Ilustrasi perempuan (Photo by Firaaz Hisyari from Pexels)

“Perempuan harus punya pendidikan tinggi karena ia akan menjadi sekolah pertama anak-anaknya.”

Pernah dengar kalimat itu? Atau, kalimatnya beda tapi intinya sama? Biasanya, kita dapat menemukannya dalam posting-an kutipan inspirasi di media sosial. Argumen tersebut juga sering terlontar dalam obrolan sehari-hari.

Kalimat populer itu seolah-olah menjadi jawaban terhadap status quo di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, sebab ia akan berakhir menjadi pekerja domestik, istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Meski terkesan masuk akal, kalimat itu bermasalah. Iya kalau perempuan tersebut memang mau menjadi ibu, kalau tidak? Bagaimana dengan perempuan yang tidak bisa/tidak tertarik menikah atau punya anak, apakah tidak berhak mendapat pendidikan tinggi? Memangnya di ijazah ada pernyataan bahwa ilmu yang diperoleh harus dibaktikan dengan menjadi seorang ibu?

Lah, sejak kapan sekolah jadi tempat pelatihan calon ibu? Kecuali, kalau sistem dan gurunya seksis nan misoginis, sih. Eh.

Baca juga: Suami-suami Takut Istri Berpendidikan Lebih Tinggi

Kutipan yang terkesan innocent dan memberdayakan itu ternyata masih menyimpan nilai-nilai patriarki. Sebab, norma-norma binaritas gender masih melekat, terutama soal beban ganda perempuan. Mau setinggi apa pun pendidikannya, perempuan tetap dianggap sebagai manusia yang tidak utuh, jika tidak mampu mengurus rumah tangga dengan ‘baik’ atau belum memiliki anak. Padahal, mau jadi seorang ibu atau tidak, pendidikan adalah hak setiap orang.

Norma binaritas gender yang mewujud jadi empowerment semu ini menjadi faktor yang memicu banyaknya perempuan resign dari tempat kerja setelah menikah. Data dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) Progress Report per 1 Januari 2017 menyebutkan bahwa sejak tahun 1990-an, proporsi perempuan bekerja hampir selalu sama, yakni sebesar 51%. Coba kisanak bandingkan dengan laki-laki yang mencapai 84%.

Padahal, persentase perempuan berpendidikan tinggi setiap tahun terus meningkat. Tetapi, setelah lulus dan bekerja beberapa tahun, perempuan-perempuan ini memilih resign, terutama setelah menikah atau memiliki anak guna menjadi ibu rumah tangga. Setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya sebagai ibu, masih menurut data tersebut, para perempuan ini akan kembali bekerja pada usia 40-an ketika anak-anak mereka sudah cukup mandiri.

Baca juga: Selamat Datang! Barisan Pelamar Kerja yang Tak Punya Akses dan Peluang

Tidak ada yang salah dengan memilih menjadi ibu rumah tangga. Tidak salah juga jika perempuan tetap berkarier sekaligus melakoni peran ibu rumah tangga. Semuanya oke, asal dipilih dengan sadar dan ikhlas. Yang salah adalah, jika masyarakat berekspektasi bahwa beban domestik termasuk merawat dan mendidik anak ada di pundak perempuan belaka. Lah, si bapak ke mana? Memangnya itu anak dari sperma di bank sperma, apa?

Begini lho, bapak-bapak. Menurut sejumlah penelitian, partisipasi aktif dari kedua orangtua dalam membesarkan anak berdampak sangat positif bagi anak. Relasi hubungan orang tua yang baik, saling bekerja sama, dan setara dalam mengurus rumah tangga berdampak pada rasa percaya diri dan ekspektasi anak di masa depan.

Anak laki-laki yang tumbuh dengan melihat ayahnya mampu mengelola emosi dengan baik, komunikatif, dan memperlakukan ibunya dengan penuh hormat, belajar bagaimana nanti memperlakukan perempuan. Mereka bahkan lebih tidak agresif terhadap perempuan. Sementara itu, anak perempuan akan memiliki ekspektasi bagaimana ia harus diperlakukan oleh laki-laki.

Ujung-ujungnya, ini dapat membentuk norma sosial yang lebih egaliter dan sehat, kan?

Baca juga: Mengapa Harus Minder Jadi Bapak-bapak Rumahan? Lihatlah Bagaimana Saya Mendobrak Kultur

Selain itu, tentu saja yang memiliki tanggung jawab terbesar di sini adalah pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, selain karena norma sosial, perempuan cenderung mengalah dan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak sebab kebijakan mengenai sistem kesejahteraan keluarga di Indonesia masih cemong-cemong.

Dalam hal cuti melahirkan, misalnya. Di beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan, suami yang istrinya melahirkan hanya diberi waktu cuti rata-rata hingga 10 hari. Perjalanan kita masih sangat jauh untuk jadi seperti Swedia yang memberikan cuti melahirkan pada kedua orangtua hingga 480 hari lamanya dengan gaji yang tetap dibayarkan.

Dengan waktu cuti yang singkat bagi suami, tentu saja setelah itu posisi perempuan jadi cukup sulit: harus beradaptasi dengan status dan peran baru sebagai ibu yang hingga delapan jam sendirian mengurusi si bayi. Kecuali, jika ditemani kerabat lain.

Ditambah dengan perubahan fisik yang cukup signifikan seperti tubuh jadi lebih gemuk. Banyak tuh suami bermulut somplak yang mengeluh bahwa istrinya tidak ‘seksi’ lagi setelah melahirkan. Apa nggak tambah ambyar perasaan istri?

Belum lagi, saat sang ibu mencari referensi soal parenting di internet, yang muncul malah berbagai momwar basi tentang melahirkan normal vs sesar, susu formula vs ASI, ibu rumah tangga vs perempuan karier, dan sebagainya. Oh Mama, Oh Papa… susah betul jadi ibu di negeri ini. Dan, yang paling menyedihkan, perempuan harus menghadapi itu seorang diri.

Artikel populer: Akun Dakwah tapi Suka Julid ke Perempuan, Akutu Nggak Bisa Diginiin!

Coba kisanak semua tengok negara Korea Selatan. Sejak beberapa tahun terakhir, gerakan feminisme di sana sedang gencar-gencarnya. Lalu, menjelang akhir 2019, muncul gerakan baru bernama “4B” atau “Four Nos, yakni No Dating, No Sex, No Marriage, dan No Child-rearing.

Perempuan-perempuan di sana sudah muak dengan ekspektasi-ekspektasi masyarakat yang dibebankan kepada mereka, terutama soal kewajiban domestik yang merupakan buntut dari perkawinan dan kepemilikan anak.

Gerakan ini, ditambah dengan aksi seperti Escape the Corset dan protes besar-besaran mengenai tindakan molka, bikin banyak pihak keder juga. Terutama, perusahaan di bidang kecantikan dan laki-laki patriarkis yang takut semakin sedikit perempuan yang mau diperistri serta dieksploitasi secara fisik dan batin.

Tidak ada jaminan bahwa hal yang sama tidak akan terjadi di Indonesia. Jadi, tolong simpan saja kata-kata mutiara semacam “perempuan perlu sekolah tinggi, sebab ia akan jadi seorang ibu”. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuhkan adalah kesadaran laki-laki untuk mengambil peran domestik yang sama besar dengan perempuan.

Nanti, kalau makin banyak perempuan menolak menikah karena sadar akan ketertindasannya, kalian sendiri yang insekyur dan marah-marah…

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini