Ilustrasi pandemi (Photo by cottonbro from Pexels)

Belakangan, WHO menggunakan istilah infodemi, yaitu keadaan dimana ruang informasi kita begitu riuhnya, sehingga menjadi sulit menyingkap informasi yang benar dan tidak benar, akibatnya mempersulit penanggulangan pandemi.

Dalam kehidupan berinternet, kita semua rentan atas infodemi yang kemudian bisa menjadi ilusi kebenaran. Algoritma yang katanya dibuat sedemikian canggih, sesungguhnya bisa jadi semacam kacung pemuas ego. Jika sekali saja kita terjerembap dalam jurang infodemi yang berisi misinformasi (atau bahkan hoaks) dan konspirasi, akan sulit keluar dari jurang tersebut.

Mungkin hal itu terjadi pada duo Anji dan Jerinx. Dengan berbagai ketidakjelasan situasi saat ini, memang manis sekali rasanya saat mempercayai teori konspirasi. Ego kita terangkat, seolah-olah kita lebih tahu dan lebih pintar dibandingkan masyarakat kebanyakan yang tidak tahu siapa kacung siapa, siapa mengontrol apa.

Dari satu pencarian di Google ke pencarian lainnya, algoritma semakin memahami konten-konten misinformasi dan konspirasi yang bisa memuaskan ego penggunanya. Alhasil, si pengguna akan terus-menerus terpapar informasi yang sama atau berkaitan dengan misinformasi dan konspirasi favoritnya.

Baca juga: Deddy Corbuzier, Jerinx, Anji, dan Apa yang Tersirat dari Karya Orhan Pamuk

Lebih dari persoalan ego, industri internet juga persoalan bisnis. Ibaratnya pedagang, maka pedagang-pedagang teori yang tersebar di internet akan sulit melepas kita ke toko sebelah, yang teorinya berbeda. Sebab itu, berbagai teori harus diperkuat, misinformasi yang satu harus ditumpuk misinformasi lainnya agar kita tetap percaya teori dagangannya.

Cepat atau lambat, paparan yang berulang-ulang akan dipercaya menjadi sebuah kebenaran, lebih tepatnya ilusi kebenaran (illusory truth). Keberulangan ini juga rentan membuat kebohongan dipercaya sebagai kebenaran, meski kita sadar bahwa hal tersebut adalah bohong. Ini bukan hal baru, berbagai diktator dunia sudah lama menggunakannya.

Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels menggunakan cara ini berulang-ulang. Ada satu komentarnya yang masih terkenal hingga saat ini, yang kalau diterjemahkan bebas kurang lebih berbunyi, “Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang-orang pada akhirnya akan mempercayainya.”

Kebohongan dan masyarakat yang patuh tersebut akhirnya berujung pada pembunuhan jutaan manusia di bawah Nazi.

Baca juga: Sejak Kecil Kita Dididik untuk Selalu Patuh, padahal Itu Bisa Menjerumuskan

Tapi, bagaimana dengan kebebasan berpendapat? Anji dan Jerinx kan hanya berpendapat saja, tidak bisa dong diperkarakan dengan UU ITE?

Ada dua hal: kebebasan berpendapat dan UU ITE.

Di era media digital saat ini, wadah untuk berpendapat sangat mudah diakses, mulai dari blog, podcast, hingga ceramah dalam bentuk video. Namun, bukan berarti tanpa konsekuensi. Kita tahu kalau salah berpendapat sedikit saja, ada banyak konsekuensinya, mulai dari dirisak netizen hingga diperkarakan.

Konsekuensi adalah kuncinya. Kebebasan berpendapat bukan berarti kita terbebas dari konsekuensi. Kebebasan berpendapat juga bukan berarti kita boleh melanggar kebebasan dan aturan. Misalnya, kita tidak bebas menulis jurnal dan artikel yang memplagiat jurnal atau artikel lain.

Kebebasan berpendapat kita yang tercantum dalam UUD 1945 semata-mata melindungi individu dari pembatasan kebebasan berpendapat oleh negara. Bukan berarti kita akan terbebas dari konsekuensi perdata, pidana, atau di-bully netizen.

Baca juga: Level Hoaks Kesehatan di Atas Politik: Sehat Harus, Bodoh Jangan

Dalam kasus Anji dan Jerinx, kebebasan berpendapat mereka tak boleh dibatasi oleh negara, tetapi bukan berarti mereka terbebas dari konsekuensi-konsekuensi ketika dianggap menyebar misinformasi dan menyinggung pihak lain.

Lantas, bagaimana dengan UU ITE?

Sejak awal, UU ITE memang diprediksi akan digunakan untuk hal-hal semacam memperkarakan orang-orang yang tidak sepemikiran, sejalan, atau satu barisan. Semacam perpanjangan tangan dari pasal karet perbuatan tidak menyenangkan yang telah dihapus. Sebab itu, tidak adil apabila Anji dan Jerinx (serta orang-orang sebelumnya) dikenakan UU yang sudah bermasalah sejak dalam pikiran.

Pada 1984, pemerintah sebetulnya pernah mengeluarkan UU tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur ketentuan pidana bagi mereka yang menghalangi penanggulangan wabah.

Meski demikian, jika ingin menggunakan peraturan tersebut untuk memperkarakan Anji dan Jerinx, ada bagusnya tidak tebang pilih. Sebab ada banyak sekali misinformasi dan keriuhan terkait Covid-19 yang justru datang dari para pemegang otoritas, mulai dari kalung eucalyptus hingga minum jamu, berjemur, dan minum arak Bali.

Artikel populer: Di Rumah Aja saat Pandemi Bukan Berarti Kami Dihamili

Karena itu, jika kita ingin menanggulangi misinformasi, sebaiknya dimulai dengan mempersiapkan sistem yang dapat dipercaya, transparan, dan memberikan informasi yang benar – bukan memberi harapan (keamanan) palsu. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan kepastian – tidak terkubur dalam algoritma misinformasi dan konspirasi.

Sistem ini sudah dimulai oleh kawan-kawan Kawal Covid 19 yang menyediakan informasi akurat seputar Covid-19, atau Klinik Misinformasi yang dapat membantu kita mendeteksi apakah kita terjangkit infodemi. Begitu juga dengan Mafindo yang membantu kita mengecek fakta.

Dari situ, pemerintah hanya perlu memahami keterbatasannya, menjadi lebih fleksibel, lalu bekerja sama dengan transparan dalam menanggulangi pandemi dan infodemi ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini