Kalau Kelas Pranikah Nanya-nanya Masih Perawan atau Tidak, Ya Buat Apa?

Kalau Kelas Pranikah Nanya-nanya Masih Perawan atau Tidak, Ya Buat Apa?

Ilustrasi pasangan (Image by Mari Ana from Pixabay)

Pemerintah berencana mengadakan program sertifikasi pernikahan pada 2020. Artinya, semua orang yang ingin menikah harus melewati serangkaian program, termasuk bimbingan atau kelas pranikah.

Bagi kamu yang kebelet nikah, terus sudah membayangkan yang-yangan penuh romantisme, tak bisa lagi melakukan persiapan ala-ala ta’aruf-an seminggu langsung sah. Sebab, calon pengantin wajib mengikuti kelas minimal selama 3 bulan.

Itupun kalau lulus. Kalau nggak lulus, ya monmaap… Tolong, ditahan dulu nafsunya niatnya untuk nikah cepat-cepat.

Jadi, mulai tahun depan, kalau memang terealisasi, calon mempelai tak hanya direpotkan dengan urusan resepsi, semisal pemilihan vendor, gaun, katering, dan urusaaannn lainnyaaa. Sertifikasi pernikahan ini akan membuat perkawinanmu semakin menantang. Bagaimanapun, rumah tangga nantinya bakal penuh tantangan. Gimana, saya udah cucok ngisi kelas pranikah, belum? Ehehe..

Belakangan, banyak orang khawatir kelas pra-nikah yang menjadi syarat sertifikasi pernikahan ini dikenakan tarif, meskipun Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memungut biaya alias gratis.

Baca juga: Baru Usia 20-an, tapi Sudah Begitu Cemas Ingin Menikah

Tapi sesungguhnya, titik krusial pada isu sertifikasi pernikahan ini bukan persoalan bayar membayar. Sebab, tanpa sertifikasi pun, semua yang ingin menikah, baik laki-laki maupun perempuan, harus clear dulu urusan finansialnya. Ini penting, jadi tak segampang akun hijrah yang upload meme biaya nikah Rp 4 juta. Haluu..

Wacana kebijakan baru ini menimbulkan pro kontra karena dirasa terlalu memasuki ranah privat individu. Sementara, bagi Kemenko PMK, sertifikasi ini adalah upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian. Hmm… saya kira buat menekan angka kekerasan di wilayah domestik.

Perihal bagaimana pemerintah ngurusin ruang privat bisa bikin repot lho, jika sertifikasi ini menjadi penentu kamu pantas nikah atau tidak. Seolah-olah, negara berhak menentukan kalau kamu Bambang, kamu itu sudah cucok nikah. Sedangkan kamu Siti, aduh kok nggak lulus-lulus kelas pranikah, kamu memang cocoknya jomblo saja seumur hidup daripada nikah nanti kamu bisa cerai. Duh, hidup sebagai warga negara kok gitu amat.

Baca juga: Nikah Tanpa Pacaran? Tidak Semudah Itu, Ferguso!

Tapi, terlepas soal sertifikasi, pendidikan pranikah sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang penting banget. Beberapa agama sudah mewajibkan ini, seperti Katolik yang fasenya cukup panjang dan Islam ada yang namanya ‘rapak’. Beberapa KUA mewajibkan ‘rapak’ sebagai satu fase sebelum menikah. Pada fase ini, para calon mempelai akan diminta datang ke KUA dan menjalani konseling.

Namun, dari pengalaman beberapa teman, ada yang bisa skip fase ini dengan sedikit ‘pelicin’. Kalau pengalaman saya pribadi, saya malah ditanya apakah masih perawan atau tidak. Lalu, pesan-pesan absurd moral, semisal “kalian jangan berzina yaa..”, “jangan goncengan motor berduaan”. Yaelah, Pak, kalau goncengan motor bertiga ya ditangkap sama Pak Polisi. Batal yang mau kawin, wqwq.

Sungguh, pertanyaan-pertanyaan seperti “masih perawan atau tidak” dan lain-lainnya itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Kalau mau memberi pendidikan pranikah yang bagus gitu. Atur kurikulum sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Pastikan persoalan kesehatan reproduksi, manajemen finansial, dan kesehatan mental terangkum secara utuh.

Baca juga: Sebab Menikah itu Menyempurnakan Separuh dari Gengsi Sosial

Kalau kelas pranikah cuma diisi dengan materi berbau misoginis nan patriarkis, apalagi mendoktrin istri biar nurut sama suami dan nggak minta cerai ketika dipukulin, ya buat apa? Lembaga pernikahan akan menjadi semakin menyeramkan.

Kelas pranikah ini sebaiknya bersifat penguatan, bukan malah menentukan seseorang pantas menikah atau tidak. Negara tidak bisa menilai bahwa pasangan ini belum bisa menikah karena mereka dianggap belum paham soal definisi ‘pernikahan ideal’ versi negara.

Dan, negara semestinya tidak fokus pada angka perceraian, melainkan pada angka kekerasan. Pada 2018 saja, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466 kasus.

Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari tiga sumber, yakni PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) sebanyak 415 kasus.

Artikel populer: Baiklah, Sekarang Kita Bicara Cinta dengan Logika Kepemilikan

Mengapa demikian? Karena perceraian memang harus terjadi, jika pasanganmu abusive dan tak ada tanda-tanda untuk menjadi lebih baik. Jika fokus pemerintah hanya menekan angka perceraian tanpa melihat faktor relasi kuasa dan konsep pernikahan yang patriarkis di dalamnya, mimpi buruk perempuan di Indonesia kian panjang.

Sertifikasi pernikahan menjadi semakin tidak dibutuhkan, jika yang diberikan hanya doktrin kepada para perempuan untuk bersabar dan ikhlas pada setiap hal yang terjadi – termasuk kekerasan – dalam rumah tangganya.

Sebaliknya, sertifikasi pernikahan akan sangat krusial dan begitu dibutuhkan, jika materinya penuh dengan pengetahuan pengarusutamaan gender dalam keluarga, serta bagaimana membangun relasi yang setara.

Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bisa jangan pakai nama sertifikasi lah, Pak Menteri! Memangnya kami semacam lahan kosong harus pakai sertifikat segala. Nanti ada bagi-bagi sertifikat pernikahan gratis dong, eaaa…

Jika sertifikasi kelayakan menikah adalah bentuk pemaksaan negara perihal konsep pernikahan ideal, tentu ini adalah perampasan hak. Jangan sampai kita nggak diizinkan menikah hanya karena kita memiliki konsep pernikahan yang berbeda dengan negara. Sebab yang-yangan adalah hak segala bangsa.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.