Ibu Kota Mau Pindah? Jangan Abaikan 7 Hal Ini

Ibu Kota Mau Pindah? Jangan Abaikan 7 Hal Ini

Ilustrasi (Photo by Appai on Unsplash)

Setelah sempat hilang dari pemberitaan, wacana pemindahan Ibu Kota kembali merebak. Mungkin, karena kajian untuk megaproyek itu sudah rampung, lalu diputuskan dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

Wacana yang satu ini memang luar biasa, karena selalu disebut sudah ada sejak zaman Soekarno. Yha, presiden sudah ganti berkali-kali, bahkan ada satu presiden yang durasinya setara enam periode, Ibu Kota nggak pindah-pindah juga.

Proyek sebesar memindahkan Ibu Kota ini, kalau menurut saya, adalah proyek yang tidak akan kelar dalam 3-5 tahun. Dan, berhubung ini pekerjaan bernilai ratusan triliun rupiah, tentu bakal banyak peminatnya. Lha, proyek e-KTP yang ‘cuma’ Rp 5,9 triliun saja hampir separuhnya jadi bancakan, bagaimana proyek senilai Rp 400-500 triliun? Salah-salah, Ibu Kota belum pindah, eh KPK sudah OTT duluan.

Sebagaimana data statistik PNS yang dimuat dalam situsweb Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS hingga 31 Desember 2018 mencapai 4,18 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 22,4% bekerja di instansi pusat yang mayoritas berada di Jakarta sebagai Ibu Kota. Ini jumlahnya tidak main-main, hampir 1 juta. Tentu saja ini orang semua.

Anggaplah 1 juta orang itu separuhnya suami-istri PNS dan sisanya punya pasangan, maka jumlahnya sudah 1,5 juta orang. Ini belum termasuk anak, kakek-nenek yang kudu nungguin cucunya, belum lagi asisten rumah tangga (ART), dan banyak variabel lainnya. Jadi, persoalan pemindahan Ibu Kota, apalagi ke luar Pulau Jawa, bukanlah perkara ecek-ecek.

Baca juga: Sukses Jadi PNS menurut @PNS_Ababil

Nah, sembari menunggu kemajuan dari wacana ini, tentu sebagai warga negara yang baik saya merasa perlu memberikan masukan kepada pemerintah, heuheu… Setidaknya ada 7 hal yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum Ibu Kota benar-benar pindah.

1. Transportasi Publik

Satu hal yang bisa bikin lama pemindahan Ibu Kota, ya soal transportasi publik. Lihatlah, untuk membangun Moda Raya Terpadu alias MRT – singkatan maksa layaknya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) – butuh waktu lebih dari 5 tahun. Transportasi lain berupa KRL, bahkan kita memberdayakan sebagian warisan Belanda. Transportasi seperti LRT yang entah akan diberi kepanjangan maksa apa lagi dari Bahasa Indonesia, malah baru akan jadi.

Nah, PNS-PNS di instansi pusat adalah pelanggan transportasi publik. Selama ini, mereka ngantornya di sekitar Istana dan Monas, namun rumahnya di Cilebut, Serpong Utara, hingga Tambun Selatan.

Ada 2 hari sepanjang tahun yang bisa dijadikan ukuran dominasi para PNS ini, yakni 1 Juni dan 17 Agustus. Pada 2 hari itulah, para PNS akan tetap ngantor. Sementara, para budak korporat boleh libur. Silakan naik transportasi publik di Jabodetabek pada 2 tanggal tersebut dan bisa dipastikan Anda akan melihat seragam Korpri di mana-mana.

Jumlah 1-1,5 juta orang bukanlah angka kecil dari seluruh pengguna transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya. Sementara MRT baru jadi, LRT baru akan jadi, double-double track Manggarai hampir jadi, apa iya kita bakal serta-merta memindahkan para pengguna transportasi publik itu ke tempat yang jauh tanpa transportasi publik yang memadai juga?

Jadi, PR utamanya malah persiapan transportasi publik di Ibu Kota baru. Kalau MRT Jakarta saja butuh waktu selama itu, ya setidaknya di Ibu Kota yang baru juga perlu waktu kan?

Baca juga: Angkutan ‘Online’ adalah Tanda-tanda Kemunduran Sebuah Kota

2. Daycare!

Sebagai bapak daycare, saya tentu berharap bahwa jika kelak Ibu Kota pindah, maka sudah ada daycare yang cakep di tempat tersebut. Daycare lho ya, bukan sekadar tempat naruh anak.

Apalagi, masih berdasarkan survei internal statistik BKN, porsi PNS perempuan itu lebih banyak sekitar 51%. Bahkan, porsi PNS perempuan dalam rentang usia 20-40 tahun mencapai 18,4%. Jadi, hampir seperlima adalah ibu-ibu dengan anak yang masih lucu-lucunya.

Satu hal, kalau pemerintah memang ingin memindahkan Ibu Kota dengan tidak melupakan pembangunan manusia, poin pengasuhan anak ini harus menjadi prioritas utama.

3. Pekerjaan untuk Anggota Keluarga

Hal yang bikin galau dalam pemindahan Ibu Kota ini, terutama bagi PNS yang sudah menikah dan suami-istri bekerja seperti saya, tentu saja soal penghidupan.

Kalau dua-duanya sama-sama PNS pusat yang dipindah, ya masih mending. Bagaimana kalau istri PNS pusat, suami adalah pekerja di pabrik sepanjang Jalan Raya Bogor? Atau, bagaimana kalau suami PNS pusat, istri adalah apoteker di rumah sakit sekitar Sudirman?

Mau memaksa mereka Long Distance Marriage (LDM) layaknya para pekerja Pulang Jumat Kembali Ahad (PJKA) asal Jogja, Semarang, Purwokerto, atau Bandung yang tersebar di banyak instansi di Jakarta? Ya, tentu saja tidak semuanya mau dan tidak semuanya bisa.

Memindahkan Ibu Kota hendaknya disertai pemikiran yang sejauh itu. Mereka yang bergelut di pengelolaan pegawai pasti paham betapa LDM atau tinggal sekota, namun terlalu sering lembur dan dinas, rawan menimbulkan prahara rumah tangga yang tidak jarang berakhir pada perceraian.

Baca juga: Masukan untuk Jokowi soal Penitipan Anak, dari Ayah ‘Day Care’

4. Bengkel Mobil

Memindahkan operasional kantor-kantor pemerintah di Jakarta itu berarti memindahkan ribuan kendaraan dinas. Tidak sekadar kendaraan dinas operasional seperti bis-bis tua yang masih sering berkeliaran di jalan. Mobil-mobil pejabat yang cakep-cakep itu juga akan dibawa ke Ibu Kota yang baru.

Sekarang itu setingkat Eselon II saja mobilnya paling jelek Innova. Kalau Eselon I pasti jauhhhh lebih ciamik lagi mobilnya. Karena itu, Ibu Kota yang baru harus menyediakan bengkel mobil dalam jumlah yang memadai. Sebab, tidak mungkin harus perawatan mobil ke Jakarta. Ya, kecuali memindahkan Ibu Kota-nya cuma ke Hambalang Jonggol situ, sih.

5. Tempat Tinggal dan Fasilitas Pendidikan

Memindahkan 1,5 juta orang berikut anggota keluarganya lagi-lagi bukan perkara remeh. Bagaimanapun sandang, pangan, dan papan masih merupakan kebutuhan pokok. Apalagi, rumah saat ini masih nyicil dengan menggadai SK atau malah sedemikian besar seperti istana, sehingga sayang untuk ditinggalkan.

Belum lagi kebutuhan rumah untuk masinis, petugas loket, satpam, sopir, dan pekerja transportasi publik lainnya. Lalu, tempat tinggal untuk mbak-mbak yang bekerja di daycare hingga mas-mas montir bengkel mobil. Kompleks, pokoknya.

Paralel dengan kebutuhan tempat tinggal, maka fasilitas pendidikan harus menyesuaikan. Anak-anak PNS tetap butuh sekolah. Sekolah mereka juga pasti bermacam-macam sesuai visi-misi orangtua. Ada yang sekolahnya negeri nggak apa-apa, bahkan ada yang malah harus negeri. Ada pula yang harus berbasis agama tertentu.

6. Kantor di Jakarta Jadi Apa?

Kantor pemerintahan di Jakarta nggak tanggung-tanggung jumlahnya. Silakan datang ke komplek Kementerian Keuangan atau komplek Kementerian Dalam Negeri, itu besarnya nggak kira-kira.

Misalnya, Kementerian Keuangan. Sudah luas, isinya gedung-gedung tinggi dalam satu komplek. Ini belum termasuk gedung BPPT yang juga jadi kantornya Kemenko Maritim atau juga deretan kantor Kemenko PMK; Mahkamah Konstitusi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang letaknya di kota; Kementerian Perhubungan di sepanjang Medan Merdeka.

Artikel populer: Kursi Presiden dan Klaim Takhta dalam ‘Game of Thrones’

Pertanyaannya sederhana, kalau seluruh PNS-nya dipindah ke Ibu Kota baru, gedung-gedung sebesar itu mau dipakai buat apa? Sementara, okupansi ruang perkantoran yang sudah ada di Jakarta saja masih menyisakan ruang sekitar 20%.

Bahkan, Spiderman pun kiranya enggan menggunakan gedung-gedung itu untuk latihan, karena lokasinya mentok di situ saja. Jangan harap dia bisa ciuman terbalik, karena pasti sudah dihajar duluan sama massa.

7. Rumah Ibadah

Dari 1,5 juta PNS berikut keluarganya, bisa dipastikan tidak semuanya seagama. Maka, pendirian Ibu Kota baru harus mencakup pendirian rumah ibadah untuk seluruh agama yang diakui di Indonesia. Jangan sampai, rumah ibadahnya dibangun belakangan, eh, ketika izin keluar malah didemo.

Alangkah baiknya sekalian dibangun saja sebelahan. Sekalian sharing tempat parkir. Bagaimanapun kisah berbagi parkiran antara Katedral dan Masjid Istiqlal adalah kisah yang selalu bikin adem dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

Memang sudah banyak contoh faedah dari pembangunan Ibu Kota baru. Kota-kota baru seperti Brasilia di Brasil, Astana di Kazakhstan, hingga Abuja di Nigeria adalah bukti bahwa memindahkan Ibu Kota itu bisa dilakukan.

Meski begitu, transisinya sungguh membutuhkan waktu dan tentu saja uang segunung. Plus, ingat bahwa saat kota-kota itu pindah, belum ada media sosial. Belum ada netizen nan mahabenar.

Sementara, Indonesia sendiri masih butuh uang untuk banyak sektor yang sebenarnya lebih penting dari sekadar memindahkan Ibu Kota. Ah, seandainya saja kekayaan luar biasa Indonesia dalam rupa bacot netizen bisa diuangkan, yha…

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.