Ilustrasi individu. (Image by Leonardo Espina from Pixabay)

Faktanya kekerasan seksual di lingkungan kampus memang nyata adanya. Predator seks berkeliaran bebas mengincar korban, terutama mahasiswi. Bagi para predator, selama hasrat seksual terpuaskan, persetan dengan keadaan.

Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) – yang kini diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual – tak kunjung disahkan, upaya pencegahan dan penanganan mulai digalakkan di lingkungan yang juga sangat rentan menelan korban, yakni kampus. Nadiem Makarim lewat Permendikbud No 30 Tahun 2021 sudah tancap gas duluan menyalip DPR yang entah lagi sibuk apa sampai tidak pernah bisa mengesahkan RUU PKS.

Lewat Permendikbud No 30 Tahun 2021, Nadiem bahkan mengultimatum bahwa jika ada kampus yang tidak menerapkan permendikbud, maka siap-siap akreditasi melorot. Aksi keras dan gercep ini tentu saja punya celah. Seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, apa pun yang berbau seks pasti rame.

Baca juga: Soal Konsep Consent, Benarkah Mendorong Hubungan Seks di Luar Nikah?

Pro dan kontra tersaji di tengah penerapan permendikbud. Kubu pro jelas, dukungannya terhadap penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah tercermin nyata dalam peraturan itu. Sedangkan di kubu kontra melihat bahwa permendikbud tersebut bisa melegitimasi hubungan ‘seks bebas’.

Parahnya, terlepas dari teks dan konteks permendikbud yang secara tegas memberikan gambaran hukuman dan alur perlindungan bagi korban, kubu kontra malah ada yang berfantasi absurd menyoal hubungan seks yang bisa dengan bebas dilakukan di mana pun dan kapan pun asal sama-sama suka.

Tentu yang diuntungkan dari perdebatan yang buang-buang waktu ini adalah para predator seks di lingkungan kampus. Mereka menonton perdebatan yang justru memberikan ruang kepada mereka untuk bernapas sejenak memikirkan cara melakukan aksi kekerasan seksual lainnya.

Apalagi, informasi mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali terang dan redup begitu cepat. Menjadi viral dengan ujung penyelesaian yang lebih sering tanda tanya ketimbang berpihak kepada korban. Dari situlah, kultur kekerasan seksual di kampus bisa awet, karena korban selalu tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku yang kadang punya pengaruh besar.

Baca juga: Viralkan Pengakuan Korban Kekerasan Seksual, tapi Lupa Satu Hal

Pada 2019, media jurnalistik Tirto, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post melakukan kolaborasi yang kemudian menemukan fakta bahwa dari laporan yang dikumpulkan sejak 13 Februari 2019 hingga 28 Maret 2019, terdapat 174 laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau yang dilakukan oleh sivitas akademika di luar kampus.

Laporan itu menyebutkan bahwa penyintas kekerasan seksual di kampus tersebar di 29 kota dan 74 perguruan tinggi. Penelusuran tersebut menunjukkan bahwa dengan riak ombak yang tampak tenang di lingkungan kampus, deru badai di dalamnya sungguh dahsyat terkait kasus kekerasan seksual ini.

Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI juga mencatat, ada 30 kasus sejak Maret 2019 hingga Mei 2020. Sebanyak 11 kasus terkait kekerasan berbasis gender siber (KBGS), 11 kasus pelecehan seksual, 4 kasus pemerkosaan, 2 kasus percobaan pemerkosaan, dan 2 lainnya adalah kasus perbudakan seksual.

Baca juga: Bilang Suka Sama Suka, Nyatanya Memperkosa

Jika kamu masih ragu apakah kasus kekerasan seksual di kampus itu benar adanya atau hanya fantasi liar, coba buka Google dan search saja kata kunci “kekerasan seksual di kampus”. Kamu akan menemukan begitu banyak kasus.

Di sisi lain, banyak pula korban yang lebih memilih menyimpan luka biadab itu ketimbang harus berurusan dengan orang-orang berpengaruh di kampus yang masih bisa ketawa-ketiwi di hadapan korbannya. Termasuk, berhadapan dengan cara pandang masyarakat terhadap korban.

Pada setiap detik pusaran keributan soal Permendikbud No 30 Tahun 2021, terdapat para predator seks yang masih dengan riang gembira berseliweran di lingkungan kampus membidik korban. Terdapat tangis getir korban yang tidak berani bersuara.

Sebab itu, penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 sebagai upaya melindungi korban lebih urgen dan masuk akal ketimbang fantasi absurd soal melegalisasi zina dan kebebasan mencari tempat bersenggama.

Artikel populer: Ngopi dan Ngeseks Sehormat-hormatnya

Kampus pun membutuhkan payung hukum yang jelas agar bisa memfasilitasi korban kekerasan seksual mencari keadilan. Sementara itu, perihal zina dan lain-lain, sebenarnya sudah ada peraturannya.

Permendikbud No 30 Tahun 2021 selain sebagai jawaban atas kerancuan dalam upaya melawan predator seks di lingkup kampus, tapi juga bak sentilan dalam upaya membangunkan instansi lain di pemerintahan dan parlemen untuk melek dan bangun dari tidur panjang soal isu kekerasan seksual.

Sebab otak akademisi saja tidak cukup jika nurani hanya diisi nafsu birahi tak terkendali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini