Ilustrasi sepeda. (Photo by asoggetti on Unsplash)

Dua bocah pengendara sepeda harus mempersenjatai diri dengan tongkat hoki. Sebab tiap kali melintasi tanjakan, tak jarang mereka memasrahkan tubuh menjadi objek keroyokan. Sebaliknya, ketika hendak berangkat dan berjumpa turunan terjal, mereka akan mengayuh kendaraan tersebut dalam batas maksimal guna menghindari marabahaya. Keduanya melakukan rutinitas tersebut agak lama, dengan perasaan cemas dan bimbang atas kesalahan jenis apa yang diperbuat masing-masing.

Bukan. Itu bukan sekuel dari aksi heroik pengendara sepeda motor pemberi jari tengah tanda jengah pada iring-iringan road bike salah jalur yang sempat viral. Ini adalah sempalan kisah dari masa kanak-kanak Benedict Anderson, dalam memoarnya yang begitu ciamik, Hidup di Luar Tempurung (edisi Indonesia diterbitkan oleh Marjinkiri, 2016).

Ben Anderson yang kelak menjadi pesohor dalam dunia akademik, begitu pula adiknya Perry Anderson si penggerak jurnal dwi bulanan New Left Review, mengingat masa suram itu sebagai ‘perkenalan’ dengan perjuangan kelas, intoleransi agama, dan konflik rasial. Dua bersaudara ini sadar bahwa dengan memilih sepeda sebagai tunggangan, mereka absah menjadi representasi dari kelas menengah Protestan. Sebab keroyokan itu datang dari penganut Katolik yang lebih miskin.

Baca juga: Heran, Kenapa Orang Malah Bersepeda di Tengah Wabah?

Begitulah. Sejak awal Covid-19, kita mengamini – dalam pengertian tertentu – pengendara sepeda sebagai ‘pandemi bayangan’ alias ‘shadow pandemic‘. Jumlah mereka berlipat ganda sejak pagebluk dimulai, dan sebagian tanpa dibekali oleh etika berkendara yang memadai. Saat itu, paling banter kegemasan hadir dalam bentuk rasa takjub atas komodifikasi sepeda yang tak nyana menjadi simbol kemewahan orang-orang urban, seperti dalam tulisan Haris Firmansyah berjudul “Naik Sepeda Bukan Naik Kelas Sosial, Semula Membumi Kini untuk Pamer di Instastory”.

Tapi, kita tahu belakangan intensitas seteru di jalan raya itu makin panas bukan main. Sejatinya aksi pengacungan jari tengah yang memeable hanya kulminasi dari kekesalan, kegemasan, dan rasa geram yang sudah mencapai titik didih. Si pengendara sepeda motor yang rebel itu bertemu dengan momentum yang pas, sehingga solidaritas dan simpatik netizen berpihak padanya.

Baca juga: Tipe Postingan Netizen yang Lagi Hype di Masa New Normal

Sebab, tak seperti Anderson bersaudara yang mewawas diri soal potensi perseteruan kelas yang dilecut oleh putaran roda sepeda, sebagian dari ‘kelas menengah ngehek‘ dalam iring-iringan road bike tadi malah mempertajam konflik dengan melakukan doxing: melacak data dan menyebar identitas lawannya melalui nomor polisi, memberi komentar problematik seperti “sudah motor hasil nyicil, pajak nunggak dua tahun” atau “palingan lagi pusing tanggal tua, bini hamil, telat ke kantor”.

Ini justru membuat citra pesepeda makin buruk di mata masyarakat, walhasil hadir sejenis tudingan miring dan sinisme yang sebetulnya tak perlu. Dikabarkan, ada pola perlawanan yang agak keliru dari pengendara sepeda motor. Seorang perempuan yang mengendarai sepeda diludahi secara brutal. Ini adalah generalisasi berlebihan dan cenderung primitif.

Padahal, pembangunan kota yang berkelanjutan selalu menjadikan transportasi ramah lingkungan sebagai aspek penting. Sepeda tentu opsi yang bijak untuk dipilih, kecuali kita rela berkendara kuda seperti Awkarin atau Don Quijote yang majenun.

Baca juga: Beli Mobil, Status Sosial Naik? Pemuas Gengsi kok Bangga?

Seharusnya dengan ‘mewabahnya’ sepeda, pemerintah bisa mengambil momen untuk mengampanyekan secara masif lingkungan yang minim polusi, pengurangan bahan bakar, dan kebugaran tubuh para penduduk. Tapi alih-alih begitu, pemerintah malah terkesan tebang pilih. Misalnya, sempat ada rencana membuat regulasi penarikan pajak kepada pengendara sepeda, seperti kembali ke zaman kolonial dulu. Tapi di sisi lain, pemerintah malah mendorong kita untuk membeli mobil dengan hadirnya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Jelas itu absurd belaka, kalau bukan aneh sama sekali. Padahal di negara-negara maju yang punya kesadaran membangun kota berkelanjutan, para pengendara sepeda justru menjadi pihak yang diberi insentif dalam jumlah lumayan. Lihat saja Belanda, Selandia Baru, Belgia, Italia, atau Prancis.

Penetapan pemungutan pajak kepada para pengendara sepeda memang urung terlaksana, tapi tetap saja aksi gowes-menggowes belum mampu mencapai titik rasa aman dan nyaman. Kebanyakan kota-kota di Indonesia tak menyediakan jalur layak lintas bagi kendaraan yang ditunggangi guru Oemar Bakri itu. Begitu juga pada hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Artikel populer: Pada Dasarnya, Umat Beragama Itu Sama Saja, yang Beda Hanya Kelas Sosialnya

Masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan. Sebab, kita belum menimbang aspek-aspek lain yang lebih elementer. Misalnya, kebiasaan mesum yang menjadikan pengendara perempuan sebagai sasaran begal payudara atau kesediaan ruang parkir yang memadai.

Tiba juga kita pada kesimpulan bahwa di negeri ini, pada dasarnya, memang sulit menjadi pengendara bike yang baik-baik. Sudahlah direcoki oleh kelompok-kelompok yang arogan, ditambah pula oleh rangkaian kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini