Ngebet dengan RKUHP, tapi Urusan RUU PKS Loyo!

Ngebet dengan RKUHP, tapi Urusan RUU PKS Loyo!

Ilustrasi (Image by Sang Hyun Cho from Pixabay)

Gengs, tahu nggak sih kalau DPR akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 24 September tahun ini? Peraturan perundang-undangan tersebut akan ‘memperbarui’ sejumlah aturan yang selama ini tercantum dalam KUHP.

DPR kayaknya gatel banget, eh getol banget mau mengesahkan RKUHP, tapi kalau untuk urusan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kesannya nggak niat.

Padahal ya, RKUHP ini absurd dan problematik banget. Mulai dari aturan yang mencampuri kehidupan privasi kita, persoalan kritik vs menghina presiden, hingga mempidanakan pemilik unggas hanya karena unggasnya itu berkeliaran di tanah orang lain.

Lantas, gimana RKUHP ini bisa nongol? Jadi ceritanya, KUHP yang berlaku saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda, yang ketika itu dibuat untuk mengontrol wilayah jajahan dan mengkriminalisasi para pejuang kemerdekaan Tanah Air.

Baca juga: Katanya Adil, tapi Kalau Sama Perempuan Nggak tuh

Setelah kemerdekaan, meski ada pencabutan beberapa pasal yang dianggap tidak relevan, KUHP ini masih memuat pasal-pasal ‘karet’ yang jadi polemik. Terbukti, pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Penghinaan yang dimaksud adalah menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden-wakil presiden.

Lha, itu kan MK isinya hakim konstitusi semua ya, masa iya nggak paham undang-undang? Kalau ada pasal yang dicabut MK, bisa dikatakan tidak sesuai undang-undang. Tapi, mengapa pasal itu muncul lagi dalam RKUHP? Kok nabrak-nabrak konstitusi?

Lalu, bagaimana nanti kalau ada orang yang mengkritik keras presiden, tapi malah dianggap menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden?

Hadehh… Indonesia sudah 74 tahun merdeka, tapi peraturannya mau kayak pen7474h. Apa gunanya kita merdeka kalau dikit-dikit diancam penjara? Apa bedanya ketika mengkritik presiden pada zaman Orba alias Orde Babe? Lagipula, UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Emang nggak asyik banget nih RKUHP!

Baca juga: Wahai Suami, kok Ngebet Banget Sampai Istri Sendiri Diperkosa?

Di sisi lain, RKUHP juga memuat beberapa pasal baru, seperti memenjarakan pasangan tidak menikah yang hidup serumah. Apa kabar dengan warga adat yang tidak bisa menikah karena agama lokalnya nggak diakui negara? Apa kabar hak otonomi tubuh? Memang selangkangan milik negara?

Tapi, giliran kita butuh DPR mengesahkan RUU PKS, mereka terkesan menunda-nunda. Alhasil, banyak pelaku kekerasan seksual bebas berkeliaran. Ini namanya pembiaran.

Lantas, apakah bapak-ibu yang terhormat mau ikut bertanggung jawab, jika kasus kekerasan seksual terus meningkat seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Pasti nggak mau kan? Ya susah sih kalau ((( rumah rakyat ))) isinya agen-agen patriarkis, misoginis, dan homofobik.

Sudah begitu, RKUHP bisa mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. Alih-alih ingin mereformasi keadilan, tapi malah membuat korban semakin takut melaporkan kejadian. Sebab, korban pemerkosaan bisa saja dianggap ‘suka sama suka’. Atau, giliran pelaku sudah terpojok, diupayakan menempuh jalan damai. Bahkan, membenarkan pelaku yang menikahkan korbannya. Itu tuh yang namanya adil?

Baca juga: #MeToo, karena Kita Harus Berhenti Terbiasa pada Penjahat Kelamin

KUHP memang dibuat oleh elit kolonial Belanda kala itu untuk menegaskan kekuasaan mereka terhadap orang-orang yang dijajah. Tentunya, ketika peraturan itu dibuat, tidak melibatkan orang Indonesia yang notabene menjadi subjeknya.

Dalam hal ini, kolonial Belanda tidak melihat orang Indonesia sebagai manusia yang setara, sehingga memang tidak mungkin peraturan itu dibuat atas dasar demokrasi dan keadilan.

Sebab itu, KUHP memang perlu direvisi, tapi revisinya haruslah berkemajuan alias progresif. Bukan malah mengembalikan pasal yang jelas-jelas sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan semangat demokrasi. Bukan pula menambahkan pasal-pasal yang absurd dan problematik.

Makanya, sungguh mengherankan ketika DPR ngebet ingin mengesahkan RKUHP. Apakah mereka tidak memahami konteks? Apakah mereka tidak mempertimbangkan asas keadilan dan demokrasi? Ya gitu deh.

Artikel populer: Bagaimana kalau Pacaran, lalu Berhubungan Seks, terus Ujung-ujungnya Kandas?

Padahal ya, waktu pemilu, kita diminta jangan golput. Tapi tetap saja, mereka tak pernah benar-benar mewakili kita. Banyak orang berbondong-bondong mencalonkan diri hanya untuk mendapatkan posisi, bukan untuk melayani. Mereka menjabat hanya untuk memperoleh akses kekuasaan, lupa atau pura-pura lupa bahwa sesungguhnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Giliran bikin people power, panik deh lo.

Ironisnya lagi, giliran bikin peraturan yang ramah investor, mereka langsung gercep plus gelar karpet merah. Siapapun yang menghalangi, libas! Tak peduli rakyat sendiri yang selama ini terpinggirkan.

Kita tidak bisa membiarkan pemberlakuan kembali peraturan yang dulu dipakai untuk menjajah kita, sekalipun itu hanya satu pasal. Selain bertentangan dengan semangat kemerdekaan dan keadilan, tapi juga berpotensi memecah persatuan. Membuat keluarga kita tercerai-berai. Anak-anak, terutama anak perempuan, menjadi putus sekolah dan masyarakat adat serta kaum marjinal kerap tertindas.

Bagaimana kita ingin negara yang demokratis, kalau pola pikir dan perilaku elit kita seperti itu? Tolak RKUHP, sahkan RUU PKS. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai reformasi KUHP, silakan cek di sini.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.