Ilustrasi kegiatan sosial. (Photo by Rodnae Productions from Pexels)

Semua orang pasti bisa jadi santri, nggak harus nyantri di pesantren, pengalaman juga bisa menawarkan kebijaksanaan. Entah itu pengalaman pribadi maupun pengalaman dari teman, pengalaman yang nikmat maupun pengalaman patah-runtuh-porak-poranda.

Sebagai orang yang cukup dekat dengan anak-anak NGO, khususnya mereka yang bergerak di wilayah akar rumput dan jauh dari gelimang organisasi berdonor besar, sering kali mendengar cerita-cerita merana yang datang silih berganti. Mulai dari dipukulin aparat, diburu ormas preman, sampai diputusin sama pacar.

Kalau urusan hati, ceritanya memang cenderung lebih pelik. Namun, jangan lupa, ada satu cerita yang juga tak kalah pelik: upah kerja yang minimal, tapi selalu dituntut profesional.

Jangan langsung membayangkan bahwa pekerja di NGO atau non-governmental organization bergaji dua digit, lengkap dengan social benefit yang sesuai etika-etika neo marxisian. Sebab masih ada pekerja di akar rumput yang berhadapan langsung dengan risiko, gaji seperempat UMR – yang kadang ada dan tiada.

Baca juga: Bagaimana kalau Menikah dengan Upah Seuprit, tapi Tuntutan Sosial Selangit?

Memang kalau tidak modal ideologi atau niat baik yang kuat pasti akan memilih berhenti. Ideologi dan niat baik inilah yang bisa membuat orang bekerja sekaligus mengabdi dan beraktivisme.

Bagi pekerja NGO dengan upah yang nggak seberapa dan kadang lambat cairnya memang sering merasa gamang. Di satu sisi ada desakan ideologi, di sisi lain ada desakan kesejahteraan hidup. Selain upah, ada pula soal romansa. Tapi menjalin romansa juga butuh modal, nggak cuma keyakinan. Fun aja nggak cukup, mesti ada fund juga.

Betul, nggak semua pekerja NGO berhadapan dengan masalah tersebut, tapi mereka yang mengalami kesulitan juga nggak sedikit jumlahnya. Dan, hidup sebagai seorang tuna asmara tidaklah mudah. Tak ada pasangan sebagai partner beromansa saja sudah berat, apalagi kalau ditambah upah yang datang terlambat.

Meski demikian, beberapa kawan aktivis kiri yang bekerja di NGO tetap tenggelam dalam kesibukannya mendampingi warga sampai lupa waktu, lupa usia, lupa zaman, hingga lupa cara menggombal. Sebagian masih hidup sendiri hingga kini.

Baca juga: Begini Cara TikTok Menjadi Panggung Baru untuk Aktivisme Politik

Selain dihadapkan dengan kesulitan finansial, walaupun sekadar untuk berkencan, juga dibayangi kengerian mengenai biaya yang dibutuhkan untuk berkeluarga. Bahkan, pada momen tertentu, sering muncul pertanyaan apakah pernikahan akan membuat mereka meninggalkan gerakan?

Kadang, seseorang sulit membedakan mana yang bikin dia menderita; melihat keadaan negara atau mendengar tuntutan pernikahan dari keluarga. Sekalinya punya pasangan, selalu kandas karena nggak ada waktu dan modal untuk berkencan.

Memang akan lebih mudah jika mengabolisi konsep keluarga, tapi bagaimana dengan mereka yang ngakunya bakal tegar seperti Tan Malaka dan ternyata diam-diam juga merindukan kisah cinta ala Mohammad Hatta?

Nah, yang menjadi masalah bukan soal ingin atau tidak ingin berkeluarga, melainkan fakta bahwa profesi/aktivitas/pekerjaan ini nggak mampu memberikan harapan apa-apa. Orang-orang muda, teguh, berani, dan sesekali ambyar ini seperti lilin yang berusaha menerangi, namun melelehkan dirinya sendiri.

Buruh bukan di pabrik, kerja juga nggak dianggap kerja. Tapi, pekerja NGO ini sehari-harinya diperlakukan macam pegawai berkantor, gawai harus on terus, ngerjain laporan 24 jam, mengurus administrasi ke donor yang juga nggak seberapa. Jangankan berusaha membagi kebahagiaan dengan orang lain, untuk diri sendiri saja sulit.

Baca juga: Kita Butuh Pengorganisir, Bukan ‘Organizer’

Jadi, bukan karyawan kantoran yang dibiayai pemilik modal dan kapital saja yang bisa tereksploitasi dan dieksploitasi. Mereka yang didanai donor besar, broker donor, dan filantropi juga bisa tereksploitasi.

Ini juga nih, konon sampai sekarang, NGO, LSM, dan segala macam kata gantinya masih punya stigma negatif di mata sebagian masyarakat. Dari mereka yang dianggap cuma nyari duit lah, cuma jual data lah, hingga stigma bekerja cuma buat kebutuhan donor.

Di Indonesia, NGO atau LSM memang menjamur. Apalagi, setelah reformasi 1998. Tentu nggak bisa dipukul rata bahwa semuanya buruk secara visi misi. Sebab ada juga yang tulus membantu problem di masyarakat. Namun, ketimpangannya cukup besar.

Beberapa kawan di Jakarta yang bekerja di NGO hidup berkecukupan. Ada jatah cuti yang bisa diganti dengan uang, kalau nggak diambil. Ada pula tunjangan kesehatan, termasuk untuk anak-anaknya. Di sisi lain, ada juga cerita nahas bagaimana mereka yang bekerja di akar rumput diburu ormas, uang makan pun masih dibantu orangtua.

Artikel populer: Jangan Langsung Terpesona dengan Laki-laki Aktivis, Ketahui juga Sisi Gelapnya

Sayangnya, dana-dana filantropi dan humanitarian ini berputar di kantor-kantor itu saja. Tak pernah menyentuh atau membantu mereka yang berjuang di akar rumput. Itu bukan terjadi di Indonesia saja, tapi sudah menjadi masalah di dunia.

Jika bekerja di NGO benar-benar sebuah pekerjaan, maka ada ketimpangan besar-besaran dan cenderung disembunyikan. Mereka yang mengolah data-data besar dari sejumlah kasus lingkungan hidup, tambang, hak asasi manusia, ternyata punya upah dan jaminan sosial yang berbeda dengan mereka yang terjun ke lapangan bersama warga yang sedang berjuang.

Lantas, apa bedanya NGO model begitu dengan korporasi? Jika korporasi mempekerjakan buruh dengan upah rendah dan jam kerja tertentu untuk mengejar laba, bagaimana dengan pekerja NGO yang kerja 24 jam, diupah murah, kesepian, dan terancam keamanannya?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini