Article
Ilustrasi es krim (Aice)

Lebih dari 600 buruh pabrik es krim Aice kembali mogok kerja pada akhir Desember 2019. Itu bukan kali pertama buruh Aice berhenti berproduksi, mogok serupa pernah terjadi pada November 2017.

Persoalan buruh Aice di Cikarang memang jauh dari kata selesai, meskipun buruh sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Setelah mogok 2017, buruh masih menghadapi mutasi sepihak, surat peringatan (SP) tanpa alasan jelas, upah yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, kerja shift malam bagi buruh perempuan hamil hingga persoalan keguguran. Dengan risiko kerja yang tinggi, buruh hanya ingin lebih sejahtera.

Protes kali ini dipicu oleh masalah upah pokok yang naik cuma goceng pada 2018. Upah di Aice adalah UMK + Rp 5.000 untuk tahun 2018, lalu naik lagi pada 2019 menjadi UMK + Rp 10.000. Sebagai catatan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi sebesar Rp 4.146.126.

Take home pay bisa lebih besar karena ada tunjangan tidak tetap, seperti makan dan transportasi yang diberikan berdasarkan kehadiran. Tunjangan ini hanya untuk keperluan buruh agar bisa datang ke pabrik, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ada.

Upah pokok sebesar Rp 4.156.126 mungkin sudah dianggap besar. Tapi sebetulnya upah minimum didesain hanya untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Hal ini diatur dalam PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan Perda Kabupaten Bekasi No 4/2016 tentang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pemilik Modal Bukan, Bos juga Bukan, tapi Nyinyirin Buruh

Dua peraturan ini juga mengamanatkan penghasilan layak, yaitu pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara wajar. Jika mengacu pada konsep ini, upah sebesar Rp 4.146.126 hanya dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan buruh seorang diri yang tinggal di Bekasi.

Bagaimana dengan keluarganya, anak, istri atau suaminya, kalau kebetulan sedang menganggur karena susah mencari kerja?

Biaya hidup di Bekasi tinggi. Berbeda dengan biaya hidup di daerah yang kita masih bisa memetik sayuran dan cabe di belakang rumah atau manjat pohon mangga tetangga untuk bisa makan buah. Di kota-kota besar seperti Bekasi, semuanya bisa serba bayar, dari tempat tinggal, makanan, transportasi, sampai parkiran.

Banyak buruh berasal dari luar daerah, sehingga tidak mungkin menumpang tinggal dengan orang tua atau tinggal di rumah warisan. Tentunya harus menyewa tempat tinggal. Memasak mungkin bisa menjadi solusi menghemat biaya pengeluaran makanan atau belanja di pasar yang lebih besar. Tidak semua orang juga memiliki akses yang dekat dari pasar besar. Buruh-buruh ini juga sudah mempraktikkan masak-memasak di keluarga masing-masing untuk menghemat pengeluaran.

Pada 2014-2016, PT Alpen Food Industry menerapkan KBLI 1520. Upah buruh menurun sejak 2017 ketika perusahaan mengubah KBLI-nya. Seandainya perusahaan masih menggunakan KBLI tersebut, maka buruh bisa mendapatkan upah sebesar Rp 4.429.815. Nah, inilah sejarah yang mendasari mengapa buruh yakin bahwa perusahaan sebetulnya mampu menaikkan upah lebih dari sekadar goceng alias Rp 5.000.

Baca juga: Kenali Tiga Akar Feodalisme di Tempat Kerjamu

Apalagi, dalam dua tahun ini, buruh merasakan pasar es krim Aice semakin luas dan membangun pabrik baru yang lebih besar di Mojokerto. Perusahaan juga mampu masuk ke pasar ritel modern, menjadi sponsor ajang olahraga besar seperti Asian Games dan Sea Games sampai beriklan di televisi.

Kalau buruh dianggap faktor produksi yang berharga, tidak ada salahnya berinvestasi untuk kesejahteraan buruhnya, mengingat speed mesin yang cepat memaksa buruh juga kerja lebih cepat. Banyak buruh yang melaporkan kecepatan mesin lebih tinggi setelah mereka diangkat jadi karyawan tetap.

Buruh yang menjadi salah seorang sumber tulisan saya, meyakini omzet perusahaan mencapai Rp 100 miliar per bulan, yang dihitung dari barang keluar. Memang, Aice adalah es krim murah. Namun semakin murah, semakin laku dan kompetitif di pasar. Untungnya memang sedikit per unit, tapi kalau angka penjualannya tinggi, tetap saja profitnya besar juga.

Kembali ke permasalahan upah. Untuk menuju ke upah pokok yang layak, buruh dan pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit. Perundingan ini telah diupayakan sejak 2017, ketika itu buruh meminta agar besaran upah tetap disesuaikan dengan KBLI lama, meskipun KBLI perusahaan telah berubah.

Pada 2019, perundingan telah dilakukan sebanyak lima kali. Dimulai dari perundingan pertama pada 15 Oktober 2019 sampai perundingan kelima pada 29 November 2019. Menurut serikat pekerja, pengusaha bersedia menaikkan sebesar Rp 30.000. Namun, sampai sekarang belum terealisasi.

Baca juga: Cek Seberapa Borjuis atau Proletarnya Kamu setelah Nonton Parasite

Sementara itu, serikat meminta agar pertama-tama, upahnya mengandung komponen penilaian kinerja, masa kerja, jabatan, dan tingkat pendidikan. Mengenai jumlah dan persentase, dinegosiasikan lebih lanjut.

Setelah bipartit ini gagal, maka buruh merasa perlu untuk melakukan pemogokan kembali. Alasan formal pemogokan ini memang hanya soal upah saja. Tapi kalau kita usut lebih jauh mengapa banyak buruh yang terlibat, karena ada lebih banyak masalah lain dari yang terlihat di permukaan.

Permasalahan buruh perempuan hamil yang masih dikenakan kerja shift malam, misalnya, sangat merugikan buruh perempuan. Dalam catatan serikat buruh, 13 kasus keguguran terjadi sepanjang 2019 dan lima kematian bayi saat dilahirkan. Data ini didapat dari total 359 buruh perempuan.

Menurut laporan serikat pekerja yang dihimpun dari buruh, buruh perempuan yang hamil masih dikenakan kerja target, mengangkat barang yang beratnya 10 kilogram setiap 20 menit, masih diperintahkan untuk mengepel lantai pakai kain sehingga harus jongkok, dan untuk meminta pekerjaan yang lebih ringan harus menunggu usia kandungan lima bulan.

Karena permasalahan ini, pihak buruh telah berupaya mengingatkan perusahaan melalui perundingan bipartit beberapa kali yang langsung dilakukan oleh buruh perempuan hamil dengan pihak pengusaha. Hasilnya masih nihil.

Kebijakan terbaru perusahaan adalah menyediakan bilik ASI untuk buruh perempuan yang sedang menyusui. Kebijakan ini penting, tapi bagaimana mungkin menyusui bayi kalau sang ibu harus kehilangan bayinya sebelum lahir? Sejak dalam kandungan bayi-bayi ini bersama ibunya bekerja pada malam hari.

Artikel populer: Pada Dasarnya, Umat Beragama Itu Sama Saja, yang Beda Hanya Kelas Sosialnya

Padahal, Perda Kabupaten Bekasi No 4/2016 Pasal 54 melarang pengusaha mempekerjakan buruh perempuan pada malam hari sejak dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan, dan di masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenakan sanksi pidana paling lama enam bulan penjara dan denda paling banyak Rp 50 juta (Pasal 85).

Permasalahan ini telah dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan dan Komnas Perempuan. Pemogokan sendiri telah diakhiri pada 23 Desember 2019 sebagai iktikad baik serikat pekerja. Namun, perusahaan memberikan sanksi surat peringatan terhadap para pemogok karena dianggap mangkir dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa pekerja sebagai akumulasi sanksi-sanksi sebelumnya.

Itulah mengapa kita harus membantu para pekerja Aice untuk mendapatkan hak normatif dan kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai konsumen, kita sangat bisa bersolidaritas untuk para pekerja Aice dengan menggunakan kekuatan daya beli kita.

Apalagi, kita tidak akan mati kalau tidak mengonsumsi es krim merek tertentu, sampai dengan pengusaha memastikan nasib buruhnya menjadi lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini