Ilustrasi. (Maryia Plashchynskaya/Pexels)

Ngenes banget ada orangtua yang mengajukan dispensasi untuk pernikahan anaknya ke pengadilan agama di Buton, Sulawesi Tenggara, dan dikabulkan. Padahal, anak tersebut masih di bawah umur. Sang mempelai laki-laki berusia 14 tahun atau SMP kelas 7. Mempelai perempuan berumur 16 tahun, bersekolah di SMP yang sama, tapi kelas 9.

Awalnya, KUA setempat menolak karena memang usia mereka masih di bawah umur. Tapi, keluarga kedua mempelai kemudian mengajukan gugatan lewat pengadilan agama, yang kemudian memberikan izin kepada kedua mempelai untuk menikah. Duh, miris banget.

Apalah artinya menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun di UU Perkawinan, kalau masih ada celah untuk dispensasi?

Dalam laporan catatan tahunan (Catahu) 2021 yang dirilis Komnas Perempuan baru-baru ini, data soal dispensasi pernikahan usia anak yang disetujui oleh pengadilan agama bikin saya menangis, selain data tentang kenaikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: Tidak Menikah Itu Normal, Sebagaimana Mereka yang Menikah

Sepanjang 2020, yang mana dunia kacau balau karena pandemi Covid-19, dispensasi untuk pernikahan usia anak justru meningkat hingga tiga kali lipat! Bayangkan saudara-saudari… Badan Peradilan Agama mencatat, terdapat 64.211 kasus pernikahan anak yang mendapat dispensasi pada 2020, sedangkan tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus.

Gimana nggak miris, ketika dunia berbicara tentang kepemimpinan perempuan, eh di sini malah banyak anak perempuan yang harus menikah dini dan mengubur dalam-dalam keinginan serta kesempatannya untuk bisa maju.

Kalau masih muda sekali sudah tidak bisa bersekolah, sudah harus menanggung beban rumah tangga, mau maju gimana? Belum lagi, kalau hamil dan punya anak. Secara mental dan finansial belum siap, ada anak yang harus dirawat pula. Yang kayak gini dipikirin nggak sih waktu bikin undang-undang?

Di satu sisi, UU Perkawinan yang baru menaikkan batas minimal usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun dari sebelumnya 16 tahun. Tapi, di sisi lain, dispensasi tetap dimungkinkan untuk bisa menikah di bawah usia tersebut. Maap, itu UU atau prank?

Baca juga: Cara Mencegah Perkawinan Anak, sebab Menaikkan Batas Minimum Usia Menikah Tidak Cukup

Itu baru satu peraturan perundang-undangan di negeri ini yang pada praktiknya tidak mendukung perempuan untuk bisa maju sama sekali. Setidaknya ada 420-an peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, yang masih diskriminatif dan merugikan perempuan.

Dalam laporan berkala ke-8 (periode 2012-2018) kepada Komite CEDAW PBB, yang diserahkan pada Oktober 2019 dan dibahas di sidang Commission on the Status of Women (CSW) di Swiss pada Februari lalu, delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disoal dengan 4 isu besar saat dialog dengan Komite CEDAW.

Pertama, Indonesia harus menghapus kebijakan diskriminatif. Kedua, kesadaran publik terhadap female genital mutilation or cutting (FGM/C) alias sunat perempuan sebagai praktik membahayakan. Ketiga, melakukan revisi UU Perkawinan dengan menaikkan usia perkawinan anak, poligami, dan keadilan dalam keluarga. Keempat, penyadaran dampak negatif perkawinan anak.

Baca juga: Bahkan untuk Urusan Libido dan Orgasme Saja, Perempuan juga Diatur-atur

Lantas, apa yang terjadi? Kita malah disodori fakta bahwa pernikahan usia anak makin marak, bahkan meningkat hingga tiga kali lipat!

Apalagi, banyak yang menikah di bawah umur dengan alasan yang receh banget. Katanya saling mencintai, lebih baik menikah saja daripada berbuat zina. Memangnya dipikir menikah itu sekadar habis “sah”, lalu “ahh”?

Komitmen negara kita dalam memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan memang masih patut dipertanyakan. Terlebih, melihat kelakuan legislatif yang ambigu terhadap prioritas pengesahan undang-undang. Misalnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang mandek.

Belum lagi, kita bicara tentang UU Cipta Kerja yang bisa semakin melemahkan kualitas serta posisi pekerja perempuan. Pekerja perempuan bisa dengan mudah tersingkir saat ada pos-pos kerja yang membutuhkan skill, tapi bertabrakan dengan pemenuhan hak-hak maternitas.

Artikel populer: Bahkan untuk Urusan Vagina, Kita Dijajah dan Dibodoh-bodohi

Pada akhirnya, perempuan hanya akan berada di pos-pos pekerjaan yang dianggap unskilled dengan ketimpangan upah yang mencolok dengan para pekerja laki-laki.

Lihatlah, betapa jauhnya nasib perempuan di negeri ini dari apa yang digaungkan oleh bangsa-bangsa lain pada peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) 2021, yang salah satunya tentang kepemimpinan perempuan, terutama di tengah pandemi.

Wong, anak-anak malah dibolehkan menikah kok. Padahal, mereka baru mengenal apa itu menstruasi dan mimpi basah!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini