Ilustrasi (Jose Antonio Alba via Pixabay)

Pernahkah kamu mendengar lagu Payung Teduh yang judulnya “Kita adalah Sisa-sisa Keikhlasan yang Tak Diikhlaskan”? Saya pernah mendengar dendang Bang Is itu sambil ikut bernyanyi sekaligus mengerut. Sisa-sisa keikhlasan yang tak diikhlaskan? Maksudnya apa? Sudah sisa, nggak diikhlaskan pula.

Tapi kemudian saya malah kasihan pada diri sendiri. Kalimat “sisa-sisa keikhlasan yang tak diikhlaskan” itu ternyata sangat mewakili kehidupan saya dewasa ini dan mungkin juga bagi banyak orang tua tunggal (single parent) lainnya.

Empat tahun lalu, ketika harus ada penambahan anggota baru dalam Kartu Keluarga (KK), saya meminta tolong seorang pengemudi ojek langganan untuk pergi ke kantor kelurahan. Namun, ia kembali tanpa hasil.

Lelaki berhelm itu berdiri di ambang pintu rumah sambil berkata, “Harus menyertakan surat nikah, Bu. Kata orang kelurahan, masa belum punya surat nikah juga? Maaf, Bu, saya cuma menyampaikan aja.” Raut wajahnya sungkan. Ia beberapa kali tertunduk.

Ketika itu, pegawai kelurahan memaksakan syarat surat nikah untuk menambahkan ‘si kecil’ sebagai anggota keluarga. Padahal, menurut peraturan yang berlaku di Indonesia raya ini – bahkan dalam akta lahirnya – data seorang anak berhak tercatat, walaupun tanpa nama ayah.

Baca juga: Emak-emak Rumahan Bergelar Sarjana, Menurut Ngana?

Orang tua harus terdiri dari ibu dan ayah yang menikah. Dalam pakem tersebut, selama ini masyarakat mengatur kelaziman kondisi seorang anak ketika dilahirkan. Kalau kondisinya tak lazim, dijamin rentan penghakiman.

Lalu, bagaimana dengan orang tua tunggal yang memutuskan untuk tidak menikah? Wajarkah sebetulnya jika hidup mereka… oopps, hidup kami maksudnya, dipersulit secara sosial dan dipandang sebelah mata?

Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus BPS tahun 2015, ada kurang lebih 24 juta keluarga dengan orang tua tunggal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, perbandingan jumlah keluarga dengan ibu tunggal dan ayah tunggal adalah 40:6.

Tak mudah hidup sebagai orang tua tunggal alias single parent ini. Terutama, bagi perempuan, tidak menikah, berusia muda, dan hidup dalam lingkungan sosial yang terlampau guyub.

Bukan berarti guyub itu merugikan, tetapi seringkali ada batas-batas individu yang lesap dalam tipe masyarakat seperti itu. Batas-batas itu harusnya bisa menjadi benteng para orang tua tunggal, menjadikannya independen dan berdaya, serta memiliki kebebasan dan keleluasaan memilih jalan dan gaya hidup.

Baca juga: Mengapa Harus Minder Jadi Bapak-bapak Rumahan? Lihatlah Bagaimana Saya Mendobrak Kultur

Namun, kita tak bisa sangkal, fakta bahwa ada kecenderungan masyarakat kita dalam mendobrak batas hal privat dan publik sangat besar. Maka, hidup jadi lebih keras bagi para orang tua tunggal dengan spesifikasi seperti yang saya sebutkan di atas: perempuan, tidak menikah, berusia muda.

Kami terpaksa memanggul sebuah dosa. Dan, saya menyebutnya sebagai dosa kolektif.

Secara kebahasaan, istilah ‘dosa kolektif’ sebetulnya sudah mengandung penumpukan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebetulnya dosa juga dapat dimaknai sebagai ‘perbuatan salah (yang dilakukan) seperti terhadap orang tua, adat, negara’.

Tetapi, untuk menghindari pemaknaan dosa pada ‘perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama’ yang lebih religius, bolehlah kita gunakan istilah ini. Dalam pemaknaan KBBI itu, kita bisa lihat bahwa problem teori etis yang didasarkan pada masyarakat (the social theory of ethics) sangat melekat dalam peradaban manusia.

Teori etis ini menggeser monopoli mistisisme tradisional dalam bidang etika. Dari semula Yang Ilahi berada sebagai justifikasi tindakan antar-manusia, kemudian masyarakatlah yang menempati posisi itu.

Baca juga: 3 Nasihat yang Tidak Perlu Didengar oleh Orangtua Milenial

Ayn Rand, filsuf lawas kelahiran Soviet berkebangsaan Amerika, sempat menentang teori ini dalam esainya, The Objectivist Ethics. Lepas dari kita sepakat atau tidak pada teori kepentingan diri yang membuatnya beken, kita bisa melihat bahwa masyarakat ternyata bisa jadi momok berbahaya bagi kehidupan individu, kebebasan, dan hak-haknya.

Para penganut teori sosial ini mendelegasikan kebaikan masyarakat sebagai ukuran tindakan antar-manusia. Standar kebaikan ialah hal-hal yang baik bagi masyarakat. Berarti, masyarakat berdiri di atas segala prinsip etika.

Ia adalah sumber, standar, dan kriteria etis. Super!

‘Yang baik’ adalah apa yang masyarakat kehendaki. Maka, jika tak sesuai kehendaknya, masyarakat boleh melakukan apapun. Itu berarti individu berkewajiban untuk menghabiskan hidup untuk mengabdi sepenuhnya terhadap masyarakat.

Eh, tapi ini bukan pengabdian masyarakat seperti KKN di desa-desa begitu, tetapi mengabdi yang condong pada perbudakan, sebab tak mungkin individu selalu sejalan dan sanggup melebur ke dalam gerombolan, bukan?

Lalu, di mana independensi dan kebebasan individu untuk memilih? Pada titik paling ekstrem, hal itu memang tidak akan ada. Amit-amit…

Dosa kultural yang ditanggung oleh banyak orang tua tunggal menciptakan kekejian yang dewasa ini disebut sebagai parent shaming – kritik atau komentar negatif dari masyarakat kepada orang tua karena pilihan pengasuhan anak.

Artikel populer: “Tolong, Saya Hanya Dijadikan Alat Investasi oleh Orang Tua”

Harus saya akui, sentilan paling kuat bagi orang tua adalah dianggap tidak becus dalam mengurus dan mengasuh anak. Memilih model pengasuhan yang sesuai dengan situasi hidup keluarga adalah hak setiap orang tua, bukan masyarakat – terutama jika bertentangan dengan kata hati dan situasi konkret partikular.

Seorang ibu di Transjakarta – setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ajaib kepada saya – pernah berkomentar, “Sudah punya anak, masih keluyuran?” Sembari melirik ke arah ransel dan map berisi berkas kuliah.

Perilaku merendahkan atau menghakimi orang tua itu kemudian dimudahkan oleh keleluasaan dalam mengakses media sosial, “Muka anaknya kok sering banget dipamerkan?” Atau, “Loh, katanya sudah punya anak, kok nggak pernah diperlihatkan di medsos, disembunyikan, malu jadi single parent?”

Jangankan yang sederhana begitu, seperti yang terjadi pada pegawai kelurahan tadi, parent shaming sialnya juga berlangsung secara struktural. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, oknum birokrat kelurahan, dan seterusnya.

Melepas tanggungan dosa kultural dan melawan parent shaming tak berarti kudu jadi orang tua yang anti-sosial. Berbaur dengan masyarakat itu baik untuk membangun kesadaran pada tanggung jawab sebagai orang tua.

Sebab, nantinya, masyarakat seperti itulah yang harus dihadapi anak-anak kita. Mereka harus dengan tulus dilepas, dibiarkan mengalami realitas, dan menghadapi dinamika masyarakat yang mudah-mudahan lekas membaik.

Balik lagi ke dendang Bang Is. Kita tak semestinya berpijak di antara ragu yang tak berbatas, seperti berdiri di tengah kehampaan, mencoba untuk membuat pertemuan cinta. Meski para orang tua tunggal di tengah masyarakat bagaikan “sisa-sisa keikhlasan yang tak diikhlaskan”, paling tidak kami sadar betul jejak keikhlasan itu.

Ya, kalau bukan karena cinta pada anak-anak, tak mungkin tercipta ketulusan hati dan kerelaan.

Duh, jadi baper.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini