Pasal Penghinaan Presiden Alot, DPR Mulus-mulus Saja

Pasal Penghinaan Presiden Alot, DPR Mulus-mulus Saja

Ilustrasi (Unsplash/Kristina Flour)

Dalam iklim demokrasi seperti di Indonesia, adalah lazim jika muncul aksi saling kritik. Bahkan, kritik itu bisa menjadi pemikat tersendiri dalam kegiatan politik.

Tapi ada yang harus diingat, kritik-kritik yang mengemuka perlu dicermati dengan teliti karena sering mengalami distorsi.

Kritik dalam politik praktis kerap menyimpang, karena tak sedikit yang hanya berisi cibiran dan gunjingan semata. Demokrasi tidak membenarkan fitnah, meskipun demokrasi menjunjung keterbukaan.

Hindari fitnah dan sampaikanlah kritik agar kualitas demokrasi meningkat, demi kebaikan bersama. Kira-kira itulah intisari dari satu artikel di sebuah media massa.

Belakangan, dalam dinamika pembahasan Rancangan KUHP di DPR, tema semacam ini kembali mengemuka. Dalam draf yang sedang dibahas di Senayan sana, ada rencana untuk menghidupkan kembali pasal “penghinaan terhadap Presiden”.

Rencana ini memantik perdebatan di media sosial. Beberapa warganet malah menyebutkan bahwa, alih-alih pasal penghinaan presiden, yang justru dibutuhkan adalah “pasal penghinaan pada rakyat”.

Dalam pasal 239 ayat (1) di draf KUHP tersebut, disebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menghina presiden dan wakil presiden akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Sementara itu, pasal 239 Ayat (2) menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak merupakan penghinaan jika “jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri”.

Di media sosial, perbincangan ini begitu riuh. Muncul pro dan kontra. Banyak yang kontra, meski tidak sedikit juga yang pro pada pasal ini.

Belum selesai perdebatan perihal pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut, ranah media sosial kembali riuh. Sebabnya, tiba-tiba sidang paripurna DPR mengesahkan UU MD3.

Sebenarnya pengesahan ini tidak tiba-tiba. Hanya saja, hampir sedikit warganet yang concern pada isi dari UU ini. Kebanyakan hanya tahu bahwa UU ini membicarakan komposisi pimpinan di Parlemen.

Ternyata, ketika sudah disahkan, kita jadi tahu bahwa di dalamnya ada yang hampir sama dengan “pasal penghinaan Presiden” di RKUHP. Hanya saja, yang menjadi subjeknya bukan Presiden melainkan DPR.

Dalam UU MD3 yang sudah disahkan tersebut, ada tambahan Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Ini seperti setali tiga uang. Jika dalam rancangan KUHP tertulis frasa “penghinaan” maka di UU MD3 tertulis frasa “merendahkan”.

Jagat media sosial pun kembali riuh. Kecemasan kembali muncul.

Apa artinya demokrasi jika suara dibungkam? Begitulah kekhawatiran yang ada.

Muncul tuduhan-tuduhan bahwa kedua lembaga ini telah bertransformasi menjadi lembaga anti-kritik. Frasa “penghinaan” dan “merendahkan” dianggap sebagai “frasa karet” yang bisa digunakan untuk membungkam kritik.

Kecemasan semacam ini wajar. Karena di negara ini, bukan tidak pernah terjadi fenomena dimana sebuah kritikan membangun dianggap sebagai penghinaan ataupun sikap merendahkan. Belum sampai maksud yang ingin disampaikan, kritikan itu sudah keburu dibungkam.

Mungkin saja pasal-pasal tersebut hanya ingin menegaskan perbedaan antara kritik dengan “menghina” atau “merendahkan”. Tapi kita cemas akan penggunaannya yang salah kaprah dan malah mengakibatkan pembungkaman terhadap kritik itu sendiri.

Kita toh belum tahu.

Tapi satu yang pasti, perihal kritik, Ia akan tetap tumbuh subur dan beranak-pinak di alam demokrasi. Kritik ada agar kualitas demokrasi meningkat, demi kebaikan bersama.

Dan, kritikan itulah yang sekarang sedang diberikan oleh publik terhadap pasal-pasal di RKUHP dan UU MD3. Agar demokrasi di negara ini menjadi semakin berkualitas.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.