Ilustrasi (Photo by tam wai on Unsplash)

Saat kasus positif Covid-19 menyentuh angka puluhan, gelombang pemudik sudah muncul ke permukaan. Oleh Mumu Aloha, lewat laman Facebook-nya, peristiwa itu disebut sebagai ‘Operasi Senyap’, barangkali karena mulanya ia luput dari pandangan penguasa dan media.

Acap kali musim mudik tiba, saya selalu ambil ancang-ancang untuk memusatkan perhatian pada fenomena kaum urban ini. Segala yang terhampar di ruang maya tak jarang menimbulkan decak kagum, kalau bukan memantik tawa.

Jika tahun lalu terjadi perdebatan sengit tentang boleh tidaknya para penggugat Jokowi melewati jalur tol saat mudik, dalam situasi-situasi genting belakangan ini, kembali muncul sinisme terhadap pemudik.

Sinisme ini terutama datang dari kalangan ‘berkantong tebal’. Mereka menerjemahkan peristiwa ini semata adegan seremonial pulang kampung dan ‘haha hihi’. Hingga sebagian dari mereka begitu mudah cuap-cuap di media sosial tanpa pikir panjang, “Kalau sayang keluarga di kampung halaman, tolong dijaga dulu hasrat mudikmu. Demi kepentingan umat.”

Halah, ndasma

Baca juga: Di Rumah Aja Tanpa Harus Merasa Heroik

Saya setuju bahwa mudik punya potensi besar menjadi ajang penyebaran virus corona secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi, terlalu naif jika kita memberi label tak sayang keluarga atau semacamnya pada mereka yang memilih pulang.

Mudik atau tidak mudik, dalam situasi seperti ini, bagi rakyat miskin kota sama sulitnya. Mereka seperti dihadapkan pada pilihan yang fifty-fifty. Ngendon di kota menghadapi kesukaran bertahan hidup dengan rupiah yang semakin menipis, atau pulang ke kampung dan bisa ‘menumpang’ hidup sementara, meski bisa menjadi carrier virus corona.

Ironi. Serba salah.

Sementara itu, para pejabat malah bikin pernyataan mbulet bin membingungkan saat menghadapi persoalan ini. Eh, memang selalu mbulet di setiap peristiwa, ding. Padahal, orang yang terbiasa dengan metode berpikir paling butut sekali pun paham, mekanisme permudikan ini sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, apalagi di tengah pandemi.

Baca juga: Pembatasan Sosial, Buruh dengan Upah Harian Bisa Apa?

Mari kita tengok bagaimana kewaguan itu bekerja.

Pada tanggal 30 Maret, dalam rapat terbatas di Istana, Pak Jokowi meminta para kepala daerah agar mewanti-wanti warganya jangan mudik dulu. Tapi, hanya dalam waktu tiga hari, tepatnya pada tanggal 2 April, pernyataan itu diralat. Katanya, tak akan ada larangan resmi dari pemerintah.

Dalam konteks ini, ada tiga kesalahan mendasar dari pemerintah, yang semestinya bisa dihadapi dengan ringan saja. Mereka adalah orang-orang cerdas dan terpilih, di pundak mereka lah kita membenamkan segala permasalahan umat. Urusan semacam ini seharusnya sudah khatam di luar kepala.

Kesalahan pertama, pemerintah abai terhadap satu fakta bahwa alasan di balik mobilitas yang tak terbendung itu, tak lain adalah cuan… cuan… cuan…

Kita tahu, para pekerja di sektor informal terancam mata pencahariannya sejak arahan social distancing. Ketika itu digalakkan, pemerintah malah ribut soal boleh atau tidak boleh mudik. Padahal, bukan itu persoalan utamanya. Para perantau itu ‘lapar’, lalu mereka cenderung mencari perlindungan di kampung halaman.

Baca juga: Jika PSBB di Jakarta Jadi Latar Film Parasite

Problem ini adalah efek domino karena ogahnya pemerintah pusat untuk memberlakukan amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mereka justru menerapkan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana hak rakyat dan kewajiban pemerintah tak jelas benar.

Lalu, muncul semacam narasi bahwa mudik adalah tradisi yang tak bisa diganggu gugat, dan segala usaha untuk melarangnya bakal sia-sia. Itu ada benarnya. Jakob Soemardjo dalam Arkeologi Budaya Indonesia menyebutkan bahwa mudik tak lain sebuah laku penyatuan manusia sebagai mikrokosmos dengan alam sebagai makrokosmos dan arwah nenek moyang – berupa mitos-mitos – sebagai metakosmos.

Tetapi, mudik kali ini adalah respons alamiah para sapiens untuk survive, tak ada dari mereka yang menjinjing Khong Guan ke rumah nenek, Pak!

Artikel populer: Membayangkan Sinetron Azab Hingga AADC Berlatar Pandemi Corona

Kesalahan kedua, pemerintah tak punya sikap tegas. Hal ini berbanding terbalik dengan, misalnya, muncul surat telegram yang secara verbatim berisi; pemerintah akan bertindak tegas terhadap penyebar hoaks dan penghinaan presiden dalam konteks Covid-19. Sementara, para pemudik yang betul-betul berpotensi menjadi carrier virus corona, hanya diimbau untuk melakukan swakarantina selama dua pekan.

Atau, lihat jawaban Bapak Luhut Binsar Panjaitan – role mode saya dalam menghadapi kehidupan fana ini – saat ditanya mengapa tak ada larangan resmi soal mudik, dia bilang, “Pertimbangan utama bahwa orang kalau dilarang tetap mudik saja.”

Yha, oke.

Kesalahan ketiga, pemerintah cukup sering membuat kesalahan, dan ini permasalahannya. Saat satu masalah diselesaikan dengan permasalahan lain, tentu hanya akan menjadi  masalah yang menggunung-gunung, bukan?

Memang sih, kesalahan adalah sikap yang wajib ada pada manusia. Ia semacam pertanda bahwa kita adalah manusia, bukan robot yang diatur seturut program tertentu. Tetapi, mbok ya jangan terlalu sering begitu dong, Buoss…

Jadi, dengan problem yang saling-silang di atas, klean masih mau nyinyir pada mereka yang ‘mudik duluan’ karena dampak pandemi? Saya sih mau bersikap adil saja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini