Ilustrasi (Photo by Mohammad Danish from Pexels)

Kontroversi surat seorang staf khusus (( milenial )) Presiden mengingatkan kita bahwa sekalipun generasi milenial terlihat menghadirkan ‘kesegaran’, bukan berarti dapat menghadirkan kebaruan dan lebih progresif memberikan solusi terkait kebijakan publik. Malah justru terkesan memanfaatkan posisi strategis.

Terlebih, kita tidak pernah tahu gagasan dan kerja yang terukur dari para stafsus milenial ini. Iya sih, hanya Presiden yang tahu. Jadi wajar saja publik sering julid bertanya-tanya, terutama generasi milenial. Sebab, yang kita tahu, sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Presiden Jokowi, stafsus ini seolah-olah representasi dari kalangan milenial.

Kita menyaksikan bagaimana sekumpulan anak muda bersemangat, berprestasi, dan tampak visioner. Terlihat dari gestur dan senyum sumringah. Apalagi, dengan latar belakang ciamik: jebolan universitas terkenal, perusahaan ternama, dan gerakan sosial nasional. Kurang apa, coba?

Namun, tampilan mentereng itu masih jauh dari harapan. Malah muncul potensi konflik kepentingan. Tugas utama memberikan ide, inovasi, gagasan, dan terobosan seakan terlupakan.

Berat, gan?

Sudah pasti, itulah tanggung jawab. Gajinya Rp 51 juta per bulan atau setara dengan eselon I di Sekretariat Negara. Dibayar dari pajak hasil peluh keringat rakyat, yang pelaporannya setiap tahun dibawelin terus sama kantor pajak.

Baca juga: Dear Stafsus Presiden dan Milenial di Seantero Negeri

Padahal ya, kalau lihat latar belakang para stafsus milenial ini, semestinya banyak lho gagasan, terobosan, ide, dan inovasi yang bisa mereka inisiasi. Dengan begitu, kehadiran mereka benar-benar bisa membantu kelancaran tugas Presiden. Bukan begitu, Pak Jokowi?

Semisal, Andi Taufan Garuda Putra. Nah ini, stafsus Presiden ini belakangan dikecam gara-gara menyurati camat seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Andi Taufan sendiri adalah pendiri Amartha, perusahaan peer to peer lending. Pinjaman online alias Pinjol.

Andi Taufan mending fokus saja membantu Presiden perihal inovasi pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) ibu-ibu di pedesaan. Sebagai salah satu teman diskusi Presiden, tentu Andi bisa memberikan gagasan agar skala demografinya diperluas.

Di Bangladesh, kita mengenal kesuksesan kredit mikro Bank Grameen yang fenomenal. Menurut riset mereka, seorang ibu biasanya lebih mengutamakan pendidikan dan kesehatan anaknya.

Jadi, pembiayaan UKM ibu-ibu secara luas dan masif tak hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga memajukan pendidikan anak. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Anak dan ibu selamat.

Baca juga: Kita Cerita tentang Ibu Hari Ini; Sekarang, Bukan Nanti

Lalu, untuk mempertajam gagasan tentang pendidikan anak, Andi Taufan sebenarnya bisa bersinergi dengan Adamas Belva Syah Devara, pendiri perusahaan rintisan (start-up) Ruangguru. Namun, Belva keburu mundur dari jabatan stafsus. Belva tak ingin ada polemik tentang dirinya karena Ruangguru terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Belva semestinya bisa menawarkan terobosan di bidang pendidikan, terutama untuk daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur pendukung. Kalau perlu, menjangkau sampai ke pedalaman. Belva bisa belajar dari Butet Manurung yang mendirikan perusahaan rintisan sekolah rintisan bernama Sokola Rimba.

Tapi, ya sudahlah.

Masih ada Angkie Yudistia, pendiri Thisable Enterprise. Dengan posisinya sebagai stafsus RI 1, Angkie bisa ngomong ke Presiden tentang bagaimana pemerintah bisa lebih cepat menjalankan program untuk memenuhi hak difabel mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Kalau kita cek data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 tentang angka partisipasi sekolah (APS), difabel yang memilih melanjutkan pendidikan sebesar 12,96%, sedangkan non-difabel 24,53%. Artinya, hampir dua kali lipat para difabel tidak melanjutkan pendidikan. Usia produktif yang semestinya memiliki keterampilan dan keahlian untuk menghadapi persaingan di dunia kerja maupun usaha nantinya. Jumlah difabel di negeri ini mencapai 21 juta jiwa, sodara-sodari…

Baca juga: Bicara Perempuan Difabel, Bicara juga Kebutuhan Seksualnya

Selanjutnya, stafsus milenial Ayu Kartika Dewi. Selama ini, Ayu adalah seorang pegiat toleransi berprestasi. Menghadirkan program pembentukan karakter remaja dari Sabang sampai Merauke agar saling menghormati perbedaan, khususnya agama.

Program tersebut terbukti sangat relevan, karena sering kali muncul hoaks yang membawa-bawa agama. Ancaman disintegrasi bangsa di hadapan mata, kalau bahasa seminarnya. Apalagi, di era media sosial dengan tingkat literasi masyarakat kita yang rendah, termasuk kalangan milenial.

Sebab itu, Ayu bisa merancang program diskusi atau narasi bertema toleransi dalam bentuk konten video, podcast, e-book, dan lain-lain. Agar lebih ciamik dan mengundang crowd untuk konten, bisa berkolaborasi dengan Putri Tanjung yang juga stafsus Presiden.

Pendiri Creativepreneur itu terkenal sebagai event organizer yang inspiratif dan targetnya anak muda. ‘DNA’ Putri Tanjung memang sudah di situ. Jadi, Ayu dan Putri Tanjung bisa menghasilkan gagasan program yang brilian dan menyenangkan.

Terlebih, ada Aminuddin Ma’ruf yang juga menjadi stafsus milenial Presiden. Aminuddin pernah menjabat ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selama ini, PMII kerap mengusung isu pluralisme.

Aminuddin yang juga pernah menjadi sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) pada Pilpres 2019 tentu seorang staf khusus yang punya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi pernah menjadi saksi pernikahan Aminuddin.

Bayangkan, bagaimana jika Aminuddin, Ayu Kartika, dan Putri Tanjung berkolaborasi merumuskan gagasan, kemudian dibisikkan ke Jokowi? Josss…!

Artikel populer: Pembatasan Sosial, Buruh dengan Upah Harian Bisa Apa?

Terakhir, stafsus milenial Billy Mambrasar yang pernah dikritik karena mencantumkan jabatan ‘setara dengan menteri’ di akun LinkedIn miliknya. Pendiri Kitong Bisa asal Papua ini semestinya bisa menelurkan gagasan baru bagaimana membangun generasi muda Papua. Terlebih, Billy memiliki jiwa entrepreneur.

Secara pribadi, Billy sebetulnya sudah cukup membuktikan bahwa sosoknya bisa menjadi inspirasi kesuksesan di tengah keterbatasan infrastruktur. Sebab itu, kakak, sebaiknya fokus pada terobosan di bidang kewirausahaan dan pendidikan.

Bonus demografi telah mengubah struktur usia produktif, termasuk warga Papua. Diperkirakan terjadi ledakan usia produktif (umur 15-64 tahun) di Indonesia sebanyak 190 juta jiwa pada 2030 dan 100 juta jiwa pada usia produktif muda (usia 15-34 tahun). Persaingan akan semakin ketat. Yang tidak produktif bakal menjadi ‘debu’ zaman.

McKinsey memproyeksikan, pada 2030, Indonesia akan menjadi salah satu poros kekuatan ekonomi dunia, jika negara kita mampu menciptakan 130 juta jiwa tenaga terampil. Bonus demografi ini semestinya bisa menjadi momentum untuk maju, bukan malah menjadi bencana demografi.

Bagaimana, saya sudah pantas jadi staf khususnya stafsus, belum? Tenang aja, gratis kok!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini