Pak Jokowi, Saya Titip Surat Ini, Surat untuk Kaum Oligarki

Pak Jokowi, Saya Titip Surat Ini, Surat untuk Kaum Oligarki

Ilustrasi (cdd20 via Pixabay)

Yth, Pak Jokowi.

Semoga bapak selalu sehat walafiat, seperti yang saya lihat di video terakhir bersama Jan Ethes, cucu kesayangan bapak. Jalan-jalan menikmati suasana sambil memberi makan rusa tampaknya begitu mengasyikkan. Apalagi, di Istana Bogor. Udaranya pasti segar.

Tentunya, kontras dengan apa yang dialami masyarakat Riau, Palangkaraya, Jambi, dan lain-lain. Saya yakin bapak juga tahu itu. Sebab, bapak sudah berkunjung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di sana. Dan, fotonya jadi viral. Fotonya bagus, Pak! Ayo kerja, kerja, kerja, foto, foto, foto.

Nah, sejak foto itu viral sampai surat ini ditulis, asap pekat dalam kategori berbahaya masih menyelimuti, Pak. Anak-anak lebih banyak di rumah, memang suasana apa yang bisa dinikmati dengan berjalan-jalan di luar? Tak ada rusa untuk disuapi, yang ada malah ular ‘berkaki’ sebesar Anaconda yang sudah mati, hhiiii…

Baca juga: Kenapa Omongan Orang yang Dicap SJW ‘Kiri’ Suka Ngegas?

Tapi, saya percaya bapak masih punya gagasan dan terobosan jitu untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan ini. Seperti kata Pak Isran Noor, gubernur Kaltim, hanya api asmara yang tak bisa dipadamkan. Hehehe.

Lagipula, Pak, masalah penanganan karhutla ini kan sudah menjadi janji saat kampanye dulu. Bahkan, saking semangatnya, bapak sempat bilang bahwa tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir, meski akhirnya diralat jadi menurun drastis.

Jangan lupa juga untuk menindak tegas para pejabat atau pengusaha yang lalai atau sengaja menyebabkan ini semua. Tentunya tanpa melihat mereka koneksi siapa, karena negara tak boleh kalah dari kepentingan pengusaha hitam yang bersekutu dengan segelintir elite kotor negeri ini.

Seperti yang terjadi belakangan ini dalam hal pemberantasan korupsi. Itu bagaimana ceritanya, Pak, revisi UU KPK bisa mulus begitu? Benar kata Geenpeace, “Pak Jokowi, padamkan kebakaran hutan, jangan KPK.”

Baca juga: Kiri Kanan itu Apa sih, Kenapa Nggak di Tengah-tengah?

Revisi UU KPK yang melemahkan lembaga anti-korupsi itu bisa membuat kaum oligarki semakin menjadi-jadi. Itu lho, Pak, para politikus dan segelintir elite yang selama ini cemas dengan sepak terjang KPK. Pak Jokowi jangan sampai disetir oleh kaum oligarki.

Monmaap nih, bapak kan presiden rakyat, dipilih langsung oleh rakyat lewat prosedur demokrasi yang sesuai konstitusi. Bukan dipilih oleh segelintir elite. Itu mengapa, negara kita mengklaim sebagai negara demokrasi, bukan oligarki. Atau, jangan-jangan, memang negara demokrasi rasa oligarki? Hmmm…

Belum lagi, revisi UU Pemasyarakatan yang mengatur kelonggaran untuk para napi, termasuk cuti rekreasi, bisa jalan-jalan ke mal gitu. Kemudian, revisi KUHP yang beberapa pasalnya cenderung represif terhadap masyarakat sipil. Meski pengesahannya ditunda, bukan berarti batal kan? Sementara, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinanti publik, para politikus malah kendor.

Baca juga: Alasan Mengapa Perkebunan Sawit Bisa Bikin Masyarakat Desa Miskin

Lagipula, pengesahan revisi UU Pemasyarakatan dan RKUHP ditunda juga karena dikritik keras oleh masyarakat. Bapak sendiri ketika jumpa pers penundaan pengesahan RKUHP bahkan mengakui itu. Tapi, apakah itu cukup? Tentu tidak.

Pak Jokowi pasti tahu, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat kembali turun ke jalan menuntut beberapa hal, antara lain batalkan UU KPK, batalkan RKUHP, tolak revisi UU Ketenagakerjaan, dan RUU-RUU ngawur lainnya. Lalu, mendesak DPR segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kemudian, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan, serta menindak tegas korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, di media sosial, muncul tagar #ReformasiDikorupsi, #TolakRKUHP, #SahkanRUUPKS, #MahasiswaBergerak, #GejayanMemanggil, dan lain-lain. Saya pun yakin bapak sudah tahu, dibisiki oleh tim medsos bapak. Tenang saja, gerakan itu tidak menuntut mundur bapak kok. Jadi, tolong sampaikan ke tim medsos bapak, jangan parno bin panik. Malah bikin runyam aja.

Tapi memang, sampai surat ini diketik, bapak tidak merespons tuntutan itu, semisal UU KPK. Bapak menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK yang baru. Ntap, gayeng sekali, Pak…

Artikel populer: ‘Sexy Killers’, Apa yang Seksi?

Sebagai presiden yang katanya tak punya beban masa lalu, bapak harus ingat-ingat lagi amanat reformasi, terutama soal pemberantasan korupsi, penegakkan demokrasi dan HAM. Namun, bapak sepertinya lebih memilih untuk berdiri di barisan kaum oligarki.

Ingat Pak, bukan hanya api asmara yang tak bisa dipadamkan, api perubahan adalah abadi. Toh, bukankah ini sesuai dengan keinginan bapak yang selalu kangen didemo agar pemerintah dapat diawasi gerak-geriknya? Eh, malah gerak-gerik rakyat yang diawasi.

Ini bukan persoalan #SayaBersamaJokowi atau #SayaBersamaMantan atau bersama-bersama lainnya, tapi ini persoalan #SayaBersamaRakyat. Atau, jangan-jangan, nanti ada yang mau bikin #SayaBersamaOligarki?

Kini, semua keputusan di tangan bapak, sepenuhnya. Mau menanggapi dan memenuhi keinginan rakyat atau tetap pada kepentingan oligarki? Lucu ya, dulu kita mengenal istilah “Asal bapak senang”. Kini, 21 tahun setelah reformasi, berubah menjadi “Asal lingkaran elite senang”.

Oh ya, bersamaan dengan ini, saya juga mau titip pesan untuk para politikus dan segelintir elite, termasuk pengusaha hitam, yang berlindung di balik Pak Jokowi. Sudah puaskah kalian bikin kami sengsara? Hentikan ini semua, atau berhadapan dengan kami!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.