Ilustrasi influencer (Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Jika ada rezim yang saat ini punya kapasitas besar dalam mempengaruhi wacana masyarakat, mungkin ialah rezim influencer.

Tidak seperti rezim orde baru yang punya dimensi kekuasaan secara struktur kenegaraan, rezim influencer memiliki ranah kekuasaan di jagat media sosial dengan followers sebagai rakyatnya. Rezim influencer bergerak memasuki alam pikiran netizen melalui konten-konten di berbagai kanal medsos.

Sebenarnya nggak masalah sih, kalau saja para influencer ini memberi informasi sesuai porsi kepakarannya. Semisal, yang ahli kuliner me-review pangsit goreng terviral, ahli permusikan me-review album-album terfavorit, ahli properti me-review harga properti di kawasan urban, dan seterusnya.

Sayangnya, para influencer kebanyakan nggak begitu. Malah ada yang basisnya selebritas ngomongin agama, basisnya penyanyi ngomongin isu kesehatan, basisnya pembawa acara ngomongin konspirasi global.

Sebagai netizen yang cukup sering terpapar konten-konten influencer, menurut saya hanya ada dua kerjaan influencer. Pertama, mengumbar ranah-ranah pribadi atau mengunggah wacana kontroversial. Kedua, jadi makelar produk tertentu alias endorser. Tiap hari ada saja produk yang diberi testimoni, seolah-olah dia beneran pakai produk tersebut.

Baca juga: Selamat Datang Rezim ‘Influencer’! Kami Memang Tak Punya Kuasa, tapi Kami Menolak Derita

Belakangan, produk yang dipromosikan ternyata bukan hanya produk jasa atau barang, tapi juga produk kebijakan publik berupa rancangan undang-undang (RUU). Wadidaw..

Jadi, kalau ada RUU yang sampai menyita perhatian influencer dan bikin mereka mendadak peduli persoalan negara, ialah RUU Ciptakerrrr…

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), yang termasuk omnibus law, belakangan ini banyak di-endorse oleh influencer dari kalangan entertainer lewat tagar #IndonesiaButuhKerja. Momen pandemi yang menambah barisan pengangguran ini jadi kesempatan buat promosi RUU Ciptaker, dong.

Masalahnya, logika dasar RUU Ciptaker ini adalah membuka lapangan kerja dengan bergantung pada banyaknya investor. Caranya, ya dengan memberi kelonggaran yang selonggar-longgarnya dalam berbagai aspek demi keuntungan industri skala besar.

Hal itu bisa berdampak pada penurunan standar kelayakan dan kondisi kerja – terkait upah, cuti, dan istirahat. Proses PHK juga menjadi lebih mudah. Belum lagi, masalah ancaman kerusakan lingkungan. Sementara, pembinaan terhadap UMKM hanya berlaku lewat skema kemitraan dalam rantai pasok. Ini juga menabrak nilai-nilai kesejahteraan.

Baca juga: Kerja Keras Bagai Kuda, Mustahil Kelas Pekerja Bisa Banyak Bercinta

Kalau para influencer yang mendukung promosi RUU Ciptaker itu latarbelakangnya adalah ekonom, pengamat hukum, aktivis serikat pekerja, aktivis lingkungan, ya barulah relevan ngomongin RUU Ciptaker atas asas idealisme maupun pengetahuan.

Masalahnya, mereka itu entertainer dan kita nggak tahu rujukan mereka ngomong dan mendukung tagar #IndonesiaButuhKerja itu apa? Apa sekadar job dari agensi atau atas dasar analisis apa? Bukan bermaksud meremehkan kemampuan mereka menganalisis persoalan rakyat, lho ya.

Jumlah halaman dalam dokumen draf RUU Ciptaker itu kan sebanyak 1.028 halaman. Sedangkan naskah akademiknya mencapai 2.276 halaman. Saya yang bukan sarjana administrasi kebijakan publik ataupun hukum ini juga nggak sanggup kalau disuruh me-review pasal per pasal.

Ya iyalah, soalnya itu draf RUU mengatur banyak banget aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, namanya juga omnibus. Walaupun, ujung-ujungnya hanya satu: perluasan investasi.

Baca juga: Kelas Pekerja dalam Karya Satire Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie

Untungnya, para pakar hukum dan akademisi yang tergabung dalam berbagai aliansi bikin ringkasan poin-poin dalam draf RUU yang bertentangan dengan aspek-aspek kesejahteraan sosial. Berbagai kalangan yang mewakili masyarakat sipil juga memberikan catatan kritis sesuai isu yang digeluti masing-masing. Muhammadiyah bahkan membuat kajian akademik untuk penolakan terhadap RUU ini.

Jadi, kalau kita sebagai nitijen yang sebagian besar adalah rakyat pekerja ini memang mau memantau soal RUU Ciptaker, sebaiknya merujuk pada analisis para pakar atau aktivis-aktivis serikat pekerja saja, bukan youtuber. Bagaimanapun, kita ini kaum pekerja yang bergantung pada upah bulanan, bukan bergantung pada views ataupun viewers.

Lagi pula, para influencer itu kapasitasnya bikin konten, bukan me-review kebijakan publik. Itulah mengapa rezim influencer bisa menyesatkan ketika memasukkan hal-hal serius yang seharusnya dibahas oleh para pakar menjadi konten semata. Itu sih bukan #IndonesiaButuhKerja, melainkan #InfluencerButuhKerja.

Artikel populer: Deddy Corbuzier, Jerinx, Anji, dan Apa yang Tersirat dari Karya Orhan Pamuk

Kita toh sudah belajar dari bahaya laten rezim influencer sebelumnya yang komentar soal pandemi. Mereka sebenarnya sah-sah saja bilang bahwa Covid-19 fiktif belaka, kalau mereka pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog, atau ahli virologi. Lha, mereka itu seniman yang lebih layak menghibur kita semwa.

Jadi, sebenarnya, rujukan para influencer membahas hal-hal serius menyangkut hajat hidup orang banyak itu apa sih? Primbon dan arah mata angin???

Sebab itu, saatnya kita jadikan para pakar dan ilmuwan sebagai rujukan informasi. Mereka sudah capek-capek riset, advokasi, dan kuliah lama-lama sampai ditinggal nikah pacar, masa analisis dan pendapatnya tenggelam oleh para influencer?

1 KOMENTAR

  1. ngakak baca kutipan terakhir, “Sebab itu, saatnya kita jadikan para pakar dan ilmuwan sebagai rujukan informasi. Mereka sudah capek-capek riset, advokasi, dan kuliah lama-lama sampai ditinggal nikah pacar, masa analisis dan pendapatnya tenggelam oleh para influencer?”.
    It’s totally awkward, right? hehe

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini