Ilustrasi (Image by Alexey Marcov from Pixabay)

Banyak mahasiswa S1 ingin melanjutkan studi ke S2. Katanya ingin mengembangkan kemampuan intelektual, dengan memilih jurusan idaman. Terlebih, S2 memiliki Satuan Kredit Semester (SKS) yang lebih sedikit dibandingkan S1. Alhasil, kuliahnya hanya 3-4 kali seminggu.

Tapi, kalau ada yang bilang mahasiswa S2 lebih santuy dari S1 itu merupakan logical fallacy. Kuliah pascasarjana mungkin cuma 3-4 kali seminggu, namun tugas-tugasnya itu, makk…

Teman sekelas saya waktu kuliah S2 bahkan sampai meminta keringanan. Sebab, tugas-tugas yang diberikan dosen dianggap terlalu banyak. Tapi, apa jawaban dari sang dosen?

Dosen tersebut malah bertanya balik, “Berapa jam kalian tidur dalam semalam?” Ada yang menjawab 5 jam, ada juga yang menjawab 6 jam dan 7 jam. Menurut sang dosen, kalau masih bisa tidur malam di atas 4 jam, berarti masih normal. Mahasiswa pascasarjana seharusnya tidur kurang dari 4 jam, katanya.

Waduhh… Orang dewasa tidur di bawah 7 jam saja sudah masuk kategori kurang bobo. Nggak percaya?

National Sleep Foundation pernah membuat rekomendasi tidur yang sehat. Rekomendasi berdasarkan kriteria usia dari bayi sampai manula itu dipublikasikan di Sleep Health Journal. Untuk usia dewasa (18-64 tahun), seharusnya tidur 7-9 jam per hari.

Kalau yang tidurnya lebih sedikit itu kelompok manula (64 tahun ke atas). Itu pun masih memerlukan 7-8 jam per hari untuk menjaga kesehatannya. Sementara usia remaja (14-17 tahun) lebih banyak, sekitar 8-10 jam.

Baca juga: Suara-suara Sarjana yang Bekerja Tak Sesuai Jurusannya

Jadi, anak-anak S2 yang kudu tidur kurang dari 4 jam akibat tekanan tugas kuliah, memang nggak normal sih. Tapi, apa iya harus gitu? Apalagi, pada awal tahun kedua harus mulai membuat proposal penelitian, seminar proposal, penelitian, dan menyelesaikan tesis sebelum semester 4 berakhir, jika tak ingin menambah biaya SPP.

Apakah cuma itu?

Itu malah belum apa-apa. Belum lagi, tuntutan untuk memiliki publikasi di jurnal atau prosiding seminar internasional sebagai syarat untuk yudisium atau wisuda. Lha, ngerjain tesis saja belum tentu selesai empat semester.

Banyak anak S2 yang harus menambah semester karena tesis belum kelar, eh malah ditambah dengan aturan publikasi. Bagaimana bisa mempublikasikan penelitian sebelum menyelesaikan semester 4, sementara penelitian paling cepat dilakukan pada akhir semester 3?

Publikasi di jurnal-jurnal nasional terakreditasi saja rata-rata memerlukan waktu 3 bulan sampai 1 tahun, dari proses pengiriman hingga terpublikasikan. Bahkan, ada yang sampai 2 tahun untuk terpublikasikan, belum lagi risiko ditolak.

Mau kejar jurnal internasional yang bereputasi? Jangan harap keburu untuk dijadikan syarat wisuda. Sebab, bisa memakan waktu rata-rata lebih dari 1 tahun. Belum lagi risiko ditolaknya tinggi sekali, rata-rata 80-85% ditolak. Bisa cek sendiri tentang rata-rata penolakan jurnal. Biasanya, beberapa jurnal internasional mencantumkan persentase penerimaan maupun penolakannya.

Apalagi, mau kejar jurnal terindeks Scopus atau Web of Science, bisa-bisa semua jatah kuliah yang disediakan kampus, yakni 4 tahun atau 8 semester, tak akan cukup. Ini baru dari kendala waktu, bagaimana dengan kendala biaya?

Baca juga: Balada Perempuan Desa yang Berpendidikan Tinggi

Biayanya nggak kalah mengerikan, jurnal-jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 yang menjadi syarat publikasi di beberapa kampus, memiliki biaya publikasi dari Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta. Untuk kantong mahasiswa yang pas-pasan, itu berat.

Memang ada yang biayanya di bawah Rp 1 juta atau bahkan gratis, tapi jarang banget. Kalaupun ada, biasanya proses penelaahan sejawat (peer review) akan sangat ketat, lebih susah, dan memakan waktu yang lebih lama. Tentu saja belum tentu diterima.

Mau coba-coba jurnal internasional, misalnya terindeks Scopus? Kamu harus merogoh kocek minimal US$ 350-1.500. Kalau dirupiahkan berapa? Hitung sendiri, kepala saya pusing.

Biaya sebesar itu sangat tidak rasional bagi mahasiswa yang belum punya kerjaan alias minta uang tiap bulan ke orangtua. Peraturan seperti itu sangat memberatkan mahasiswa yang harus membiayai sendiri penelitiannya, harus pula membiayai sendiri publikasinya.

Memang ada dosen baik yang membantu biaya publikasi mahasiswanya karena nama mereka tertera sebagai co-author dalam artikel yang akan dipublikasikan. Namun, tidak semua dosen begitu.

Peraturan ini dibebankan kepada mahasiswa setelah dosen yang juga dibebankan untuk memiliki publikasi di jurnal internasional sejak 2018, jika ingin mengajukan proposal penelitian harus memiliki skor H-index Scopus minimal dua untuk bidang sosial dan tiga untuk sains.

Tekanan terhadap dosen akhirnya melahirkan tekanan terhadap mahasiswanya. Akhirnya, mahasiswa dituntut untuk memiliki publikasi sebagai syarat yudisium, dimana harus mencantumkan nama dosen atau pembimbing sebagai penulis kedua.

Baca juga: Obsesi Dosen dan Praktik Tercela Menuju Universitas Kelas Dunia

Karena beratnya tekanan ini, mahasiswa akhirnya memilih jalan ‘operasi sesar’ dengan mempublikasikan di prosiding seminar internasional. Sebab, susah sekali melahirkan ‘normal’ (baca: publikasi artikel penelitian di jurnal).

Alhasil, hiduplah industri baru berupa seminar internasional. Namun, tidak semua seminar internasional bisa menjadi syarat untuk wisuda, hanya yang memiliki keluaran berupa prosiding abstrak penelitian atau makalah presentasi teindeks Scopus atau Thompson Reuters.

Banyak kritik yang muncul dari seminar internasional ini karena dianggap menurunkan kualitas publikasi, karena tidak melewati proses penelaah sejawat (peer reviewer) yang benar atau tidak melalui telaah buta (blind review).

Proses penelaahan pada prosiding seminar internasional sering kali hanya terkait tata letak, gaya selikung, bahasa, atau bahkan tidak ada sama sekali karena proses peninjauan diserahkan kepada penyelenggara seminar yang juga sering kali tidak melakukan penelaahan pada artikel yang akan dipublikasikan. Selama ada duit, kamu punya publikasi. Kira-kira begitu.

Proses penelaahan sejawat merupakan sesuatu yang sakral dalam publikasi penelitian, karena ilmu pengetahuan tidak hidup dalam ruang hampa. Jadi, untuk meningkatkan kualitasnya, harus ditelaah oleh penelaah sejawat yang memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti oleh si penulis, baik itu dari segi permasalahan, kebaruan, metodologi, maupun analisisnya.

Meski jalan pintas prosiding juga tidak bisa dikatakan murah, karena harus mambayar biaya seminar dan publikasi yang kalau ditotal bisa sampai Rp 3 juta, namun apa daya ini masih lebih baik daripada harus membayar SPP.

Artikel populer: Jika Ricis, Abdel, Fiersa, Hingga Najwa Jadi Dosen Pembimbing Skripsi

Teman saya ada yang sampai ikut sebagai talent dalam acara reality show (ini beneran realiti kah?) untuk membayar biaya publikasi di prosiding ini. Bahkan, dia harus dua kali diputusin oleh cewek yang berbeda untuk menutupi biaya publikasi penelitiannya, nasibmu bro…

Kisahnya berkelanjutan dari diselingkuhin pacar, kemudian jatuh cinta sama sahabat yang jadi teman curhatnya. Hingga akhirnya diputusin lagi karena ternyata temannya ini sudah punya pacar dan hanya kasihan sama nasibnya. Eaaa…

Ya begitulah nasib anak S2, mulai dari kurang bobo, stres dikejar deadline agar tidak nambah bayar SPP, hingga pusing dengan biaya publikasi sampai harus ikut acara reality show. Yakin mau lanjut S2? Silakan…

Bagaimanapun, itu belum seberapa karena masih banyak orang yang tidak bisa kuliah, masih banyak pula yang tidurnya kurang dari 4 jam karena harus mencari uang untuk biaya hidup.

Lantas, bagaimana dengan slogan “SDM Unggul Indonesia Maju”?

1 KOMENTAR

  1. Tulisan epic. Seperti sindiran halus padahal satire. Ngeri mo dapet master di never ini. Kadang dosen gue juga ngeluh, biar bisa publish Q2 kan min. 15-17 juta… Belom lagi dana riset kadang disunat dari atas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini