Cinta Dikebiri, Pernikahan Jadi Komoditas: RKUHP

Cinta Dikebiri, Pernikahan Jadi Komoditas: RKUHP

Ilustrasi perempuan (Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash)

Menjelang akhir periode keanggotaan DPR 2014-2019, banyak sekali agenda pembahasan sekaligus pengesahan rancangan undang-undang (RUU). Namun, beberapa di antaranya terbilang problematik dan bikin resah masyarakat. Yaelah, kapan sih nggak bikin kita resah?

Nah, dari banyaknya RUU yang bikin mendesah, eh resah itu, ada satu yang bisa dibilang nggak masuk akal di beberapa pasalnya. Semisal, urusan selangkangan ruang privat. Yup, apa lagi kalau bukan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sebetulnya banyak pasal yang tak kalah problematiknya selain urusan ruang privat dalam RKUHP, seperti persoalan kekerasan seksual, korupsi, kebebasan berpendapat, dan lainnya. Tapi kali ini, kita akan fokus dulu pada urusan yang bisa dikatakan paling privat.

Konon, pasal problematik ini bakal dengan mudah mengkriminalisasi banyak orang, termasuk pasangan suami-istri yang tidak memiliki dokumen resmi negara, karena pernikahan mereka dianggap ilegal. Pasal yang dimaksud berkaitan dengan perluasan makna zina, seperti yang tertera dalam Pasal 484.

Baca juga: Harus Banget nih Ngurusin Selangkangan Orang Lebih Dalam?

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;

3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Problem itu muncul di butir kelima. Selama ini, KUHP hanya mempidanakan mereka yang telah menikah secara legal, namun melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya.

Baca juga: Ngebet dengan RKUHP, tapi Urusan RUU PKS Loyo!

Tapi pasti ada yang berkomentar, “Lha, bukannya malah bagus ya, jadinya orang takut melakukan seks bebas?”

Jadi begini, RKUHP tidak melihat dan tidak akan pernah sekali-kali melihat asas konsensual dalam relasi privat. Seorang yang telah menikah tentu saja bisa dan sah untuk dipidanakan, jika dia melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan legalnya. Hal itu karena pernikahan secara legal memang memberi ruang bagi negara untuk mengatur suatu bentuk relasi. Termasuk, ketika terjadi adultery atau perselingkuhan.

Jika kamu memutuskan menikah, kamu telah sepakat untuk setia berelasi hanya dengan pasangan yang sah secara konstitusi. Tentu, pasanganmu berhak mempidanakanmu jika kamu melanggar kesepakatan itu, bukan?

Lantas, bagaimana jika relasi seks terjadi pada dua individu yang belum menikah?

Nah, RKUHP memberi ruang bagi siapapun yang merasa tercemar atas relasimu itu. Yang mempidanakanmu bisa ketua RT, tetangga, rekan sekantor, teman kuliah, atau mungkin saja mantanmu! Mengerikan, bukan? Bagaimana tidak, orang asing diizinkan untuk mengantarkanmu ke penjara, jika mereka merasa ‘tercemar’ dengan relasimu itu.

Baca juga: Katanya Adil, tapi Kalau Sama Perempuan Nggak tuh

Pertanyaannya adalah, bukankah dua individu yang belum menikah punya kebebasan atas bentuk relasinya, selama belum mendaftarkan pernikahan ke KUA atau catatan sipil? Mengapa negara berhak mengatur dengan siapa dan bagaimana kita menjalin relasi? Memangnya cinta dan selangkangan ini milik negara?

Sesungguhnya, persoalan RKUHP tak hanya memberi ruang untuk mengebiri relasi setiap warga negara. RKUHP juga memunculkan cara baru untuk mengkriminalisasi. Seorang korban pemerkosaan akan semakin takut untuk melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang ia alami, karena ia sebagai korban memiliki potensi yang sama besar dengan pelaku untuk bisa dipidana.

Belum lagi, mereka yang menikah secara adat. Ada banyak sekali masyarakat adat di Indonesia yang tidak mendaftarkan pernikahannya di dinas catatan sipil maupun KUA.  Bayangkan, masyarakat adat yang sedang bertarung melawan korporasi yang ingin merebut tanah mereka? Mereka bisa dikriminalisasi dengan tuduhan zina. Ini menjadi semacam ‘peluru’ baru untuk meredam konflik agraria, selain tuduhan ‘PKI’ yang selama ini dihembuskan.

Artikel populer: Wahai Suami, kok Ngebet Banget Sampai Istri Sendiri Diperkosa?

RKUHP tampaknya ingin mengatakan kepada kita bahwa tak ada bentuk relasi lain yang disetujui oleh NKRI harga mati ini selain pernikahan yang dicatat oleh negara. RKUHP hanya memberi dua pilihan pada kita, menikah secara hukum negara atau selibat!

Setelah ini, tentunya industri pernikahan bakal semakin membesar, termasuk ‘praktik pinggirannya’. Seperti yang kita sering temui di berbagai daerah di Indonesia, para perempuan ‘dijual’ untuk menikah dalam waktu singkat. Kemudian, perempuan itu diceraikan ketika vagina mereka tak lagi dibutuhkan.

Jadi, RKUHP tak hanya mengebiri cinta kita, tapi juga mengkomodifikasi pernikahan serta meruntuhkan marwah dan sakralitas pernikahan yang tumbuh dalam masyarakat kita.

Kelak, jika RKUHP disahkan menjadi KUHP yang baru, penjara tak hanya akan dipenuhi oleh pembunuh, perampok, atau lainnya, tapi juga bakal disesaki oleh para pecinta yang mabuk asmara.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.