Ilustrasi anak muda. (Photo by Masha Raymers from Pexels)

Dulu, anak-anak muda bisa bersatu dan berhadapan dengan penjajah karena sentimen nasionalisme, dimana Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan. Namun, hari ini, kita berhadapan dengan para orang tua.

Bukan hanya orangtua yang melahirkan kita, tapi juga para orang tua yang sekarang duduk di pemerintahan, parlemen, hingga para pemilik modal dan elite partai politik yang tak ada habisnya menggurui tentang kehidupan anak-anak muda.

Selayaknya orangtua, mereka selalu mendikte perilaku dan pencapaian kita. Merasa paling tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Padahal, tidak semua orangtua tahu hal itu. Bahkan, banyak dari mereka yang membesarkan anak-anaknya dengan luka batin yang mendalam.

Terlebih pemerintahan, parlemen, dan pimpinan partai dijejali oleh orang-orang tua. Hari gini udah nggak jaman lho parenting dengan pendekatan kekuasaan. Udah bukan masanya lagi mengontrol dengan tekanan. Parenting macam itu hanya meninggalkan luka batin bagi anak-anak. Sama halnya dengan negara, hanya akan membuat rakyatnya semakin terluka. Ouch..

Baca juga: Anak-anak Jadi Nggak Kritis, Orang Tua Memang Lebih Menyukai Itu

Selama ini, sikap dan tindakan para pejabat maupun politisi di negeri ini yang sebagian besar adalah orang-orang tua, banyak menimbulkan tragedi, luka, dan trauma. Semisal, masalah hak asasi manusia. Sering kali dilakukan pembiaran terhadap pelanggaran di lapangan.

Belum lama ini, parlemen pun mengesahkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), serta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menurut berbagai ahli bisa merugikan anak-anak bangsa di kemudian hari. Ya tentu saja, mereka yang mendukung UU tersebut berdalih bahwa itu justru untuk kepentingan bangsa. Seperti biasa, para orang tua cenderung anti-kritik. Apalagi, dikritik oleh anak-anak muda.

Maka, tak heran, muncul berbagai pernyataan dari generasi tua yang mempertanyakan sumbangsih anak muda terhadap negara. Anak-anak muda yang disebut sebagai generasi milenial ini diminta jangan dimanjakan. Khas ortu banget, kan? Menganggap anak-anak (bangsa) tidak tahu apa-apa, diragukan kontribusinya.

Lha, memang apa yang dilakukan para orang tua atau generasi tua selama ini? Selain konflik terbuka memperebutkan kekuasaan, banyak membuat aturan yang merugikan, dan cenderung mengutamakan kepentingan pemodal daripada kesejahteraan rakyatnya?

Baca juga: Kisruh UU Cipta Kerja Sampai juga di Grup WA Keluarga

Sumbangsih tak selalu identik dengan pembangunan dan bangunan, seolah-olah adanya pembangunan atau gedung baru menjadi bukti sebuah kemajuan. Maju apanya, kalau banyak orang yang tergusur dan terpinggirkan? Lalu, untuk mendapatkan keadilan saja rasanya seperti jalan sunyi yang panjang dan terjal.

Tapi ternyata, bukan mantan saja yang suka gaslighting, para orang tua juga demikian. Anak-anak malah dibuat bersalah dan dibikin ketergantungan. Segala persepsinya dipertanyakan. Sama halnya dengan para tokoh tua di negeri ini yang kerap mempertanyakan sumbangsih anak muda. Seolah-olah generasi tua adalah koentji, padahal tak ada perubahan tanpa peran anak muda.

Generasi tua yang selalu mempertanyakan sumbangsih generasi muda tampaknya hanya ingin menutupi kelemahan atau kesalahannya saja.

Akibat aturan-aturan yang dibuat selama ini, banyak kelompok masyarakat yang menderita. Semisal, masyarakat adat yang belum lama ini melakukan protes. Mereka kerap dipinggirkan, terutama saat berhadapan dengan pembangunan.

Selama ini, mereka tinggal di kampung-kampung sebenarnya sudah memiliki pekerjaan yang membuat mereka bertahan hidup. Alih-alih ditingkatkan kesejahteraannya, mereka malah kehilangan sumber kehidupannya.

Baca juga: Dari Malala, Emma, Greta, Hingga ‘Egg Boy’: Kenapa Remaja Kita Tak Se-kritis Mereka?

Terlebih, sejak pandemi yang mematikan perekonomian di kota-kota besar, banyak orang berbondong-bondong kembali ke kampung untuk bertahan hidup dengan melakukan kerja-kerja tradisional, seperti bertani dan bernelayan. Perekonomian di desa sebenarnya lebih berkesinambungan. Tapi, apa yang terjadi?

Lahan-lahan sudah dipatok oleh pemilik modal berkat aturan yang dibuat oleh para pejabat dan politisi (tua). Atau, kalaupun melanggar aturan, negara kerap membiarkannya. Belum lagi, lahan-lahan tersebut dicemari oleh limbah-limbah pabrik.

Di pabrik juga sama, para buruh terutama penduduk setempat dalam posisi terjepit. Semakin tidak punya nilai tawar terkait upah dan keselamatan kerja.

Jika perempuan tak bisa kerja di pabrik, mereka memilih membuka warung atau pergi ke kota dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga hingga ke luar negeri menjadi buruh migran. Bahkan, ada yang terpaksa menjadi pekerja seks.

Jangan lupa, semua kondisi itu terjadi berkat sumbangsih generasi tua yang selama ini berkuasa. Apakah itu patut dibanggakan?

Artikel populer: Octopus Law dan Demo di Bikini Bottom

Jika orangtua kita sendiri berusaha mengekang kita, mungkin karena masa mudanya tidak menyerap pemahaman yang adil terkait tumbuh kembang sang anak, dimana saat ini sudah banyak riset yang mumpuni soal itu. Tapi bagaimana ketika para orang tua mengelola negara? Apa iya, masih relevan menerapkan cara-cara lama? Seakan-akan mereka layak mengontrol dan menggurui anak-anak muda yang kerap memprotes kebijakan?

Negara ini dibangun secara gotong royong oleh rakyatnya, tentu dengan peran anak muda maupun orang tua. Hubungan itu berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Dan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, bukan?

Sudahlah Pak, Bu, di luar banyak angin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini