Mamak-mamak Penyelamat Bumi

Mamak-mamak Penyelamat Bumi

Ilustrasi (environment-indonesia.com)

“Vegetarisme adalah doa tanpa kata kepada yang maha tinggi.”

Kutipan ini bisa jadi salah satu kutipan paling terkenal dari surat-surat Kartini di kalangan vegetarian dan vegan di Indonesia. Entah apa alasan utama Kartini dan saudara-saudara perempuannya menjalankan vegetarisme. Yang pasti, mereka telah membantu mengurangi polusi karbon.

Menjadi vegan dan vegetarian adalah salah satu cara paling efektif mengurangi pelepasan karbon ke udara. Sepertiga karbon yang dilepas ke udara berasal dari industri peternakan, belum termasuk industri pertanian untuk pakan ternak. Sebagian besar hasil pertanian yang bertanggung jawab atas penggundulan Hutan Amazon terkait dengan pakan ternak.

Perempuan dan lingkungan memang begitu dekat. Menurut Vandana Shiva, kerusakan lingkungan adalah pengejawantahan cara kepemimpinan patriarki negara-negara Barat yang lebih suka menjajah dan merusak bumi. Sementara perempuan, biasanya menjadi kelompok yang paling rawan menjadi korban.

Tak heran banyak pejuang lingkungan paling mumpuni di Indonesia adalah perempuan. Misalnya saja, Yaya Nur Hidayati yang menakhodai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atau Rukka Sombolinggi sang sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Di luar jabatan formal, mamak-mamak di seluruh Nusantara sudah sejak lama menjadi garda terdepan menyelamatkan lingkungan.

Masih ingat Ibu-ibu Kendeng yang membelenggu dirinya dengan semen di depan Istana Negara pada 2016? Masih ingat komentar-komentar di media sosial saat itu?

“Ibu-ibunya kenapa tidak di rumah saja, ngurusin anak.”

“Suaminya ke mana, kenapa ibu-ibunya yang beraksi?”

“Tidak mungkin ibu-ibu ini berani melakukan itu kalau tidak ada bekingnya. Siapa yah bekingnya?”

Padahal, aksi protes pada 2016 bukanlah aksi pertama yang dilakukan para ibu Kendeng. Setahun sebelumnya, mereka telah membunyikan lesung tanda bahaya di lokasi yang sama dan tenda perlawanan juga telah berdiri sejak dua tahun sebelumnya.

Jauh sebelum mereka datang ke Jakarta, ibu-ibu Kendeng sudah pasang badan saat alat berat berdatangan ke lahan pertanian mereka. Meski menerima banyak tindakan represif, mereka berjanji untuk tetap meneruskan aksi langsung tanpa kekerasan dan bertahan di tenda perlawanan.

Yang tak kalah gahar dari ibu-ibu Kendang adalah Opung Putra (Rusmedia Lumban Gaol). Salah satu pejuang hutan masyarakat adat ini selalu berada di garis terdepan dalam setiap aksi protes tanpa kekerasan demi melindungi Tombak Haminjon atau yang dikenal dengan nama Hutan Kemenyan.

Opung Putra kerap bolak-balik ke Jakarta untuk protes di depan Istana. Ia memperjuangkan hak masyarakat adat Padumaan dan Sipituhuta agar Hutan Kemenyan yang sudah 300 tahun menjadi bagian dari budaya dan penghidupan masyarakat itu tidak ditebangi oleh PT Toba Pulp Lestari. Namun, pemerintah tidak hadir membela hak masyarakat adat atas hutan yang mereka jaga ratusan tahun tersebut.

Saat bertemu di Jakarta empat tahun silam, Opung bercerita, menjadi perempuan adat yang memperjuangkan haknya memang tak mudah. Satu per satu kawannya berjuang ditahan oleh polisi. Namun, nenek 31 cucu ini tak pantang menyerah.

Perjuangannya menjadi agak mudah, karena didukung keluarga. “Anak laki-lakiku bilang aku berjuang untuk warga, jadi dia nanti yang bantu-bantu masak dan belanja di rumah. Bisa dia, nggak apa-apa katanya,” ujar Opung Putra.

Perjuangan Opung Putra sejak 1986 tak sia-sia. Tahun lalu, dia menjadi salah satu perempuan adat yang menemui Presiden Joko Widodo dalam seremoni penyerahan hutan adat Padumaan-Sipituhuta seluas lebih dari 5.000 hektare. Satu dari sedikit akhir bahagia dalam perjuangan lingkungan di Indonesia.

Dari Padumaan-Sipituhuta, kita loncat ke Pulau Bangka, Minahasa Utara, untuk bertemu dengan Mama Dian yang menjaga pulau kecilnya dari ancaman tambang bijih besi dan pembangunan peleburan baja.

Dian F. Takumansang yang dikenal dengan panggilan Mama Dian mengkoordinasi mama-mama di wilayah Desa Kahuku dalam penolakan tambang PT Mikgro Metal Perdana (MMP). PT MMP sudah muncul sejak 2012 dan sejak itu pula warga menolak.

Menurut Mama Dian, saat pertama kali para kepala rumah tangga Desa Kahuku berusaha menghadang kapal perusahaan, dia tidak berani berbuat banyak. Namun, karena banyak warga yang dibui, kebanyakan laki-laki, mama-mama akhirnya bergerak menjadi yang terdepan dalam menolak tambang.

Polemik Pulau Bangka ini memang mengesalkan. Menurut UU No 27 Tahun 2007 Jo. UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau kecil tak boleh ditambang. Namun, Jero Wacik yang saat itu menjabat sebagai menteri ESDM justru memberi izin kepada perusahaan asal Tiongkok tersebut.

Warga pun mengambil jalur hukum. Dari tingkat PTUN Manado hingga ke MA, warga selalu menang. Namun, PT MMP tak juga angkat kaki. Hingga akhirnya pada tahun lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mencabut Izin Usaha Produksi (IUP) Tambang Biji Besi PT MMP.

Dari Bangka, kita balik lagi ke Jawa. Ada Sutiamah atau yang dikenal dengan sebutan Mbak Tia, dari Roban Timur, Jawa Tengah. Mbak Tia yang tadinya sibuk membuat ikan asin dan menjadi ketua kelompok istri nelayan, sejak 2011 jadi sibuk melakukan aksi protes dan mengunjungi kantor-kantor kementerian.

Pasalnya, pemerintah hendak membangun PLTU di atas Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban. Tak hanya mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan, pembangkit listrik ini juga menggusur sawah produktif dan enam desa, yaitu desa Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur), dan Kedung Segog (Roban Barat).

Dalam salah satu aksi protes yang diikuti Mbak Tia, pemerintah menurunkan 1.000 aparat keamanan. Warga pun tidak kehabisan akal, belakangan mereka menyasar kedutaan Jepang. Maklum, pinjaman dana untuk proyek PLTU tersebut memang berasal dari Negeri Sakura.

Sayangnya, Mbak Tia belum dapat menyelamatkan kampungnya. Dalam pemberitaan terakhir, PLTU sudah terbangun 30% dan akan beroperasi dua tahun lagi, yakni pada 2020.

Opung Putra, Mbak Tia, Mama Dian, dan ibu-ibu Kendeng jelas menunjukkan aksi penyelamatan bumi bukanlah milik gender tertentu.

Karena itu, sikap para pejabat dan warganet yang nyinyir betul terhadap fungsi domestik perempuan dan menerka-nerka aktor di balik suksesnya gerakan perempuan, adalah contoh sikap yang merendahkan kemampuan berpikir perempuan secara umum. Seolah-olah perempuan hanya bisa menjadi korban dan tidak mungkin melakukan kegiatan penyelamatan lingkungan yang signifikan.

Duh, yang masih mikir kayak begitu, nggak malu sama Kartini?

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.