca juga: Beban Pendampingan Belajar Anak selama Pandemi Lebih Banyak ke Ibu ketimbang Ayah

Kondisi ini membuat perempuan memiliki risiko lebih besar terinfeksi Covid-19 karena mereka harus naik transportasi publik ketika keadaan sudah dianggap normal.

Penduduk miskin di Indonesia, secara umum, memiliki akses yang lebih terbatas ke rumah sakit dan cenderung pergi ke puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun, lebih sedikit perempuan miskin (6,2%) dibandingkan laki-laki miskin (7%) untuk mengunjungi rumah sakit.

Hasil analisis kami berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2019 menunjukkan bahwa paling tidak 11 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 15% dari total rumah tangga di seluruh Indonesia.

Kami menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kondisi hidup lebih buruk dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki pada 2019.

Perempuan kepala rumah tangga beserta keluarganya tinggal di tempat dengan keterbatasan mengakses air bersih, kebersihan yang buruk, dan ruang yang sempit.

Hal ini mengakibatkan mereka sulit menjaga jarak dan membuat mereka lebih berisiko terinfeksi Covid-19.

Penutupan sekolah dan ekonomi

Krisis ekonomi dan penutupan sekolah juga berdampak terhadap perempuan.

Sektor informal mendominasi ekonomi Indonesia, dengan sekitar 70,5 juta orang melakukan pekerjaan informal pada 2019. Jumlah ini melebihi setengah dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.

Baca juga: Nadiem Makarim Khawatirkan Lost Generation, tapi Hemingway Ada Benarnya

Pandemi mengakibatkan orang-orang yang bekerja di sektor informal mengalami kesulitan karena turunnya permintaan dan adanya restoran dan hotel yang berhenti beroperasi karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada 2015, hampir setengah dari populasi miskin di Indonesia bekerja di sektor informal dan kemungkinan perempuan miskin bekerja di sektor informal lebih besar karena tingkat edukasi mereka yang lebih rendah membuat mereka sulit menemukan pekerjaan di sektor formal.

Perempuan miskin yang bekerja di sektor informal sebagian besar bekerja sendiri, atau dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek. Sehingga, perempuan miskin yang bekerja sebagai pekerja informal berisiko kehilangan penghasilan selama pandemi.

Pandemi Covid-19 juga memaksa perempuan untuk berperan sebagai guru bagi anak-anak mereka di rumah.

Pemerintah Indonesia telah menutup sekolah untuk menekan penyebaran infeksi yang lebih parah. Sekolah juga telah memperkenalkan sistem belajar daring sehingga pelajar belajar dari rumah.

Hampir 2,5 juta rumah tangga yang dikepalai perempuan mempunyai anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD). Artinya, perempuan-perempuan ini harus mencari uang untuk keluarga mereka, mengurus rumah tangga, dan ditambah membantu belajar anak mereka pada waktu yang sama.

Baca juga: Yang Luput dalam Ekonomi, Dampaknya ke Para Istri

Analisis kami juga menemukan lebih dari 5 juta rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki orang tua yang membutuhkan perawatan khusus.

Lebih dari 16,5 % dari rumah tangga ini adalah “generasi sandwich”. Generasi sandwich adalah mereka yang harus merawat tidak hanya anak-anak mereka tapi juga orang tua mereka.

Dan, satu dari dua rumah tangga yang dikepalai perempuan miskin juga harus merawat penyandang disabilitas di rumah mereka.

Beban di atas berkemungkinan besar berdampak pada semakin rendahnya partisipasi ekonomi perempuan Indonesia yang sudah rendah, yaitu 53% pada 2019.

Apa yang harus dilakukan?

Pemerintah Indonesia mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional dengan total budget Rp 677 triliun yang juga meliputi anggaran bantuan dana sosial kepada mereka yang miskin.

Namun, hingga kini, kebijakan tersebut belum menjawab kebutuhan kelompok marginal secara spesifik, termasuk perempuan. Data terakhir menunjukkan jumlah laki-laki yang menerima bantuan sosial sejak awal pandemi lebih banyak dibandingkan perempuan.

Keterbatasan pemerintah dalam menjangkau kelompok marginal disebabkan oleh kebijakan pencairan dana yang rumit dan kurang peka terhadap kebutuhan kelompok marginal. Basis data untuk penyaluran bantuan masih merujuk pada data sebelum pandemi berlangsung.

Artikel populer: Semakin Terasing Gara-gara Pandemi, Apa yang Bisa Kita Sadari?

Sementara itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau kelompok marginal juga belum dipaparkan secara jelas. Mengakui bahwa sebuah kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda adalah langkah penting untuk memastikan pembagian bantuan berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan penyaluran bantuan saat ini masih cukup rumit, terutama bagi perempuan dengan mobilitas yang terbatas. Calon penerima bantuan perlu mendapatkan surat pengantar dari kantor pemerintahan setempat dan kemudian disetujui oleh pemerintah tingkat daerah.

Proses pendaftaran yang memerlukan banyak dokumen pendukung serta memakan waktu lama dapat mengakibatkan banyak orang menjadi enggan untuk mendaftar.

Pemerintah dapat menyederhanakan sistem pendaftaran bagi mereka yang memerlukan bantuan sosial, misalnya melalui pendaftaran online, atau menggunakan jejaring institusi yang memiliki jangkauan hingga daerah terpencil, seperti kantor Pos Indonesia.

Pemerintah juga bisa menggunakan pendekatan proaktif untuk menjangkau mereka membutuhkan bantuan dengan bantuan otoritas lokal tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca sumber artikel.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini