Harus Banget nih Ngurusin Selangkangan Orang Lebih Dalam?

Harus Banget nih Ngurusin Selangkangan Orang Lebih Dalam?

Ilustrasi pasangan (Image by Stephanie Ghesquier from Pixabay)

Disclaimer: ada beberapa sensor agar lolos uji KPAI calon mertua.

Perihal menikah muda, banyak kaum urban modern yang tidak terlalu berminat. Sebagian dari mereka bahkan lebih menyukai konsep ‘hidup bersama’ atau living together. Masyarakat kita mengenalnya dengan istilah ‘kumpul kebo’. Btw, kenapa sih bawa-bawa kebo? Apa salah, kalau kebo berserikat dan berkumpul? Hih!

Realitas living together boleh jadi bukan hal baru di tengah masyarakat, sebab sudah ada sejak zaman baheula. Konsep hidup bersama pasangan yang dicintai ini memang indah bila dibayangkan. Bagaimana tidak, bagi sejoli yang sedang dimabuk asmara, berduaan di ruang dan waktu yang sama tentu sangat diidam-idamkan, bukan?

Mungkin, dari situlah diambil keputusan untuk menyatukan tempat tinggal. Sesederhana itu, sebab tak perlu susah-susah merencanakan pernikahan kalau hanya ingin tinggal bersama.

Namun, realitas tersebut tampaknya hanya milik orang-orang tertentu. Tepatnya, mereka yang memiliki privilese. Yup, privilese – kalau menurut para ahli dot com adalah hak, imunitas, atau manfaat yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Padahal, menurut hukum yang selama ini berlaku, negara tidak memiliki kepentingan apapun dalam mengatur hak tinggal masyarakat, kecuali dua orang dimana salah satunya telah terikat pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam KUHP pasal 284 bahwa zina terjadi apabila ada persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Baca juga: Ngebet dengan RKUHP, tapi Urusan RUU PKS Loyo!

Untuk hal yang satu itu, memang tidak boleh dilakukan ya say, karena akan ada satu pihak yang dirugikan. Tentu saja, ((( kita ))) sebagai makhluk yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan sakralnya sumpah pernikahan yang berlandaskan hukum harus menaatinya.

Namun, apabila keputusan hidup bersama diambil oleh dua orang lajang yang sudah dewasa dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, apakah negara juga perlu repot-repot mengurusinya? Hmmm…

Sepertinya negara memang ngebet banget ngurusin kehidupan pribadi warganya. Semisal, perluasan pasal zina dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam RKUHP pasal 484 ayat 1 (huruf e), orang-orang yang meskipun sudah berusia dewasa dalam menentukan pilihan hidupnya dan tinggal bersama dengan orang lain yang juga sudah dewasa dan atas persetujuan kedua pihak, bisa dipenjarakan. Kan, absurd.

Tapi, kalau kamu masih bingung, mari kita bahas perlahan-lahan. Pertama, tidak perlu mengurusi selangkangan manusia lebih dalam, sebab pada kasus yang terdapat kekerasan di dalamnya saja, negara tidak kalang kabut!

Ada sebuah kutipan yang berbunyi, “Our expectations is low but hollyshit!” Kutipan itu sungguh mewakili korban pemerkosaan di Indonesia, di mana mereka justru harus mengalami trauma berlipat ganda ketika seharusnya ditamengi hukum.

Baca juga: Kenapa Orang Indonesia Takut dengan Seks?

Fakta-fakta seperti ‘mendamaikan’ pelaku dengan korban, menikahkan pasangan yang ketahuan berhubungan badan – padahal jelas ada unsur pemerkosaan, menanyakan apa pakaian yang dikenakan korban, hingga apakah celana dalam korban basah atau tidak, kerap muncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Hollyshit benar, kan? Bagaimana mungkin yang seharusnya dipenjara malah dikawinkan dengan korban, yang seharusnya dilindungi hukum malah ikut dianggap bersalah?

Kedua, tanpa RKUHP pun, orang Indonesia – tentu saja tidak semua – senang sekali mengkriminalisasi segala sesuatu yang bukan urusan mereka, bahkan sampai tahap yang tidak masuk akal. Masih ingat berita tentang pasangan yang dituduh berbuat mesum, kemudian pintunya didobrak, lalu mereka ditelanjangi, diarak dalam keadaan bugil, dan foto bugil mereka disebar via internet?

Ayo tebak siapakah dalangnya? Yap, ketua RT akhirnya menjadi tersangka. Saya masih ingat betul betapa bapak dari perempuan korban kriminalisasi ini memohon agar foto anaknya dihapus saja. Nah, hal semacam itu yang bakal semakin marak, karena mereka jadi merasa ‘berhak menegakkan aturan’.

Baca juga: Cek Lagi soal ‘Rape Culture’, Jangan Sampai Kamu Jadi Antek-anteknya

Ketiga, sebelumnya saya ingin mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada segenap sobat misqueen se-Indonesia. Karena FYI aja sisteur & brotheur, searah dengan kutipan junjungan kita bersama, mbak Najwa Shihab, bahwa ‘keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar’, maka aturan ini hanya akan merogoh kaum miskin menengah ke bawah saja.

Siapakah mereka?

Mereka yang tidak punya properti di kawasan resor mewah tanpa tetangga yang hobi grebek. Mereka yang tidak mampu sewa hotel berjuta-juta dalam satu malam. Mereka yang tak bisa setiap minggu ke luar negeri bareng pacar.

Dan, yang paling sedih adalah ratusan ribu pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi negara, sehingga pernikahan mereka tidak dianggap legal secara hukum.

Seperti yang tadi saya singgung bahwa penikmat konsep living together hanya mereka yang memiliki privilese dengan uang status sosial yang tinggi. Sebab itu, pasal zina dalam RKUHP bakal sulit menjamah kaum penikmat privilese tersebut. Kita inilah yang menjadi sasaran utama.

Keempat atau terakhir, bahwa perluasan pasal zina hanya akan melanggengkan praktik pernikahan anak. Selama ini, tanpa pasal itu pun, banyak orangtua yang buta pendidikan seks kalang kabut ingin menikahkan anaknya hanya dengan alasan menghindari zina.

Yup, betul gaes, menikahkan anak demi lepas tanggung jawab menghindarkan anak kesayangannya melakukan zina. Padahal, menikah membutuhkan syarat jauh lebih besar dari sekadar sange tak tertahankan, bukan? Menikah merupakan komitmen seumur hidup, yang di dalamnya sange cinta saja tidak cukup.

Artikel populer: Bercinta dengan Tubuh Sendiri, Kenapa Tidak?

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018 mencatat, sepanjang 2017, terdapat 374.516 kasus perceraian yang terdiri atas 100.745 cerai talak dan 273.771 cerai gugat. Kemudian, dalam catatan mereka, tren perceraian dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut meningkat. Pada 2015, ada sebanyak 353.843 kasus. Lalu, pada 2016 sebanyak 365.654 kasus dan 2017 sebanyak 374.516 kasus.

Sedangkan menurut Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardhani, pernikahan dini bisa memicu tingginya angka perceraian. Dwi mengatakan, pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian.

Kalau kita lihat lebih dalam lagi, perceraian bukan hanya sekadar angka. Di sana, ada ribuan perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagi orang yang selalu bisa mengambil ‘sisi positifnya’, mereka masih bisa melapor dan minta cerai. Tapi, bagaimana dengan mereka yang keburu meregang nyawa?

Di luar angka perceraian itu, ratusan atau mungkin ribuan atau saya tidak bisa lagi membayangkannya, ada anak-anak yang mengalami trauma akibat orangtuanya dihajar habis-habisan di depan mata mereka sendiri. Lalu, yang lebih nahas, bagaimana dengan anak berusia 40 hari yang menghembuskan napas terakhir akibat diinjak bapak kandungnya sendiri, lantaran ibunya menolak ajakan ngeseks si bapak?

Sampai di sini, apakah kita sepakat bahwa menikah memanglah bukan solusi untuk menghindari zina dan betapa tak masuk akalnya perluasan pasal zina?

Lagipula, sejak kapan sih menikah bisa menghindari zina? Kalau memang benar ingin menghindari zina, ya cari kegiatan lain dong! Mendirikan Paguyuban Makan Bubur Tidak Diaduk, misalnya? Bukan malah berkoar-koar soal moral, tapi tab likes medsosnya video bokep. Malu sama kerudung bunda Dorce!

3 COMMENTS

  1. Ya harus lah, ini negara berADAB yg masih menjunjung tinggi moral & attitude. Dimana norma sosial dan norma kesusilaan (hukum tak tertulis) masih berlaku di masyarakat. Kalau ada sepasang kekasih yg belum resmi menikah tinggal serumah pasti akan mendapat cibiran dari masyarakat. Lagian masyarakat juga punya agama. Bukan negara barat dimana SEX BEBAS dilegalkan

  2. Indonesia bukan negara Liberal atau Sekuler, tujuan RKUHP itu untuk menertibkan hal melenceng sesuai norma yang berlaku.

    Jangan salahkan pemerintah jika ikut campur dalam penertiban moral, dari tulisan ini mudah juga untuk berasumsi bahwa penulis mendukung perzinahan.

    Karena penulis menafsirkan bisa tak terarah, sehingga saya yang pembaca boleh juga donk berasumsi?

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.