Ilustrasi (Photo by Ashutosh Jaiswal from Pexels)

Islam Sebagai Kritik Sosial adalah buku yang memuat esai-esai panjang Moeslim Abdurrahman. Pada bagian epilognya, beliau mengutarakan, “Dalam realitas ketimpangan sosial, terma-terma agama harus dimaknai ulang. Misalnya, tidak hanya ada konsep dosa individual, tapi juga ada dosa sosial.”

Dosa sosial oleh Moeslim Abdurrahman dimaknai sebagai dosa struktural, yakni seseorang melakukan tindak kejahatan (dosa individual) karena ketidakadilan sistem yang meminggirkan mereka.

Misalnya, ketika Ramadan kemarin, di kampung saya ada yang maling beras 10 kg di rumah tetangga. Sungguh kurang ajar kalau kita membayangkan seseorang mencuri beras untuk beli baju Lebaran atau sekadar hobi. Maka, diduga karena keluarganya terancam kelaparan. Ini masuk akal jika mengingat banyaknya kepala keluarga di kampung saya yang bergantung pada upah harian tak menentu.

Dosa si pencuri beras itu bisa tergolong sebagai dosa sosial, sebab kemiskinannya bukanlah perkara takdir, melainkan hasil dari sistem ekonomi yang culas. Konon, kemiskinan dan ketimpangan diwarisi dari doktrin seorang filsuf moral asal Skotlandia, yaitu Adam Smith – yang dalam pelajaran-pelajaran sekolah menengah dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia.

Baca juga: Pada Dasarnya, Umat Beragama Itu Sama Saja, yang Beda Hanya Kelas Sosialnya

Menurut Bapak Smith, bukan karena kebaikan hati tengkulak beras, kita bisa mendapat makan malam kita, melainkan karena tengkulak beras memikirkan kepentingan-dirinya. Kepentingan-diri ini harus dikelola agar orang saling mendapat apa yang dibutuhkan, sebab belas kasih dan watak memberi cuma-cuma itu langka. Biarkan petani memproduksi sebanyak-banyaknya, tengkulak membeli hasilnya, pabrik mengolahnya, ritel menjualnya, dan masyarakat membelinya dengan mata uang. Kepentingan-diri petani dalam sistem pasar seperti itu adalah memperoleh mata uang demi bisa menukarnya dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sayang sekali, Bapak Smith tidak memprediksi kelak teorinya akan berkembang dan menciptakan dunia dengan tatanan finansial yang hanya bisa dikendalikan oleh pemilik modal. Misalnya, krisis finansial di Amerika Serikat pada 2008, yang dimulai dari kolapsnya bank investasi bernama Lehman Brothers. Kebangkrutannya langsung membuat onar sektor keuangan. Pasar modal lesu, mata uang melemah, investor menarik modal, pengangguran meningkat.

Baca juga: Selamat Datang! Barisan Pelamar Kerja yang Tak Punya Akses dan Peluang

Petani karet di pelosok Kalimantan Barat tidak kenal siapa itu Lehman Brothers, tapi harga hasil panennya ikut terjun bebas seperti harga-harga saham. Petani yang terlanjur menggantungkan hidup pada uang hasil panen akhirnya didera rasa lapar.

Bapak Smith meninggal dan nggak bisa menyaksikan itu semua.

Pencuri beras di kampung saya, sama malangnya dengan petani karet di era krisis 2008. Bedanya, kelesuan pasar hari ini akibat pandemi. Besar kemungkinan, upah harian si pencuri menurun semenjak sosialisasi #DiRumahAja. Lantas, siapa pihak-pihak yang turut melancarkan niat mencurinya? Selain pemerintah yang membuat kebijakan, adalah orang-orang kaya, saya, ataupun Anda yang tidak ikut mengelola LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh) di daerah dengan baik.

Seandainya si pencuri beras memperoleh santunan dari LAZIS atau orang paling kaya di kampungnya, mungkin kisah pencurian beras yang nilainya nggak seberapa tapi berisiko digebukin warga itu nggak akan ada. Pencuri beras di kampung saya juga nggak akan terpaksa mencuri seandainya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa memang cukup memenuhi kebutuhan dasar satu keluarga miskin dan yang paling penting adalah tepat sarasan.

Baca juga: Hal-hal Sentimental dari Makanan, ‘Foodgasm’, dan Krisis Pangan

Kacaunya data penerima bansos bukanlah hal yang mengada-ada. Di kampung saya, BLT hanya menyasar segelintir keluarga dan nggak tepat sasaran pula. Ini menuai pergunjingan terselubung antar warga. Kalau sudah begitu, Pak RW yang harus secara bijak menanggulangi konflik, bukan pemerintah pusat ataupun daerah. Tetangga-tetangga yang memiliki rezeki berlebih pun harus rela berbagi.

Kan, lucu sekali sampai ada warga mencuri beras di kabupaten yang konon terkenal dengan lumbung padinya. Kampung saya merupakan bagian dari Kabupaten Klaten, daerah yang terkenal dengan bupati dan handsanitizer-nya surplus berasnya.

Krisis pangan di bawah kapitalisme memang selalu lucu. Sumber pangan melimpah, tapi orang nggak bisa mengaksesnya. Sebab asas kepentingan-diri menuntut segalanya harus ditukar dengan nilai mata uang sepadan.

Kalau ada yang gratis, itu cuma pasang baliho kampanye politik. Selama saya di Klaten, di mana bumi dipijak di situ gambar bupati ditatap. Bahkan, sejak dulu ia juga muncul di baliho besar kalender acara kabupaten, di baliho sosialisasi posyandu, di baliho sosialisasi kesehatan Puskesmas, dan baliho kampanye cegah Covid-19. Foto dirinya seperti logo wajib di setiap baliho layanan masyarakat.

Artikel populer: ‘Love in the Time of Corona’ Bukan Sekadar Urusan Asmara

Seandainya baliho-baliho bisa dimakan sebagai substitusi beras, mungkin sudah lenyap usai dua hari pemasangannya. Sayangnya, usus manusia nggak bisa mencerna baliho ataupun orasi politik.

Apapun jenis hari rayanya, rakyat pekerja dan buruh tani nggak pernah meraih kemenangan. Dosa sosial pun hanya bisa ditebus dengan perjuangan seumur hidup, bukan dengan sebaris ucapan maaf. Jadi, berhentilah melantunkan “Minal aidzin wal faidzin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin”.

Rakyat mana yang terjamin makmur?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini