Panduan Memahami Daftar Kampus yang Katanya Terpapar Radikalisme

Panduan Memahami Daftar Kampus yang Katanya Terpapar Radikalisme

Ilustrasi kampus (Redd Angelo via Unsplash)

Bulan Februari lalu, jauh sebelum heboh daftar kampus yang terpapar radikalisme dan serangan teror, kepala BNPT menyebutkan bahwa banyak kampus di Indonesia yang teridentifikasi terpapar paham radikal.

Ketika itu, publik tidak banyak yang bereaksi. Mereka yang banyak menyimak kebanyakan adalah peneliti, aktivis demokrasi dan pluralisme, serta akademisi.

Sejak lama, para akademisi dan aktivis mengikuti isu radikalisme di tingkat pendidikan tinggi. Pada 2016, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan sudah memperingatkan kampus-kampus non-keagamaan untuk berhati-hati terhadap penyebaran paham radikal dan teror.

LIPI menilai, para mahasiswa di kampus umum (non-keagamaan) sangat rawan disusupi terutama lewat organisasi kemahasiswaan.

Temuan itu berdasarkan hasil kajian bidang sosial dan kemanusiaan LIPI. Dalam penelitian LIPI pada 2016, ditemukan sebanyak 86% mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Pulau Jawa menolak Pancasila dan menginginkan penegakan syariat Islam.

Lalu, belum lama ini, BNPT menyebutkan bahwa tujuh perguruan tinggi di Indonesia terpapar paham radikal. Lembaga yang dimaksud adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

Apa yang bisa kita pahami dari daftar ini?

Pembaca sekalian semestinya mengambil jeda dan mencari tahu, apa maksud BNPT merilis daftar itu. Lantas, jika memang harus dikritisi, maka kita perlu paham poin-poin yang hendak disampaikan. Bukan lantas marah, menyebut BNPT anti-Islam atau menganggap bahwa daftar itu adalah upaya pencemaran nama baik lembaga.

Kita mulai dari hal yang sederhana. Apa yang dimaksud BNPT dengan radikalisme? Pada 2015, BNPT pernah membuat empat kriteria radikal. Kriteria ini digunakan untuk menutup situs-situs yang dianggap mempromosikan terorisme atau kekerasan.

Kita sepakati bahwa BNPT menggunakan kriteria serupa untuk menyebut sebuah universitas yang terpapar paham radikal. Lalu, apa saja kriteria itu?

Kriteria pertama, yakni radikalisme bisa ditimbulkan dari ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan mengatasnamakan agama. Kedua, mengkafirkan orang lain.

Lalu, ketiga adalah mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS. Keempat, memaknai jihad secara terbatas, seperti bom bunuh diri, pergi berperang, atau melawan pemerintah.

Lantas, bagaimana dengan mereka yang menginginkan penerapan syariat islam? Apakah dianggap radikal? Apakah mereka yang percaya bahwa sistem pemerintahan khilafah lebih baik daripada republik juga dianggap radikal? Apakah mereka yang mempelajari marxisme dan neo-liberalisme bisa disebut radikal?

Dan, apakah menginginkan syariat Islam tegak di Indonesia itu sama dengan menyetujui tindakan terorisme? Apakah ingin dipimpin oleh orang yang seagama adalah tindakan intoleran? Apakah menolak asimilasi dan represif terhadap kelompok minoritas adalah tindakan kejahatan?

Sejauh ini, belum ada kasus di Indonesia dimana mahasiswa melakukan penyerangan terhadap kelompok minoritas atau mereka yang dilabeli sesat. Malah yang baru-baru ini tertangkap di Riau adalah mahasiswa yang hendak meledakkan gedung DPR.

Jika sudah melakukan hal di atas, kita lanjutkan tahap berikutnya, yaitu mencari tahu asal muasal pernyataan tujuh kampus di Indonesia yang terpapar paham radikal. Dari penelusuran sederhana di Google, Media Indonesia menyebutkan asal mula sengketa ini dari kutipan pernyataan Hamli, direktur pencegahan BNPT.

Hamli mengungkapkan asal muasal pemberitaan tersebut. Belum lama ini, Hamli menjadi pembicara seminar bertemakan pesantren di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta. Pembicara lain adalah cendekiawan muslim Azyumardi Azra.

Azyumardi bercerita tentang anaknya yang berkuliah di UI yang sempat didekati kelompok-kelompok radikal. Namun, karena anaknya bertanya kepada Azyumardi, sang anak menolak kelompok tersebut.

Dari situ, Hamli merespons cerita Azyumardi.

“Saya sampaikan bahwa hal itu tidak hanya terjadi di UI, tetapi di universitas negeri di Jawa, dari Barat ke Timur, sambil saya sebutkan contoh tujuh universitas negeri. Saya juga mengatakan adanya sejumlah universitas di luar Jawa yang terpapar radikalisme,” terang Hamli.

Pernyataan Hamli sebenarnya bukan hal yang baru. Anas Saidi dalam penelitiannya berjudul “Mahasiswa Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia ” tahun 2015, mengatakan, paham radikal telah menguasai kampus-kampus besar di Indonesia.

Saat itu, Anas mengkaji kampus lain, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Diponegoro, sebagai bahan perbandingan.

Langkah terakhir adalah memahami silogisme pernyataan direktur pencegahan BNPT. Hamli menyebut bahwa ada tujuh universitas yang terindikasi terpapar paham radikal. Kalimat itu tidak sama dengan “tujuh universitas ini mengajarkan radikalisme” atau “tujuh universitas ini merupakan penghasil orang-orang radikal”.

Kepada para mahasiswa atau alumni tujuh universitas yang masuk daftar BNPT, jangan keburu baper atau ngamuk. Hanya karena disebut terpapar paham radikal bukan berarti menghasilkan lulusan teroris atau mengajarkan paham radikal. Itu dua hal yang sama sekali jauh arti dan maknanya.

Jika boleh bercerita, beberapa tokoh Islam di Indonesia yang sangat terkenal (dengan pola pikir yang berbeda) merupakan produk satu institusi pendidikan yang sama. Sosok-sosok yang saya maksud adalah Din Syamsuddin, Nurcholish Madjid, Bachtiar Nasir, Abu Bakar Ba’asyir, dan Lukman Hakim Saifuddin adalah lulusan Gontor.

Lantas, apakah kita bisa menyebut bahwa Gontor adalah lembaga dengan label tertentu? Tidak, itu kenapa, menjadi adil itu susah.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.