Dari Korban 65, Rohingya, HTI, Hingga Pesantren Ibnu Mas’ud

Dari Korban 65, Rohingya, HTI, Hingga Pesantren Ibnu Mas’ud

Ilustrasi (osisa.org)

“Ganyang, bunuh, darah halal.” Kata-kata itu terlontar dari sekelompok massa yang mengepung kantor YLBHI/LBH Jakarta, Minggu malam (17/9). Suasana sangat mencekam, sementara ratusan orang masih terjebak di dalam kantor.

Teriakan massa berisi ancaman membuat peserta yang sehabis menghadiri acara ‘Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi’, panik.

“Kami juga khawatir polisi tidak sanggup menangani karena mereka berupaya melompat-lompat pagar, (lemparan) batu masuk ke dalam, botol-botol masuk ke dalam, ada beberapa kaca gedung yang pecah,” tutur Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Sebelumnya, pada Minggu sore hingga malam, LBH Jakarta dan YLBHI menggelar acara ‘Asik Asik Aksi’ sebagai bentuk protes atas tindakan polisi dan massa yang memblokade acara seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ di kantor YLBHI/LBH Jakarta pada Sabtu (16/9).

Sejumlah massa menduga rangkaian kegiatan itu terkait PKI atau komunis, meski LBH Jakarta dan kepolisian sudah membantahnya. Namun, massa yang emosional memicu terjadinya bentrokan dengan polisi.

Seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ itu sendiri merupakan ajang para korban untuk bercerita bagaimana sejarah 65 versi mereka. Mereka ingin suaranya didengar, haknya dikembalikan, dan mendapatkan keadilan.

Namun, tetap saja, mereka diteriaki oleh massa, “Ganyang! Ganyang PKI sekarang juga!” Mereka bahkan menuding YLBHI/LBH Jakarta sebagai sarang PKI. Padahal, secara jejak rekam, lembaga itu kerap membantu korban ketidakadilan, masalah perburuhan, masyarakat urban, serta kelompok minoritas dan rentan.

Advokasi terhadap korban kekerasan 65 adalah salah satunya, masih banyak yang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa kegiatan advokasi yang dilakukan LBH Jakarta.

Etnis Rohingya

YLBHI/LBH Jakarta pernah menampung sebanyak 18 orang pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar, yang hidup terlunta-lunta di Jakarta, pada pertengahan 2013. Mereka semula berniat menuju Australia.

Ketika itu, pimpinan YLBHI menjadi semacam mediator dengan Badan PBB yang menangani permasalahan pengungsi, UNHCR. YLBHI juga menghubungi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Keimigrasian, untuk memperjelas nasib etnis Rohingya.

YLBHI sendiri tidak mematok batas waktu bagi pengungsi etnis Rohingya untuk tinggal di kantornya. Pertanyaannya, jika ada pengungsi Rohingya yang terlunta-lunta di lingkungan anda, apakah anda siap menampung?

Amnesty International telah merilis Refugees Welcome Index atau Indeks Ramah Pengungsi, dengan melakukan penelitian di 27 negara dan melibatkan 27 ribu orang. Hasilnya, hanya 1% orang Indonesia yang bersedia menampung pengungsi di rumah mereka.

Sementara itu, sebesar 7% bersedia membiarkan para pengungsi tinggal di antara lingkungan mereka. Sisanya 92% menolak menampung pengungsi di rumahnya. Anda sendiri termasuk yang mana?

Pesantren Ibnu Mas’ud

Ratusan anak-anak Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud terancam kehilangan pondoknya pada 17 September 2017. Ibnu Mas’ud, tempat belajar hafalan Al Quran yang banyak memfasilitasi anak tidak mampu dan terpinggirkan, dianggap sebagai sarang teroris dan mengajarkan tindakan terorisme.

Perasaan tidak adil terhadap tindakan pemerintah dan trauma yang mendalam dikhawatirkan akan muncul pasca pembubaran pondok pesantren tersebut.

Karena itu, Tim Advokasi Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud yang terdiri atas Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa (PBH Dompet Dhuafa), Social Movement Institute (SMI), Amnesty Internasional Indonesia, dan LBH Jakarta, menolak pembubaran Ponpes Ibnu Mas’ud.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

LBH Jakarta juga menolak pembubaran ormas HTI karena mengancam demokrasi, terlepas bahwa HTI mengusung konsep khilafah yang anti-demokrasi. Namun, bagi LBH, pembubaran ormas termasuk HTI inkonstitusional dan melawan hukum.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menegaskan, kemerdekaan berkumpul merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk UU No 17/2013 tentang Ormas. Ada semacam sesat pikir dalam memaknai frasa ‘pembubaran ormas’.

‘Pembubaran ormas’ dengan mencabut badan hukumnya, bukan berarti ormas tersebut tidak boleh beraktivitas selayaknya ormas. Ormas tersebut masih tetap bisa beraktivitas.

Aksi Buruh

LBH Jakarta juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh kasat intel Polres Tangerang dan pembubaran paksa aksi buruh yang tergabung dalam SBGTS-GSBI. Pembubaran dilakukan saat buruh yang mayoritas adalah perempuan yang tergabung dalam SBGTS-GSBI melakukan aksi piket di Tugu Adipura Tangerang.

Pembubaran paksa oleh aparat keamanan ini berdasarkan Peraturan Walikota No 2 Tahun 2017 tentang Larangan Demonstrasi pada hari Sabtu dan Minggu. LBH menilai, peraturan ini tidak memiliki alasan kuat, kecuali ambisi merampas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Terbukti, kegiatan hiburan di Tugu Adipura yang menggunakan sound system bersuara keras tetap dibiarkan, sedangkan aksi piket yang biasa dilakukan massa buruh harus dibubarkan secara paksa.

Kekerasan di Papua

Amnesty International Indonesia, Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta juga menyerukan investigasi segera, independen, imparsial, dan efektif kepada para pihak terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang mematikan dan semena-mena, yang berujung pada kematian seorang laki-laki dan melukai sedikitnya 10 lainnya, termasuk anak-anak di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

Temuan investigasi itu harus dipublikasikan dan mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran pidana harus dibawa ke muka hukum. Para korban juga harus diberikan reparasi yang memadai. Pemerintah Indonesia juga perlu mengakhiri kebiasaan pembiaran atas impunitas para pelaku.

Selain kasus-kasus tersebut, tentu masih ribuan kasus lainnya yang menjadi fokus LBH Jakarta dan sejumlah organisasi hak asasi manusia. Selama 2016 saja, LBH menerima sebanyak 1.444 pengaduan, dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121.571 orang.

Jadi, di mana sarang PKI-nya?

  • Muhajir Abubakar

    kalau kita melihat keadaan rohingya jadinya sakit hati mas, kaum islam disana di jajah dengan biadap, terimakasih ya infonya.