Ilustrasi pengantin (Photo by James Marcom on Unsplash)

Beberapa hari yang lalu saya mendapati undangan pernikahan dari kawan. Bukan cuma satu, tapi tiga undangan yang tergeletak di meja. Nggak terlalu kaget sih, sebab bulan Zulhijah biasanya memang jadi musim kawin, eh nikah.

Pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), menggelar pesta pernikahan diperbolehkan. Tentu dengan jumlah undangan yang terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield, hingga jaga jarak. Terasa berbeda, tapi mau bagaimana lagi? Kita harus mulai terbiasa.

Berbicara soal pesta pernikahan, ada pernyataan yang menggelitik dari anggota DPR, Dedi Mulyadi. Dia menyarankan pemerintah untuk membuat regulasi yang melarang orang berpenghasilan rendah menggelar pesta pernikahan. Meski demikian, Dedi tak ingin mengatur soal jodoh. Karena jodoh masalah hati dan nasib, tidak bisa ditentukan negara.

“Yang harus dibuat regulasi oleh pemerintah adalah orang berpenghasilan rendah dilarang buat pesta perkawinan karena akan melahirkan kemiskinan baru,” ucapnya.

Baca juga: Sebab Menikah itu Menyempurnakan Separuh dari Gengsi Sosial

Dedi mengaku pernah bertemu dengan satu keluarga di Wanayasa (kecamatan di Purwakarta) yang harus menggadaikan tanah untuk mendapatkan uang Rp 15 juta demi pesta pernikahan. Pada akhirnya, keluarga tersebut kebingungan menebus tanah yang digadaikannya. Perilaku seperti inilah yang menurut Dedi menimbulkan keluarga miskin baru.

Perkara rencana pesta pernikahan megah cukup Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saja. Buat sobat miskin, itu berat. Apalagi sampai menggadaikan cinta, eh tanah.

Pernyataan Dedi Mulyadi yang mantan bupati Purwakarta ini merespons ucapan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tentang munculnya kemiskinan baru akibat keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin, sehingga memunculkan rumah tangga miskin baru.

“Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru, sehingga ini perlu ada pemotongan mata rantai keluarga miskin, kenapa? Karena kemiskinan baru itu pada dasarnya adalah di dalam keluarga,” kata Muhadjir.

Baca juga: Bagaimana kalau Menikah dengan Upah Seuprit, tapi Tuntutan Sosial Selangit?

Sebetulnya bukan kali ini saja penyataan Pak Muhadjir membuat gaduh dan dianggap melukai sobat miskin di tanah ber-flower ini. Sebelumnya, beliau juga mengusulkan agar orang kaya menikah dengan orang miskin. Landasannya tentu untuk memutus circle kemiskinan. Sebuah pemikiran yang FTV banget.

Balik lagi soal pernyataan Dedi Mulyadi. Seandainya aturan yang melarang orang berpenghasilan rendah menggelar pesta pernikahan itu diterapkan, apa iya bisa mencegah lahirnya kemiskinan baru?

Sakarang gini deh. Ketika masa awal pandemi, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai kemiskinan wabah Covid-19. Saat itu, masyarakat tidak diperbolehkan berkerumun, termasuk menggelar pesta pernikahan. Artinya, mereka yang mencari uang di acara nikahan seperti penyanyi dangdut, akang gendang, hingga wedding organizer tersendat dan rentan jatuh miskin. Ini yang bisa menimbulkan kemiskinan baru.

Baca juga: 3 Golongan Orang yang Ngegas soal Kemiskinan Berdasarkan Cara Pandang

Buktinya, angka kemiskinan melonjak gara-gara pandemi Covid-19. Pandemi bikin pendapatan masyarakat turun drastis, terutama yang lapisan bawah, kata BPS.

Berkaca dari hal tersebut, orang-orang berpenghasilan rendah yang melangsungkan pesta pernikahan sebetulnya bisa dibilang juga sedang membantu orang lain yang membutuhkan, meski bersifat jangka pendek. Mungkin, prinsipnya mirip ‘gali lubang tutup lubang’. Jadi, nggak ujug-ujug muncul kemiskinan baru. Lagi pula, memang pestanya semacam apa sih?

Para pejabat dan politisi mending fokus menyelamatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, semisal mendorong percepatan pencairan dana stimulus dan pemulihan ekonomi nasional. Sebab prosesnya masih lamban. Daripada ngurusin pesta pernikahan warga? Jangan-jangan, nanti urusan ranjang juga mau diatur-atur?

Artikel populer: “Generasi Sandwich Baru” kala Pandemi dan Strateginya Agar Tak Jatuh Miskin

Selain itu, negara perlu membuka akses bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem rentan jatuh miskin dan sudah miskin, seperti akses pendidikan, kesehatan, hunian, hingga pekerjaan dengan upah yang sangat layak. Dengan begitu, mereka bisa terbebas dari kemiskinan struktural, tanpa perlu melarang pesta pernikahan.

Jangan sampai nantinya kita hanya melihat kelakuan pejabat dan politisi yang gemar melarang-larang. Hidup di negeri ini sudah berat. Bagaimana tidak, selama ini warga seolah-olah dilarang sakit, kini mau gembira pun sulit. Meskipun, pesta pernikahan harus dibiayai utang.

Tapi negara kita juga gemar ngutang kok, termasuk utang janji akan berpihak kepada rakyat miskin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini