Ketika Privilese Dipakai untuk Melawan, dari dr Tjipto Hingga Eka Kurniawan

Ketika Privilese Dipakai untuk Melawan, dari dr Tjipto Hingga Eka Kurniawan

Ilustrasi (Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Berbagai perlawanan bisa hadir dari mana saja, oleh siapa saja, dan dengan cara yang berbeda. Belakangan ini, kita disuguhkan dengan berbagai rupa perlawanan yang sifatnya organik, mulai dari aksi turun ke jalan, dialog, hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, kita tahu ragam perlawanan yang didengungkan tak serta-merta berbuah hasil. Selalu ada jalan panjang dan tebing curam yang menantang. Namun, percayalah, perlawanan adalah ikhtiar mencari harapan, dan harapan yang membuat kita ada.

Menyoal hal itu, ada satu perlawanan yang hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Cara ini memerlukan tokoh yang memiliki privilese atau hak istimewa. Semisal, seseorang yang berprestasi di bidang tertentu, seperti Eka Kurniawan.

Sastrawan itu menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan dedikasi seseorang dalam membesarkan kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dear Jakartans, Ibu Kota Mau Pindah, Lindungi Sumber Privilese Kalian!

Eka Kurniawan seharusnya menerima penghargaan untuk kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru. Namun, melalui akun Facebook, ia membeberkan sejumlah alasan mengapa menolak penghargaan bergengsi tersebut. Salah satu alasannya karena pemerintah tak sungguh-sungguh memberi apresiasi kepada pekerja sastra dan seni, serta pegiat kebudayaan secara umum.

“Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan,” tulisnya.

Semula, Eka bertanya soal apa yang hendak diberikan pemerintah kepadanya. Lalu, seorang staf kementerian bilang, antara lain pin dan uang Rp 50 juta dipotong pajak. Angka ini memang jauh di bawah uang penghargaan yang diberikan pemerintah kepada peraih medali emas Asian Games 2018, yang masing-masing memperoleh Rp 1,5 miliar.

“Kontras semacam itu menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih?”

Meski begitu, terbersit dalam benak penulis novel Cantik itu Luka tersebut untuk menerima uang penghargaan yang bisa ia gunakan untuk membayar iuran BPJS selama bertahun-tahun dan meringankan beban pajak penghasilan. Namun, ia tetap tak tergiur dengan uang dan privilese yang menyertainya.

Baca juga: Hantu dalam Lipatan Buku dan Manusia Berjalan Tanpa Kepala

Dalam kekesalan dan perasaan dianak-tirikan, Eka malah mengingat dosa-dosa negara terhadap kebudayaan. Entah apa yang merasukimu, Eka?

Pertama adalah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam memberangus buku-buku. “Kita tahu, itu kasus yang sering terjadi dan besar kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Bukannya memberi perlindungan kepada perbukuan dan iklim intelektual secara luas, yang ada justru negara dan aparatnya menjadi ancaman terbesar,” tulisnya.

Lebih jauh, Eka menyoroti ketidakberdayaan para penerbit-penerbit kecil dan penulis dalam menghadapi pembajakan buku. Padahal, buku lah sumber pendapatan mereka agar asap dapur tetap ngebul.

“Jika kebebasan berekspresi masih terengah-engah (ilustrasi: gampang sekali aparat merampas buku dari toko), setidaknya negara bisa memberi perlindungan secara ekonomi? Meyakinkan semua orang di industri buku hak-haknya tidak dirampok?”

Tak hanya mempersoalkan hak ekonomi dan kebebasan berekspresi para pegiat literasi, Eka menampar keras pemerintah ihwal kewajibannya untuk melindungi kehidupan warga negara.

“Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis (bahkan siapapun?) atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan. Apa kabar penyair kami, Wiji Thukul?”

Baca juga: Ngumpulin ‘Quotes’, Cara Paling Gampang Agar Dianggap Pintar

Tentu, Eka bukan orang pertama yang menagih janji manis ihwal penuntasan kasus HAM. Sudah ratusan orang menagih janji dengan berbagai langkah, Aksi Kamisan terus berlangsung walau tak kunjung didengar oleh penguasa.

Jauh sebelum Eka, sejarah juga mencatat beberapa tokoh berprestasi yang melakukan perlawanan kurang lebih serupa dengan detail yang berbeda. Semisal, dr Tjipto Mangoenkoesoemo di bidang kedokteran.

Kala Indonesia masih dijajah Belanda, Tjipto yang merupakan lulusan STOVIA, Sekolah Pendidikan Dokter Hindia di Batavia, yang kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), berhasil membasmi wabah pes di Malang pada 1911.

Saat itu, para dokter Eropa di Batavia enggan ke Malang untuk mengobati pasien pes yang rata-rata ‘pribumi’. Jangankan untuk mengobatinya, mereka bahkan enggan berdekatan. Padahal, di satu sisi, mereka membutuhkan tenaga ‘pribumi’ untuk melakukan pekerjaan kasar.

Tjipto yang bekerja di jawatan kolonial mengajukan diri untuk menangani wabah penyakit pes tersebut. Berkat pencapaiannya, Tjipto dianugerahi Ridder in de Orde van Oranje Nassau oleh Kerajaan Belanda.

Dalam buku Dr Tjipto Mangoenkoesoemo: Demokrat Sedjati karya M Balfas, disebutkan bahwa Tjipto tidak sudi menerima anugerah dari penjajah. Dengan menempelkan bintang emas itu di pantat sebagai bentuk penentangannya, ia pergi ke Batavia untuk mengembalikan penghargaan tersebut.

Artikel populer: Delapan Buku Fiksi Wajib Baca sebelum Usia 30

Selain itu, Tjipto yang juga seorang penulis, jurnalis, dan pejuang Pergerakan Nasional bersama Ernest Douwes Dekker dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) mendirikan Indische Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda. Mereka dikenal sebagai “Tiga Serangkai”.

Melalui surat kabar De Expres milik Indische Partij, Kerajaan Belanda dibuat marah. Pada 1913, Belanda yang tengah memperingati 100 tahun kemerdekaan dari Prancis ditampar dengan pamflet karya Soewardi yang berjudul “Kalau saya seorang Belanda”. Setelah itu, ‘Tiga Serangkai’ diasingkan oleh Belanda.

Tentu apa yang dilakukan oleh dr Tjipto pada masa lalu dan Eka Kurniawan pada masa kini adalah bentuk kesadaran atas realitas yang terjadi di masanya. Keduanya boleh hidup di masa yang berbeda, tapi nafas dan suaranya adalah refleksi dari perjuangan mereka yang tersisih.

Sementara, para penguasa seolah-olah datang sebagai juru selamat dan mengklaim keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh warga negara. Padahal, faktanya berbanding terbalik. Begitulah potret para penguasa yang gemar mengumpulkan pencitraan sampai lupa dengan apa yang harus mereka kerjakan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.