Ilustrasi. (Photo by Jhefferson Santos from Pexels)

Korupsi layaknya candu. Sekali mencoba, bakal ketagihan. Korupsi juga sering disebut-sebut sebagai keniscayaan pada diri manusia. Semua manusia punya bakat korupsi. Tinggal bagaimana elite dan partai politik berkolaborasi membekingi akal dan iman berkolaborasi membentengi.

Korupsi juga bisa dikatakan sebagai virus yang tak mau pergi. Sering muncul pertanyaan, kapan pandemi korupsi akan berhenti? Jawaban yang paling realistis adalah selama manusia masih ada di muka bumi, maka kuatkanlah diri kita menghadapi pandemi ini.

Belakangan, publik kembali tersentak. Dua menteri tanpa ada janjian sebelumnya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pertama adalah Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. Kedua adalah Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial.

Publik pun geram dan kembali mewacanakan hukuman mati bagi koruptor, terutama setelah mengetahui bahwa bansos yang notabene untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan selama masa pandemi Covid-19 itu juga disikat pejabat.

Baca juga: Kata Kunci Supaya Pejabat Publik Nggak Ngambek kalau Dikritik

Komentar Ketua KPK Firli Bahuri menjadi patokan, karena ia sempat melontarkan pernyataan bahwa pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19 harus dituntut dengan hukuman mati, bahkan mesti dieksekusi. Lantas, apakah Juliari Batubara akan menjadi orang pertama di Indonesia yang dihukum mati gara-gara korupsi?

Pro dan kontra kembali menyeruak, apakah hukuman mati efektif memberantas korupsi? Faktanya, tidak ada satu pun negara yang berhasil bersih dari korupsi, walaupun sudah menerapkan hukuman mati kepada para koruptor.

Tiongkok, negara yang istiqomah menerapkan hukuman mati bagi koruptor saja tidak mengalami peningkatan dalam indeks persepsi korupsi. Sejak tahun 2015 hingga 2018, indeks persepsi Tiongkok masih berkisar antara 37 hingga 41, menurut Transparency International. Angka tersebut tak terpaut jauh dengan indeks di Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 dalam rentang waktu 2015-2018.

Negara-negara yang menduduki 20 peringkat tertinggi indeks persepsi korupsi, seperti Australia dan negara-negara di Eropa, justru tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Baca juga: Bukan “Jurassic Park” Komodo, yang Kita Butuhkan “Night at the Museum” Koruptor

Ada atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia tidaklah terlalu berpengaruh, jika sistem birokrasi di segala lini masih bobrok dan punya celah buat dikutak-katik. Walaupun, dalam UU No 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pelaku pidana korupsi boleh dihukum mati, jika dalam “keadaan tertentu”.

“Keadaan tertentu” yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Jika sang koruptor mati, lantas apa? Sementara, sistem yang menyebabkan korupsi itu sendiri tidak dibenahi secara tuntas.

Di Indonesia, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan.

Jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester I-2020 meningkat dibandingkan semester I-2019 yang sebanyak 497 perkara, dengan total terdakwa mencapai 504 orang.

Lupakan soal agama hingga kemanusiaan, perilaku korupsi sudah melampaui itu semua.

Baca juga: The Queen’s Gambit dan Percaturan Politik Indonesia

Korupsi bisa hadir lewat lingkungan si miskin hingga si kaya. Korupsi bisa hadir dengan senyum ramah nan manis, tapi busuk dan kecut di dalam. Korupsi di Indonesia bahkan sudah layak dijadikan ‘warisan budaya’: Ora korupsi, ora happy.

Ketika mendesak agar koruptor dihukum mati saja, sadarkah kita bahwa sebenarnya mereka sudah mati? Tidak perlu menghilangkan nyawa, jika akal mereka tidak pernah hidup untuk mencerna bagaimana kejinya mereka. Tidak perlu membunuh mereka dengan keji hingga mati, jika nurani mereka sudah tidak pantas disebut hidup.

Bahkan ketika berbicara iman, tidak ada satu agama pun yang menghalalkan korupsi. Dan, iman para koruptor sama matinya dengan akal, nurani, dan perilaku mereka.

Kematian para koruptor adalah seburuk-buruknya kematian ketika berbagai aspek dalam diri mereka mati saat berhadapan dengan perbuatan yang memalukan mereka sendiri. Hukuman mati yang seharusnya kita timpakan kepada para koruptor adalah sebuah kematian yang membuat dirinya terasing, malu, dan benar-benar miskin.

Kematian yang sesungguhnya bagi para koruptor adalah ketika berbagai sistem di negeri ini benar-benar berjalan secara transparan. Sedangkan hukuman mati yang sesungguhnya adalah ketika mereka tak lagi bisa menemukan celah untuk korupsi.

Artikel populer: Jika Elite Politik Jadi Peserta MasterChef Indonesia

Dan, yang paling penting, hukuman mati yang paling memilukan adalah ketika kita semua sadar bahwa korupsi adalah perilaku paling sampah, hina, dan haram jadah. Perbuatan itu hanya dilakukan oleh mereka yang siap dibuang dari peradaban masyarakat.

Ketika agama dan kemanusiaan tidak mampu membendung perilaku korupsi, maka menghilangkan nyawa koruptor rasanya hanyalah angin lalu yang bahkan untuk bikin mereka bergetar saja tidak.

Jadi, lupakan hukuman mati sebagai kartu AS melawan korupsi. Sebab korupsi sejatinya harus diberantas dengan perbaikan sistem dari hulu ke hilir, bukan dengan nyawa ke nyawa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini