Ilustrasi perempuan (Photo by Katii Bishop from Pexels)

“Kisah Pengalaman Kekerasan Seksualku, A THREAD.”

“Tolong yang ngerti hukum aku butuh bantuan, SEBUAH UTAS.”

“SEMUANYA HATI-HATI KALAU KETEMU COWO INI. A Thread.”

Itu semua adalah judul thread (utas) yang sempat trending di Twitter. Rasanya belum lama ini baca thread seputar pornografi balas dendam atau revenge porn, eh sudah muncul lagi thread tentang relasi bujuk rayu yang membuat seorang perempuan merasa tertipu dan perkosaan modus baru.

Di antara semua cerita itu, netizen pun mulai cocoklogi ala-ala metode saintifikasi dengan mengkolase gambar para lelaki terduga predator seksual. Khususnya, para lelaki berkacamata yang menjadi perbincangan panas netizen. Sebelumnya, ada 5 orang yang muncul di kolase, tak lama bertambah jadi 9 orang.

Lantas, apa yang salah dari pria berkacamata? Tentu tidak ada yang salah dengan kacamata mereka. Yang salah kekerasan seksualnya, ya pelakunya.

Namun, netizen yang tumbuh dalam masyarakat yang melanggengkan rape culture malah ngomong, “Ini cewe-cewe udah ng*w* malah nge-thread, gak ada malunya.” Atau, “Lagi musim yaa bangga jadi korban kekerasan seksual”, “Wah, bisa-bisanya hal kayak gini dijadiin konten”, “Bukannya lapor polisi malah bikin thread”.

Baca juga: Jangan Langsung Terpesona dengan Laki-laki Aktivis, Ketahui juga Sisi Gelapnya

Baiklah, kita akan bahas mengapa gerakan speak up perihal kekerasan seksual marak sekali alias viral di media sosial. Apakah menviralkan di media sosial akan membantu proses advokasi dan memberikan keadilan bagi korban?

Sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana alur advokasi dalam menangani kekerasan seksual. Ada dua alur yang harus ditempuh. Pertama, litigasi yakni proses penyelesaian masalah melalui pengadilan. Kedua, non-litigasi yakni penyelesaian masalah tanpa membawa ke pengadilan. Contohnya melalui mediasi.

Namun, dua jalur tersebut sama-sama berat dilalui oleh para penyintas kekerasan seksual. Sebagai contoh, jika penyintas ingin menyelesaikan dengan jalur litigasi, maka dia harus berhadapan dengan deretan prosedur hukum yang panjang, melelahkan, dan penuh tekanan.

Sementara, menjadi seorang penyintas saja sudah cukup melukai secara fisik dan emosional. Apalagi, ditambah dengan proses hukum yang panjang, bahkan sering kali tidak berpihak kepada perempuan.

Bagaimana bisa berpihak pada perempuan, jika regulasi perihal penanganan kekerasan seksual saja kita tidak punya?

Baca juga: Ketika Perempuan Curhat Jadi Korban Fakboi

Sampai hari ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai satu-satunya rancangan hukum yang membahas kekerasan seksual secara utuh dan rinci belum juga disahkan. Ini menjadikan kita tidak memiliki regulasi yang melindungi perempuan. Kita tahu, selama ini mayoritas korban adalah perempuan.

Adapun KUHP yang memuat pasal kesusilaan masih belum peka terhadap kasus kekerasan seksual, terutama yang menyangkut relasi kuasa. Dengan demikian, sangat sulit bagi perempuan untuk menang di pengadilan.

Menggunakan jalur non-litigasi pun sama beratnya. Mediasi sering kali menjadi pilihan yang enggan dilakukan oleh para penyintas. Bagaimana mungkin mendudukkan korban dengan pelaku dan berharap mereka bisa berdamai dan bersepakat? Apalagi, jika pelakunya nggak mau mengakui kejahatannya.

Dua jalur itu tidak bisa ditempuh oleh penyintas sendirian. Penyintas tentu butuh akses bantuan hukum untuk membantunya memperoleh keadilan. Sayangnya, tidak semua perempuan memiliki pengetahuan bagaimana cara mengakses bantuan hukum.

Akhirnya, cara ketigalah yang sering kali menjadi pilihan, yakni speak up dan menviralkan pengalaman mereka. Biasanya, dari situlah para penyintas kemudian mendapatkan bantuan hukum. Cara ini yang belakangan dikenal dengan sebutan gerakan #MeToo.

Baca juga: #MeToo, karena Kita Harus Berhenti Terbiasa pada Penjahat Kelamin

Gerakan #MeToo pertama kali diperkenalkan oleh Tarana Burke, seorang aktivis hak-hak sipil dari Amerika Serikat. Pada 2006, Burke menggunakan slogan ‘Me Too‘ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyusul tingginya tingkat pelecehan seksual.

Pada 2017, Alyssa Milano – seorang aktris Hollywood – memposting ini di Twitter: “If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote ‘Me too’ as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem”. Kemudian, gerakan itu mulai meluas yang diikuti oleh aktris papan atas, seperti Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, dan lain-lain.

Hingga akhirnya, kita bisa melihat betapa besarnya gerakan #MeToo di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gerakan #MeToo melalui thread-thread pengalaman kekerasan seksual adalah upaya untuk memberikan pendidikan kepada publik betapa besarnya dampak dan kehancuran yang dirasakan penyintas kekerasan seksual.

Lantas, apakah gerakan #MeToo bisa memberikan keadilan bagi penyintas?

Gerakan ini sebetulnya aksi yang tergolong sangat berani, karena tentu saja akan berdampak pada reputasi. Aksi tersebut juga rentan menjadikan penyintas sebagai korban bullying oleh masyarakat. Namun, keadilan tidak akan datang begitu saja, jika memilih diam.

Artikel populer: Pangeran Mateen dan Perempuan yang Suka Bilang ‘Rahimku Anget’

Gerakan #MeToo bisa membantu para penyintas lain untuk menyadari bahwa mereka tidak sendiri, dan mereka tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Menulis pengalaman kekerasan seksual melalui sebuah thread juga akan membantu sirkel si pelaku untuk berhati-hati dengan potensi kekerasan seksual.

Tetapi, harus diakui, gerakan #MeToo saja tidak cukup, jika kita tidak memiliki regulasi yang tepat untuk melindungi perempuan. Pun, selama aparat penegak hukum sangat minim wawasannya tentang keadilan gender.

Sebab itu, gerakan #MeToo melalui thread-thread pengalaman kekerasan seksual menjadi solusi terakhir. Setidaknya itu menunjukkan pada kita semua bahwa setiap perempuan bisa menjadi korban.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini