Ilustrasi keluarga.

Pada suatu hari, seorang teman menangis saat menelepon saya. Penyebabnya mungkin tampak sepele bagi orang lain. Ia melihat twit-twit viral yang bilang bahwa orang dengan masalah kesehatan mental sebaiknya jangan memiliki pasangan dulu daripada nanti menyusahkan pasangannya. Saya memahami, melawan sepi memang menyakitkan, apalagi bila dihadapi dengan kondisi mental yang tidak stabil.

Ia mengungkapkan betapa lelahnya dengan kondisi. Merasa tak diinginkan dan tak pantas untuk siapapun. Lelah dengan hidupnya yang tak berguna. Sakit tidak utuh dan merasa tak pantas untuk tumbuh.

Belum selesai persoalan siapa yang boleh dan tidak boleh memiliki pasangan, orang mulai membicarakan siapa yang dapat dan tidak dapat memiliki anak. Biaya membesarkan anak yang begitu besar menjadi alasan kuat bahwa orang miskin sebaiknya menunda hasrat untuk memiliki keturunan. “Daripada anaknya jadi sandwich generation,” katanya. “Kok bisa orang punya anak padahal masih miskin? Kan, kasian anaknya.”

Baca juga: Menikah, tapi Nggak Mau Punya Anak, Boleh kan?

Banyak sekali orang yang sepakat dengan pernyataan tersebut. Itu terjadi karena romansa memang sering kali dianggap sumber kebahagiaan semata. Padahal, romansa bukan hanya cara membagi kebahagiaan, tapi juga luka dan trauma. Relasi romantis semestinya bukan sekadar tawa dan orgasme, tapi juga berisi dialog-dialog yang menstimulasi orang untuk bertumbuh.

Nilai-nilai yang membatasi akses seseorang berdasarkan fungsi fisik dan kognisinya adalah nilai-nilai yang ableist.

Begitu juga dengan persoalan keturunan. Jika mapan secara finansial menjadi syarat utama, maka hanya kelas-kelas tertentu saja yang memiliki kesempatan untuk memiliki anak. Kita seharusnya tidak men-generalisasi nilai-nilai yang begitu personal. Jika seseorang menolak memiliki pasangan atau keturunan karena persoalan politik ketubuhan, maka kita tidak berhak untuk menggugat. Sebab tidak ada kepemilikan yang tak dapat digugat selain kepemilikan atas tubuh sendiri.

Namun, jika persoalan tak ingin memiliki pasangan dan anak karena khawatir dengan kesejahteraan anaknya kelak – secara fisik maupun psikis – maka yang perlu diperdebatkan adalah akses kesejahteraan yang tidak merata dan mengapa itu terjadi secara turun-temurun.

Kesehatan mental dan urusan finansial tersebut sama-sama berkaitan dengan akses dan privilese.

Baca juga: Seks Tidak Mesti Hamil, sekalipun Menikah

Persoalan kesehatan mental adalah sesuatu yang normal. Setiap orang dapat mengalami fase gangguan fungsi psikis seperti kognisi, afeksi, maupun okupasi. Itu adalah proses alamiah – tidak bisa membatasi hak seseorang untuk memiliki pasangan dan anak.

Oke, kita sepakat bahwa anak tidak pantas untuk ikut menanggung beban finansial dan trauma orangtua. Tetapi, faktor orangtua dan keluarga bukanlah faktor tunggal yang melanggengkan kemiskinan struktural dan tingginya angka persoalan kesehatan mental.

Beberapa trauma dan kemiskinan memang terjadi secara generasional, namun ada pihak yang seharusnya mencegah persoalan ini. Yup, negara memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi kesejahteraan warga agar tidak timpang. Bagaimana bisa kesejahteraan yang timpang dibiarkan secara generasional?

Pernyataan-pernyataan ini adalah bukti meradangnya persoalan ketimpangan kelas dan akses pertolongan terhadap kesehatan mental. Kemiskinan tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa ada sistem yang menopang. Begitu juga dengan persoalan kesehatan mental yang terjadi secara kolektif. Keduanya adalah pertanda bahwa ada problem pada akses kesejahteraan dan kesehatan.

Baca juga: Tidak Menikah Itu Normal, Sebagaimana Mereka yang Menikah

Negara semestinya mengambil peran dalam hal ini. Pembangunan seharusnya hadir bukan hanya untuk melambungkan angka pertumbuhan, tapi juga untuk memastikan kesejahteraan warga. Beberapa faktor krusial seperti jaring pengaman sosial, jaminan akses pendidikan anak, jaminan akses kesehatan fisik maupun psikis, sering kali luput dari perdebatan ini. Negara yang sedari awal ada dan memegang peran tersebut bahkan tak didebat sama sekali.

Untuk apa kita memiliki negara dan lembaga-lembaga turunannya, jika persoalan yang sistemik saja masih kita bebankan kepada individu? Daripada mempertanyakan tanggung jawab orang dalam masalah keterbatasan finansial dan kesehatan mental, mending kita membahas bagaimana negara bisa menjamin kesejahteraan warganya secara fisik maupun psikis.

Perdebatan yang klasis dan ableist ini adalah bukti bahwa masih banyak orang yang terjebak dalam nilai yang stigmatis dan tidak inklusif, alih-alih membuat ruang yang aman. Percakapan yang hadir malah terus menerus meminggirkan mereka yang rentan.

Saya jadi teringat seorang teman yang lain. Ia juga memiliki masalah kesehatan mental dan sering melukai dirinya sendiri. Namun, dia berhenti melukai dirinya sejak melahirkan anak. Dia membaik, menemukan hidupnya, dan bertumbuh.

Artikel populer: Surat Kafka untuk Semua Ayah dari Anak yang Takut Bersuara

Dia membuktikan bahwa menikah dan memiliki anak bukanlah proses mengalihkan satu trauma di dalam dirinya ke orang terdekatnya. Namun, menikah dan memiliki anak adalah satu fase kehidupan yang dilalui oleh dirinya sebagai manusia.

Beberapa teman lainnya yang lahir di bawah garis kemiskinan, berusaha merangkak untuk merebut akses yang terbatas dan tidak merata pada pendidikan, lalu melakukan mobilitas sosial dan keluar dari kemiskinan generasional.

Seharusnya itu tidak hanya terjadi pada satu-dua orang. Semua orang di negeri ini punya hak yang sama untuk tumbuh dengan sejahtera secara fisik maupun psikis, sebagaimana semua orang juga punya hak untuk hidup melajang atau memutuskan tidak memiliki keturunan.

Jika kita dapat bersepakat bahwa pernikahan dan memiliki anak tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kualitas hidup seseorang, mengapa kita tak mencoba bersepakat untuk tidak menilai kapan hidup seseorang cukup berkualitas untuk memiliki pasangan dan anak?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini