Ilustrasi (Image by Ralf Vetterle from Pixabay)

Di Gresik, Jawa Timur, polisi merazia kedai kopi pinggir jalan agar tutup. Saya lihat liputannya di televisi, polisi teriak pakai pengeras suara merek TOA, “Pulang, semuanya pulang. Jangan ada lagi yang keluar-keluar,” ucap seorang petugas. Kamera lalu menangkap sosok mas-mas penjual kopi yang lagi beres-beres dagangan, diam tanpa perlawanan.

Peristiwa serupa mungkin juga terjadi di sejumlah daerah lain, seiring imbauan pemerintah agar warga diam di rumah. Pemerintah pun didukung kalangan selebriti, tokoh publik, dan sebagian besar netizen dalam kampanye pembatasan sosial atau social distancing ini.

Pembatasan sosial adalah langkah yang bijak dari pemerintah. Sayangnya, bagi para pekerja informal yang menggantungkan nasib dari upah harian, imbauan ini bikin pusing dan simalakama alias serba salah.

Kelas pekerja seperti mereka cuma punya cicilan utang dan kredit kendaraan, tidak punya tabungan atau stok makanan berlebih. Belum lagi, mereka harus mikirin pulsa listrik, gas elpiji, dan tagihan air PDAM. Stok beras di kontrakan mungkin masih sisa, tapi cukupkah untuk kelangsungan hidup selama 14 hari berkelanjutan? Ditambah, harga sembako di pasaran saat ini mulai melejit. Sudah jatuh tertimpa bulldozer adalah peribahasa yang pas untuk mereka.

Baca juga: Ya Beginilah, ‘Social Distancing’ bagi Anak-anak Kosan

Belum lama ini, tepatnya pada Minggu pagi, para pedagang masih lalu lalang di kawasan Jl. AM Sangaji, utara Tugu Yogyakarta. Masih ada gerobak soto ayam, bubur kacang ijo, dan bubur ayam di pinggir jalan. Mungkin sudah terpatri prinsip dalam benak mereka bahwa hidup dililit utang dan kelaparan lebih mengerikan ketimbang mati terjangkit virus Corona.

Oke, saya paham bahwa pandemi ini merugikan semua kalangan. Semua cemas dan resah. Masyarakat takut akan kesehatan dan keselamatannya, pengusaha dan investor takut kalau rantai produksi terhambat dan kurva belanja konsumen semakin turun, pemerintah pun takut pertumbuhan ekonomi anjlok drastis dan anggaran negara membengkak seandainya wabah ini berlarut-larut. Tapi, dari semua pihak, kelompok terdampak mana yang paling rentan? Bukankah mereka yang tak punya akses hidup memadai?

Maka, yang ganjil dari pembatasan sosial ini adalah tidak dibarengi bantuan sembako untuk masyarakat miskin berupah harian. Jika pemerintah menerapkan status darurat Covid-19, mestinya konsekuensi selanjutnya adalah memikirkan masyarakat terdampak yang paling rentan.

Baca juga: Kerja Keras Bagai Kuda, Mustahil Kelas Pekerja Bisa Banyak Bercinta

Kepada mereka, pemerintah punya tanggung jawab memberi pertolongan berupa tunjangan hidup selama wabah berlangsung. Berapa besaran anggaran untuk suplai sembako gratis? Apa tidak bisa dipotong dari tunjangan pokok para staf presiden yang konon mencapai satuan miliar dalam setahun?

Beberapa hari yang lalu, Putri Tanjung, seorang staf khusus presiden, bagi-bagi menu makan siang sehat untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, salah satunya di RSPI Sulianti Saroso. Bungkusan berisi nasi rempah ditabur suwiran ayam dengan bumbu rempah ditambah irisan telur dadar dilengkapi kerupuk kampung lengkap sayur, buah dan susu. Persis, begitu tulisnya di caption Instagram.

Ketika Putri Tanjung melakukan amalan mulia tersebut, tidakkah ia sadar bahwa RSPI Sulianti Saroso berada di bawah Kementerian Kesehatan? Tanpa sumbangan dari masyakarat sipil sekalipun, tim medis di sana bisa dijamin makan siang sehat dari anggaran Kemenkes.

Dengan posisi strategis sebagai stafsus, kenapa Putri Tanjung tidak langsung bilang ke presiden, “Pak Jokowi, suruh Kemenkes anggarkan dana untuk suplai makanan sehat tim medis RSPI Sulianti Saroso, dong.” Lalu, hasil pengumpulan donasi yang ia galang bisa disalurkan ke masyarakat miskin kota dalam bentuk sembako.

Baca juga: Supaya Kamu Tetap Waras saat Kerja dari Rumah

Pada saat yang sama, mahasiswa asal Yogyakarta bernama Raihan Ibrahim Annas bersama kawan-kawan jaringan aktivis sedang menginisiasi Dapur Umum Lawan Corona. Anak-anak muda tersebut membuka donasi dan mengelola dapur untuk suplai kebutuhan dasar para pekerja sektor informal di sekitar Kota Yogyakarta.

Ternyata, tidak perlu kuliah sampai luar negeri untuk mampu memetakan kelompok mana yang memiliki keterbatasan akses, sehingga lebih prioritas mendapat pertolongan. Juga, tidak perlu punya jabatan setinggi stafsus untuk bisa bikin gerakan karitatif bagi-bagi makanan, apalagi kutipan moral ‘menyalakan lilin dalam kegelapan’.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah orang-orang yang paling rentan terpapar virus, tapi masyarakat miskin kota pun sama rentannya akan kebijakan pembatasan sosial. Tenaga medis dan kesehatan pun sangat berjasa dalam penanganan pasien-pasien, terima kasih banyak! Tapi, selain mereka, ternyata ada juga buruh-buruh manufaktur yang tetap menggenjot produksi tanpa cuti.

Artikel populer: Kangen Pacar Mau Kencan, tapi ‘Physical Distancing’, Gimana?

Ribuan masker kain non-medis yang diproduksi oleh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, tidak dibuat oleh titisan Bandung Bondowoso dalam semalam suntuk. Begitupun peredaran sembako dan produk hortikultura di pasaran, tidak tiba-tiba tersedia dalam sekali jentikan jari. Ada proses produksi dan distribusi yang dikenal dengan istilah rantai produksi dan rantai pasok. Tenaga di balik rantai-rantai ini masih lah tenaga manusia, bukan robot apalagi kuda.

Maka, dalam situasi seperti ini, work from home (WFH) adalah sebuah privilese. Hanya para karyawan di sektor jasa yang beruntung memperoleh keistimewaan tersebut, tidak dengan buruh manufaktur. Buruh manufaktur hanya punya dua pilihan, ancaman PHK atau tetap berproduksi. Mana mungkin sebuah pabrik sanggup menanggung hidup ratusan bahkan ribuan buruhnya ketika proses produksi terhenti? Asas didirikannya sebuah pabrik bukanlah asas kemanusiaan, tetapi akumulasi cuan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini