Hal yang Lebih Penting daripada Fatwa Haram Main PUBG

Hal yang Lebih Penting daripada Fatwa Haram Main PUBG

Ilustrasi (Daniel Joshua Paul via Pixabay)

Kabar tak sedap menyergap para penikmat permainan Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) di Tanah Air. Saat ini, beberapa ulama MUI mengkaji fatwa haram terhadap gim bergenre battle royale tersebut, menyusul tragedi penembakan oleh teroris di Christchurch, Selandia Baru.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga siap melakukan pemblokiran, jika PUBG dinilai merusak gamer. Sementara itu, sejumlah kalangan menilai bahwa selama ini ada potensi munculnya perilaku kekerasan dari aktivitas bermain PUBG.

Dalam batin bertanya, di mana relasinya antara perilaku kekerasan dan gampang bunuh membunuh dalam gim online yang sudah diunduh lebih dari 100 juta hingga akhir 2018 tersebut? Lalu, apa perlu MUI mengeluarkan fatwa haram?

Saya memang bukan pemain gim PUBG. Ya monmaap nih, gim yang bisa saya mainkan cuma permainan tebak-tebakan di aplikasi belanja online milik istri. Bukan apa-apa, kalau lihat interface-nya PUBG, suka bingung sendiri gimana cara keluar dari aplikasinya.

Baca juga: Tik Tok: Sama Rata Sama Rasa di Era Posmodernisme

Namun, jika MUI nantinya sampai mengeluarkan fatwa haram terhadap gim yang bakal menggelar turnamen akbar bertajuk PUBG Global Championship pada November tahun ini, saya pun bertanya-tanya apa nggak ada aktivitas lain yang lebih progresif dari majelis ulama selain mengulik-ngulik persoalan beginian?

Lha, masa haramin PUBG? Haramin mukul istri kek, haramin suit-suitin perempuan di jalan kek. Kalau menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2019, ada sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 2018 atau naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 348.466 kasus. Mengerikan.

Atau, haramin tuh penghisapan tenaga kerja buruh oleh para kapitalis-borjuis. Buruh pabrik, buruh tani, yang terasing di lingkungan kerjanya sendiri, karena dieksploitasi perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional. Itu lebih progresif dan pastinya dibutuhkan umat, terutama kaum mustadh’afin.

Baca juga: Kamu Bilang Perempuan di Rumah Saja Biar Aman, tapi Nyatanya Tidak

Memang benar, ada korelasinya antara main gim perang-perangan dengan perilaku agresif individu. Tapi, sekalipun ada pengaruhnya, toh ada Kominfo yang lebih punya wewenang buat melakukan tindakan preventif atau sedikit upaya pembatasan. Lagipula, skala dampak pembatasan dan penegakan yang dilakukan Kominfo tentu lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Atau, sekalian kayak Tiongkok yang sudah lebih dulu melarang gim ini dengan alasan tertentu. Eh, nanti dibilang antek aseng lagi. Atau, India deh yang otoritasnya sudah menangkap 10 orang karena ketahuan main PUBG.

Jadi, bapak-bapak di MUI nggak perlu repot-repot untuk mengkaji fatwa untuk PUBG, biarlah Kominfo yang mengkaji apakah gim ini berdampak negatif bagi publik. Kan bisa sekalian hemat anggaran. Agar ada alokasi dalam mengkaji fatwa haram untuk hal-hal yang lebih menyangkut nasib umat tadi.

Baca juga: Orang-orang yang Mesti Kita Waspadai setelah Teror di Christchurch

Kalaupun tetap ingin mengawasi, bisa dengan cara meng-googling jurnal, skripsi, atau tesis tentang korelasi eksposur kejahatan pada gim kekerasan dengan perilaku individu. Setahu saya, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi tugasnya begitu. Nah, jika hasilnya memang berdampak langsung dan signifikan terhadap tingginya kekerasan dan korelasinya terhadap PUBG, negara yang akan melarangnya.

Saya percaya dengan kredibilitas ulama. Tentu, kalau soal agama, para ustadz dan asatidz di MUI lebih fasih dan khatam kitab-kitab klasik. Karena itu, urusan fatwa haruslah persoalan yang lebih besar dan mendesak. Agar aktivitas-aktivitas pengharaman ini tidak mubazir dan tidak nyeleneh.

Mungkin ada baiknya MUI juga lebih melihat kondisi yang benar-benar patut untuk diharamkan, yang mana hal tersebut memiliki korelasi langsung terhadap tumbuh kembangnya praktik teror.

Artikel populer: Dari Malala, Emma, Greta, Hingga ‘Egg Boy’: Kenapa Remaja Kita Tak Se-kritis Mereka?

Misalnya begini. Mengapa teroris itu ada, karena ada perasaan terancam dan rasa takut. Nah, apa yang membuat para teroris merasa terancam dan diselimuti rasa takut? Tentu, sampai di sini akan banyak asumsi epistemik atau sederhananya kesimpulan sementara yang muncul bisa jadi faktor ketimpangan dan ekonomi. Atau, bisa juga soal supremasi kesukuan atau pesan-pesan yang disalahtafsirkan dalam teks ‘agama’ tertentu.

Artinya, tantangan MUI untuk menekan potensi berkembangnya ideologi terorisme pada generasi muda bukanlah berhenti pada proses haram-mengharamkan. Semestinya lebih pada mempromosikan bagaimana menjadi manusia yang berbelas kasih ke sesama manusia atau mempromosikan semangat humanis dan persatuan antar manusia, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Maksud saya, tolonglah buat para bapak-bapak di MUI untuk menyudahi aktivitas yang membuang-buang anggaran energi. Sementara, hal yang disoroti hanya perkara permainan atau sekadar hiburan pelepas penat.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.