Ilustrasi hukum. (Image by Hans Braxmeier from Pixabay)

Gregetan juga baca berita tentang seorang laki-laki yang mencabuli anak-anaknya dan cucunya – hasil hubungan sedarah (incest) dengan anak perempuannya sejak si anak masih duduk di SD hingga ia berusia 23 tahun. Terlebih, pelaku diketahui pernah dipenjara karena kasus yang sama, yaitu mencabuli anak kandungnya dari pernikahan sebelumnya.

Duh, yang namanya relasi kuasa ini benar-benar racun bagi anak-anak, apalagi mereka berada dalam pengasuhan orangtua yang predator.

Tapi kok ada saja netizen yang tega berkomentar, “Ya baguslah sama anak sendiri, daripada sama anak tetangga.” Dan, tak sedikit netizen lain yang mengamini.

Emosi nggak siiihh?!

Belum lama ini, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 mengenai hukum kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP Kebiri Kimia ini diharapkan bisa memberi efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

Yup, siapa sih yang nggak kepingin kasih shock therapy kepada para penjahat kelamin? Apalagi, menurut laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 5.640 kasus kekerasan seksual terhadap anak selama periode 1 Januari-11 Desember 2020.

Baca juga: Bagaimana Melepaskan Diri dari Relasi Kuasa Hubungan Seksual

Ini tentu bukan angka yang sedikit. Saat ruang gerak anak terbatas di rumah saja selama pandemi, mereka semestinya dijamin keamanan dan kenyamanannya – mengingat pandemi telah merenggut kesempatan mereka untuk menikmati keceriaan dan kebahagiaan semasa usia anak.

Sebab itu, para pelaku kekerasan seksual memang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu dikebiri total saja. Maaf, ini bukannya nggak peduli sama HAM, lha memang para predator seks mikirin HAM korbannya?

Lagi pula, setelah dipikir-pikir lagi, apa iya kebiri kimia yang pengaruhnya hanya sementara bisa efektif 100% membuat pelaku kekerasan seksual kapok dan bertobat? Lantas, bagaimana dengan nasib para korban? Bagaimana pemulihannya?

Coba kita cek lagi. Dalam keterangannya, pelaku yang dihukum kebiri adalah mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 orang korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Baca juga: Predator Seks Berkeliaran, Bermutasi, dan Berada di Sekitar Kita

Itupun masih ada ketentuan tambahan lainnya, yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, baru deh ada tindakan kebiri, plus rehabilitasi medik bagi para terdakwa kasus kekerasan seksual.

Artinya, jika masih ada proses hukum yang berlaku seperti banding dan sebagainya, si pelaku tetap saja jauh dari bayang-bayang hukum kebiri. Sementara, korbannya bisa jadi lebih menderita. Terlebih, hidup dalam masyarakat yang kerap melanggengkan ‘budaya memerkosa’ atau rape culture.

Di beberapa negara yang telah melaksanakan hukum kebiri kimia ini ternyata juga nggak efektif-efektif amat. Setelah efek obatnya menghilang, para pelaku malah menjadi residivis dalam kasus yang sama. Dan, beberapa jurnal kesehatan mencatat bahwa hukuman kebiri, apapun bentuknya, ternyata tetap tidak efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Biayanya juga nggak murah.

Baca juga: “My Voice, Our Equal Future”, tapi Kita Malah Bergerak Sebaliknya

Beberapa jurnal kesehatan juga menyebutkan bahwa para pelaku kekerasan seksual cenderung melakukan kejahatan yang sama secara berulang, karena ini semacam candu yang sudah meracuni isi kepala mereka. Kebiri kimia yang berfungsi mengontrol hormon seksual bukan solusi jitu.

Belum lagi, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu kan bermacam-macam ya. Nggak cuma soal penetrasi penis ke vagina atau anal.

Daripada kebiri kimia, mending pelaku kekerasan seksual dihukum berat, divonis hukuman penjara selama puluhan tahun dan diasingkan. Negara lain juga sudah ada yang melakukan itu, vonis hingga puluhan tahun. Tanpa pandang latar belakang atau status sosial.

Pemerintah juga sebaiknya lebih fokus pada pemulihan korban, alih-alih memikirkan predator seks yang sudah rusak isi kepalanya. Sebab pemulihan korban bukan hal yang mudah. Apalagi, dalam kasus tadi, banyak orang yang secara langsung maupun tidak langsung malah membenarkan pelaku dan cenderung menyalahkan korban. Gejala sosial yang sudah tidak asing lagi, bukan?

Artikel populer: Suami Perkosa Istri Diketawain, Apakah Kita Hidup di Negara ‘Rape Public’?

Sementara, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta rumah singgah bagi para korban kasus kekerasan seksual seperti ‘anak tiri’ dan masih minim. Padahal, pemulihan mental para korban di tempat yang jauh dari perundungan masyarakat, lebih dibutuhkan.

Undang-undang kita saat ini pun belum melindungi sepenuhnya para korban. Sebab UU-nya masih bersifat umum, bukan undang-undang khusus atau lex specialis. Sebetulnya ada, tapi masih berupa rancangan undang-undang, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ya betul, RUU yang dicampakkan oleh DPR dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan alasan pembahasannya agak sulit.

Selain payung hukum yang kuat, edukasi masyarakat yang lebih luas hingga ke kurikulum sekolah juga lebih dibutuhkan agar masyarakat menjadi lebih aware terhadap kasus kekerasan seksual. Bukankah katanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini