Ilustrasi fasilitas umum. (Image by Raka Saputra from Pixabay)

“Demo boleh, asal damai. Masa halte dibakar?” Kira-kira begitu komentar warganet perihal dibakarnya halte bus Transjakarta saat demonstrasi besar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, tempo hari. Sementara, sejumlah media arus utama memberitakan peristiwa itu dengan penuh stigma.

Sebagai pengguna Transjakarta yang melihat haltenya terbakar, saya berusaha untuk berpikir objektif. Fasilitas umum semestinya tidak dirusak saat demonstrasi. Tapi ayolah, ketika mencuat isu perusakan hutan, laut, hingga tanah adat oleh korporasi yang melibatkan aparat negara, kamu bersuara juga dong!

Aksi damai? Ratusann…

Begitu juga dengan isu-isu lainnya, semisal dalam Aksi Kamisan, aksi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, aksi menolak reklamasi Bali, dan sebagainya. Semua dilakukan dengan damai, tapi dicuekin tuh.

Baca juga: Octopus Law dan Demo di Bikini Bottom

Mungkin kamu bisa kejang-kejang kalau baca tentang aksi di luar negeri. Sejarah mencatat, banyak aksi dengan kekerasan yang faktanya membuahkan hasil. Semisal, bagaimana kelompok Suffragette menggunakan bom dan aksi bunuh diri untuk memperjuangkan hak pilih perempuan di Inggris kala itu. Semua dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah dan kerajaan.

Christabel Pankhurst dari kelompok Suffragette berkata, “Jika lelaki bisa menggunakan bom untuk tujuan mereka dan menyebutnya sebagai perang, kemudian menggambarkan pelemparan bom sebagai sebuah tindakan heroik, kenapa perempuan tidak bisa menggunakan bom sebagai senjata? Kami tidak hanya menyatakan perang. Kami memperjuangkan sebuah revolusi!”

Saya bukan berarti membenarkan atau mempromosikan kekerasan dalam aksi. Bukan, bukan begitu. Kita hanya perlu belajar dari sejarah, bagaimanapun aksi damai juga harus direspons dengan baik. Bayangkan, Aksi Kamisan yang menuntut penuntasan kasus pelanggaran berat HAM sudah berlangsung selama 13 tahun, lebih dari 600 aksi digelar, tapi belum juga membuahkan hasil. Kurang damai apa coba?

Baca juga: Buat Kamu yang Ingin Cabut dari Indonesia

Mending energi yang berlebih ketika menyikapi halte bus Transjakarta yang terbakar juga diarahkan untuk mengutuk perusakan permanen terhadap hutan dan laut kita, termasuk tanah adat yang dirampas.

Masalah lingkungan juga penting, memang kita bisa hidup terlepas dari alam? Namun, masalah itu sering kali luput, termasuk dalam pemberitaan di media massa. Apalagi, soal penggusuran tanah masyarakat adat, tak banyak media nasional yang memberitakan dengan baik. Biasanya muncul di media lokal dan situs aliansi masyarakat adat.

Contohnya, berita soal perusahaan asal Belanda yang melakukan penambangan pasir di wilayah tangkap ikan Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan. Masyarakat pesisir sampai nangis-nangis minta penambangan itu dihentikan. Namun, tangisan mereka tidak digubris. Hingga akhirnya mereka melempar bom molotov dan memotong kabel listrik peneumatic agar kapal tak bisa melakukan pengerukan.

Baca juga: Cangkul Cangkul yang Dalam, Sampai Kapan Menanam di Lahan Orang?

Belum lagi, kelompok perempuan dari Desa Lubuk Mandarsyah, Jambi, yang marah hingga membuka bajunya dan tersisa pakaian dalam saja, karena pondok dan kebun petani seluas 200 hektare digusur oleh korporasi. Konflik tanah masyarakat adat terjadi, karena tak pernah melibatkan para petani pemilik lahan, terutama perempuan. Selain itu, penggusuran sering kali menggunakan cara-cara kekerasan.

Herannya, ketika perusahaan besar atau aparat negara melakukan kekerasan, ya gitu deh. Sementara, masyarakat adat dianggap sebagai musuh dan kelompok yang tidak ingin maju. Padahal, mereka sekaligus ingin menjaga lingkungan.

Nah, gimana, kamu mulai lelah nggak membacanya?

Kalau membaca berita-berita itu membuatmu lelah, tak ada salahnya untuk rehat dulu. Saya pun sering mengalaminya. Berita-berita tersebut memang menguras tenaga dan pikiran. Namun, bukan berarti kita menjadi tidak peduli.

Artikel populer: Kalau Ada Buzzer Politik Pakai Ava Korea, Memang Biar Apa sih?

Sebab rehat untuk merawat diri agar bisa melanjutkan perjuangan hidup esok hari. Rehat juga berarti melawan karena menyiapkan diri untuk perlawanan berikutnya.

Ayolah, salurkan kemarahan kita itu untuk memprotes ketidakadilan yang dialami buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan mereka yang termarginal. Ramaikan media sosial dengan menyikapi isu-isu krusial. Semisal, kontroversi UU Cipta Kerja dan bagaimana nasib buruh nantinya.

Ya mungkin, sekarang kamu tidak merasakan apa yang dialami buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Tapi, suatu saat, bisa saja para pemilik modal mengincar tanah rumahmu untuk dijadikan apartemen, tambang, atau proyek lainnya. Saat itulah, kamu menjadi tidak berdaya. Sebelum itu terjadi, mari kita berjuang bersama-sama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini